Di balik glorifikasi peringkat 15 dunia untuk transportasi publiknya, Jakarta masih menyisakan realitas pahit bagi komuter, seperti antrean panjang armada pengumpan dan minimnya hak pejalan kaki. Pencapaian ini bukanlah garis akhir, melainkan pelecut bagi pemerintah untuk lebih berani membatasi kendaraan pribadi dan meratakan infrastruktur demi mobilitas sekelas Singapura.
Jakarta baru-baru ini mencatatkan prestasi membanggakan dengan naik ke peringkat 15 dunia sebagai kota dengan sistem transportasi publik terbaik menurut survei pada tahun 2026, sekaligus menempati posisi kedua di kawasan ASEAN di bawah Singapura.
Namun, indeks persepsi global ini sering kali menampilkan potret yang berbeda saat disandingkan dengan kondisi riil di aspal ibu kota.
Bagi para pekerja dan pelajar, transportasi publik Jakarta saat ini memang telah menjadi tulang punggung mobilitas yang terjangkau. Ardin, komuter asal Bekasi, menghabiskan waktu tempuh 1 jam 40 menit hingga 2 jam menuju tempat kerjanya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Meski rutenya panjang, ia hanya merogoh kocek Rp10.000 hingga Rp15.000 pulang-pergi.
"Lumayan hemat waktu sih. Tergantung kalau emang kita jaraknya jauh, apalagi aksesnya kalau bawa motor lebih capek," ungkap Ardin kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (23/10/2026).
Efisiensi serupa dirasakan Putri dan Nabil, mahasiswa Universitas Pertiwi Cililitan. Nabil hanya mengeluarkan Rp6.000 per hari dengan kombinasi KRL dan Mikrotrans Jaklingko, sementara Putri menghabiskan Rp7.000 dengan waktu tempuh 30 menit meski harus dua kali berganti moda.
Keduanya sepakat bahwa rute transportasi kini jauh lebih mudah dan menjangkau banyak titik permukiman.
Sayangnya, konektivitas ini masih tersendat di urusan first-mile dan kapasitas armada. Putri mengeluhkan jalur pejalan kaki yang kerap diinvasi pengendara motor, serta budaya penumpang yang memaksakan diri masuk ke armada Transjakarta yang sudah padat tanpa ketegasan supir.
Di sisi lain, armada pengumpan seperti Jaklingko masih dikeluhkan karena lamanya waktu tunggu serta akurasi pelacakan jadwal aplikasi yang kerap meleset 1-3 menit dari waktu kedatangan asli.
Kemudahan perpindahan ini juga diamini Nabil.
"Yang paling memudahkannya itu karena rute-rute dan halte-haltenya itu kayak dekat buat Jaklingko," tambahnya.
Melihat gap antara pengalaman harian komuter dan predikat global tersebut, Ketua Umum, Budi Sunandi, menegaskan bahwa pencapaian majalah perjalanan ini harus divalidasi dengan data operasional riil.
Menurutnya, survei persepsi berpotensi bias, sehingga kelayakan transportasi harus diukur dari indikator objektif integrasi antarmoda (seamless transportation) di lapangan.
"Waktu tunggu antar moda di peak hours idealnya adalah 5 menit," ucap Budi kepada Swara Indonesia Raya melalui sambungan telepon, Rabu (21/10/2026).
Ia menambahkan, pemerintah harus memprioritaskan integrasi fisik yang memanusiakan komuter, seperti ketersambungan fasilitas melalui skybridge atau terowongan yang melindungi penumpang dari panas dan hujan.
Selain itu, penataan ulang rute (rerouting) angkutan pengumpan Mikrotrans menjadi krusial agar operasionalnya efisien, tidak menumpuk, dan tepat sasaran.
Untuk benar-benar bisa menyusul Singapura, Budi menyoroti kelemahan struktural terbesar Jakarta, yakni absennya lembaga otoritas tunggal seperti Land Transport Authority (LTA) dan minimnya pembatasan jumlah kendaraan.
Budi mendesak kepemimpinan daerah untuk berani mengeksekusi Transport Demand Management (TDM) demi mengubah kebiasaan komuter.
"Gubernur sekarang harus berani menerapkan kebijakan seperti pembatasan jumlah kendaraan atau uji emisi di jam sibuk. Memang kebijakan itu tidak populis, tapi yang penting adalah komunikasinya terukur," tegasnya.
Ia menyamakan urgensi penerapan Electronic Road Pricing (ERP), yang selama ini terus tertunda karena ketakutan politis dengan keberanian Gubernur Sutiyoso saat merintis jalur busway pada 2004 silam.
Kebijakan yang awalnya memicu resistensi publik tersebut kini terbukti menjadi fondasi utama yang mengantarkan Jakarta ke peringkat 15 global. Prestasi ini tentu patut diapresiasi, namun pekerjaan sesungguhnya belumlah selesai.
Transportasi publik di Jakarta baru benar-benar tuntas ketika komuter bisa berangkat kerja cukup dengan satu tiket dan waktu transfer maksimal lima menit. Tak kalah penting, langkah mereka juga harus dilindungi oleh fasilitas pejalan kaki yang steril dari invasi kendaraan.