Lumpuhnya fungsi penyuluhan keselamatan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) telah membuat berbagai kebijakan penanggulangan kebakaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berujung sia-sia dan salah sasaran. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, mengkritik keras fenomena ini.
DEMI melindungi nyawa warga di kawasan padat penduduk, Pemprov DKI Jakarta dituntut untuk tidak lagi sekadar melempar program tanpa pengawalan. Namun kolaborasi dan sinergi aktif bersama aparat di akar rumput guna memastikan edukasi keselamatan berjalan berkesinambungan.
Trubus Rahardiansyah menyoroti secara tajam betapa warga ibu kota dibiarkan hidup tanpa bekal mitigasi bencana yang memadai. Menurutnya, kepasrahan dalam menghadapi musibah berakar dari tidak berjalannya fungsi penyuluhan di tingkat akar rumput.
“Intinya ini, masyarakatnya nggak pernah diedukasi, nggak pernah ada pemberitahuan, nggak ada informasi apa pun,” ungkapnya
Perlu Adanya Edukasi Penggunaan APAR di Tingkat RT/RW
Akibat kekosongan informasi ini, keselamatan dari musibah kebakaran seolah-olah dibebankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau sekadar risiko hidup masing-masing warga.
Ironisnya, perangkat lingkungan seperti pengurus RT dan RW di Jakarta sejatinya telah difasilitasi oleh pemerintah daerah.
"Jadi yang mengurus warga itu kan RT dan RW. Apalagi RT RW itu digaji dan dapat tunjangan tiap bulan," terangnya.
Dengan adanya kompensasi finansial tersebut, ia menilai pengurus RT dan RW memikul kewajiban untuk turun langsung mengedukasi warganya. Langkah paling sederhana yang ia sarankan adalah mengumpulkan para warga setiap akhir pekan secara rutin, guna mengingatkan kembali mengenai potensi-potensi pemicu kebakaran di lingkungan mereka.
Namun pada kenyataannya, langkah preventif tersebut sangat langka dilakukan dan hanya berakhir sebagai wacana belaka.
Pengadaan Dua APAR Setiap RT Dinilai Kurang
Mandeknya edukasi ini pada akhirnya membuat kebijakan penanggulangan dari tingkat provinsi menjadi tidak efektif dan salah sasaran. Salah satu contohnya adalah program Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR) yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Yaitu terkait pembagian dua Alat APAR untuk setiap wilayah RT.
Menurut Trubus, jumlah tersebut tidak proporsional, karena satu RT bisa dipadati hingga 200 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 100 rumah. Sehingga fasilitas ini menjadi tidak berguna jika warganya tidak pernah diajarkan cara memakainya.
"Jadi kalau satu RT ada 200 KK dan hanya disediakan 2 APAR ya nggak cukup. Tapi sebagai upaya edukasi masyarakat nggak apa-apa. Seharusnya RT/RW itu yang mengedukasi ke masyarakat,”Trubus Rahardiansyah
Ia menegaskan, idealnya setiap satu rumah difasilitasi satu APAR yang diiringi dengan edukasi penggunaan secara berkelanjutan.
"Jadi kalau satu RT ada 200 KK dan hanya disediakan 2 APAR ya nggak cukup. Tapi sebagai upaya edukasi masyarakat nggak apa-apa. Seharusnya RT/RW itu yang mengedukasi ke masyarakat,” tegasnya.
Perlu Adanya Kolaborasi dari Pemprov ke Tingkat RT/RW
Oleh karena itu, menurut Trubus, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa lagi berdiam diri atau sekadar melempar program bantuan tanpa pengawalan yang ketat. Dibutuhkan sebuah sinergi berlapis yang menjembatani birokrasi elit dengan kenyataan di lapangan.
“Persoalan kebakaran itu harusnya kan ada kolaborasi antara Pemprov dengan pihak RT/RW dan masyarakat juga,”Trubus Rahardiansyah
Menghadapi ancaman kebakaran yang terus membayangi kawasan-kawasan padat di Jakarta, edukasi dan literasi mitigasi bencana tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Kolaborasi yang aktif, di mana Pemprov DKI menggerakkan dan memastikan pengurus RT/RW bekerja menyuluh warga adalah syarat mutlak.
Tanpa adanya kolaborasi yang berkesinambungan ini, deretan kebijakan yang dirumuskan di Balai Kota tidak akan pernah menyentuh ruang tamu warga. Selain itu, nasib pemukiman Jakarta juga akan terus terancam oleh amukan si jago merah.
“Persoalan kebakaran itu harusnya kan ada kolaborasi antara pemprov dengan pihak RT/RW dan masyarakat juga,” pungkasnya.
Ada1.467 kejadian kebakaran tercatat di DKI Jakarta selama sembilan bulan pertama 2026. Dalam rentetan peristiwa tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, sementara gangguan listrik diduga menjadi penyebab utama.
Kebakaran masih menjadi salah satu bencana destruktif yang membayangi warga ibu kota. Data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menunjukkan, jumlah kebakaran pada periode 1 Januari hingga 30 September 2026 mencapai 1.467 kejadian.
Hingga 14 Oktober 2026, sebanyak 36 orang dilaporkan meninggal dunia akibat kebakaran di ibu kota. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Meghantara menyampaikan, jumlah kejadian kebakaran tersebut dalam keterangannya pada Rabu (14/10/2026).
"Total laporan kejadian kebakaran 1.467 (periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2026)," ucap Bayu.
Tingginya angka kebakaran pada 2026, juga terlihat ketika dibandingkan dengan laporan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan pada September 2025.
Dalam periode yang sama pada tahun 2025 terdapat 1.195 kejadian kebakaran di ibu kota.
Berdasarkan rekapitulasi Gulkarmat DKI Jakarta selama Januari hingga September 2026, Jakarta Barat menempati urutan pertama dengan 451 kejadian atau sekitar 30,74 persen dari total kebakaran.
Jakarta Timur berada di posisi kedua dengan 360 kejadian atau 24,54 persen, disusul Jakarta Selatan sebanyak 294 kejadian.
Sementara, Jakarta Utara mencatat 209 kejadian dan Jakarta Pusat sebanyak 153 kejadian.
Jakarta Barat juga menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi dalam kategori kebakaran yang berdampak pada masyarakat, yakni 85 kejadian atau 48,30 persen dari total 176 kejadian dalam kategori tersebut.
Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat masing-masing mencatat 31 kejadian, sedangkan Jakarta Timur sebanyak 15 kejadian dan Jakarta Utara 14 kejadian.
Selain itu, pada 8 hingga 9 Oktober 2026, tercatat delapan kejadian kebakaran di Jakarta. Tiga di antaranya terjadi di Jakarta Timur.