KABEL SEMRAWUT - Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mempercepat penataan kabel semrawut. Dikatakan Pantas saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Swara Indonesia Raya/Dennis Destryawan
Provinsi

DPRD DKI Jakarta: Penataan Kabel Utilitas DKI Harus Dipercepat

Pemprov Diminta Membuka Ruang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Dennis D

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta kerja sama dengan pihak ketiga. Kawasan permukiman padat penduduk perlu menjadi salah satu prioritas penataan.

ANGGOTA Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, meminta penataan jaringan utilitas, khususnya kabel udara yang semrawut di sejumlah wilayah Jakarta, dipercepat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong tidak hanya mengandalkan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), tetapi juga membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga agar penataan dapat berlangsung serentak di lima wilayah kota.

Menurut Pantas, upaya penataan kabel utilitas belum berjalan secepat yang diharapkan. Padahal, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas telah memberikan landasan hukum untuk mempercepat penataan tersebut.

"Belum secepat yang kita harapkan. Perda itu bisa menjadi landasan, termasuk mendorong percepatan pengelolaan sarana utilitas supaya lebih bagus, lebih indah, dan bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Pantas di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Langkah yang perlu segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga. Sebab, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan jaringan bawah tanah atau ducting secara mandiri.

Dengan melibatkan pihak ketiga, pembangunan infrastruktur SJUT diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan serentak di lima wilayah kota administrasi. Langkah tersebut juga perlu berjalan beriringan dengan penugasan kepada pihak-pihak terkait.

Selain membuka kerja sama, Pantas meminta Pemprov DKI segera menerbitkan rencana induk jaringan utilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah. Rencana induk tersebut diperlukan agar pembangunan jaringan utilitas terintegrasi dengan penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

"Rencana induk itu harus segera diterbitkan sehingga sejak dini sudah terkoneksi dengan penataan ruang, sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah," katanya.

Melalui penyelenggaraan jaringan utilitas tadi, ada tambahan pendapatan juga untuk PAD.
Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan.

Tambahan Pendapatan

Penataan jaringan utilitas berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi daerah. Hal itu dapat diperoleh melalui kontribusi para penyedia layanan atau provider yang memanfaatkan jaringan dan aset milik pemerintah daerah.

Menurut dia, sebagian besar jaringan utilitas menggunakan aset Bina Marga, termasuk ruang yang terintegrasi dengan trotoar dan infrastruktur jalan lainnya.

Karena itu, pengelolaan jaringan utilitas secara terpadu tidak hanya memperbaiki estetika kota, tetapi juga dapat mendukung pemeliharaan aset daerah.

"Melalui penyelenggaraan jaringan utilitas tadi, ada tambahan pendapatan juga untuk PAD. Ada penambahan pendapatan tentunya dari provider-provider yang ada," ujar Pantas.

Di sisi lain, penataan kabel udara juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Kabel yang menjuntai dan tidak tertata berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari warga tersandung hingga kebakaran akibat korsleting listrik.

KABEL SEMRAWUT: Jalan Hang Lekir Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).

Kawasan Padat Jadi Prioritas

Pantas menilai, kawasan permukiman padat penduduk perlu menjadi salah satu prioritas penataan. Terlebih, masih banyak kabel udara yang melintang dan menjuntai di lingkungan perkampungan.

Ia mengusulkan agar penataan jaringan utilitas disinergikan dengan program penataan kawasan permukiman kumuh atau peningkatan kualitas RW. Dengan demikian, pembenahan lingkungan tidak hanya menyasar kondisi fisik jalan dan permukiman, tetapi juga infrastruktur jaringan utilitas.

"Saya pikir itu yang harus dipercepat juga di tengah-tengah perkampungan padat. Itu bisa dipadukan dengan RW kumuh. Salah satu fakta di RW-RW seperti itu memang kondisi kabelnya perlu ditata," katanya.

Menurut Pantas, penataan tersebut setidaknya dapat mengurangi potensi kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Selain itu, jaringan utilitas yang tertata akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan.

Pantas mendorong penerapan tiang bersama untuk mengurangi jumlah tiang dan kabel yang memenuhi ruang publik. Melalui konsep tersebut, sejumlah tiang yang sebelumnya berdiri sendiri dapat disatukan dalam satu infrastruktur bersama.

"Tiang bersama itu bisa menyederhanakan. Dari 30 tiang, mungkin bisa disederhanakan menjadi satu tiang," ucapnya.

Pantas menilai, percepatan penataan jaringan utilitas menjadi bagian penting dari pembenahan infrastruktur Jakarta. Terlebih, Jakarta tengah diarahkan menjadi kota global yang membutuhkan tata ruang dan infrastruktur perkotaan yang lebih terintegrasi.

Dispora DKI Jakarta Siapkan Piala hingga Hadiah untuk Liga Aspal

Cina Sukses Terbangkan Pesawat Listrik Komersial Perdana

Isu "Fatherless" dan "Father Hunger", Ini Kata Psikolog

Ada 2.121 Anak Tak Sekolah di Mataram

Liga Arab Bentuk Jaringan Bantuan Darurat Hadapi Musim Dingin Gaza