Reaktivasi jalur kereta api di Sumatra Barat menjadi bagian dari upaya mengejar ketertinggalan transportasi luar Jawa. Dengan anggaran Rp11 triliun, proyek ini diharapkan memperlancar logistik, menggerakkan ekonomi daerah, sekaligus memperluas pemerataan konektivitas nasional.
PEMERINTAH menganggarkan Rp11 triliun untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumatra Barat (Sumbar). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan transportasi publik di seluruh Indonesia.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan, kereta api diharapkan menjadi pilihan transportasi masyarakat. Karena itu, pengaktifan kembali jalur kereta tidak hanya dilakukan di Sumbar, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia.
"Ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo, yaitu terjadi peningkatan kualitas transportasi publik di seluruh wilayah Indonesia," kata Dony saat pencanangan reaktivasi jalur kereta api di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (27/10/2026).
Dia berharap reaktivasi jalur kereta api di Sumbar dapat memperlancar distribusi logistik dan mendorong perekonomian daerah.
"Jalur kereta api yang diaktifkan diharapkan bisa membawa logistik," ujarnya.
Jalur kereta api yang diaktifkan diharapkan bisa membawa logistik, juga membawa hasil pertanian dan pertambangan melalui kereta apiKepala BP BUMN Dony Oskaria
Reaktivasi jalur kereta api, lanjut Dony, tidak hanya dilakukan di Sumbar. Pemerintah juga merencanakan pengaktifan jalur di wilayah lain, termasuk konektivitas kereta api yang menghubungkan Aceh dan Medan.
Program ini untuk memperluas layanan transportasi di luar Pulau Jawa. Dengan begitu, akses transportasi dan manfaat ekonominya diharapkan lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.
Meski demikian, reaktivasi jalur kereta di Sumbar menghadapi tantangan. Sejumlah rumah telah berdiri di sepanjang jalur rel. Hal itu juga diakui Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin.
Dia meminta dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumbar untuk menyosialisasikan penertiban sekitar 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu jalur kereta api.
"Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api," kata Bobby.
Tidak hanya itu, tantangan lainnya ialah kondisi geografis yang berbukit serta potensi bencana alam.
Bobby menjelaskan, jalur kereta api harus memiliki ruang bebas enam meter di sisi kanan dan kiri rel. Dengan demikian, area selebar 12 meter harus terbebas dari bangunan.
"Ada bangunan yang mengganggu," ujarnya.
Kami identifikasi ada 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu jalur bebas.Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin
Kesenjangan panjang jalur kereta aktif masih terlihat antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Di Jawa, panjang jalur kereta aktif telah mencapai sekitar 7.000 kilometer. Sementara di luar Jawa, panjangnya masih kurang dari 1.000 kilometer.
Padahal, menurut dia, proporsi penduduk di kedua wilayah tersebut relatif berimbang. Di Pulau Sumatra, panjang jalur kereta aktif mencapai sekitar 900 kilometer.
Adapun di Sumbar, panjangnya kini hanya sekitar 81,7 kilometer. Padahal, sebelumnya provinsi itu memiliki jalur kereta sepanjang sekitar 280 kilometer.
Sebagai tahap awal, reaktivasi akan dilakukan pada jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer. Pengerjaannya direncanakan dimulai awal 2027 atau setelah seluruh kajian selesai.
Jalur tersebut menjadi bagian dari tahap pertama reaktivasi kereta api di Sumbar. Dengan anggaran sekitar Rp11 triliun, keseluruhan program ditargetkan rampung dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
"Rel yang digunakan khusus, bergerigi," kata Bobby.
Selanjutnya pada reaktivasi tahap kedua akan dilanjutkan dari Padang Panjang ke Bukittinggi, Payakumbuh, hingga perbatasan Limapuluh Kota dengan Riau.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade berharap reaktivasi jalur kereta api, pembangunan jalan tol, dan peningkatan konektivitas transportasi dapat mendorong perekonomian Sumbar. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut masih relatif lemah.
Andre juga menanggapi keberadaan bangunan warga di atas lahan milik PT KAI yang menjadi salah satu tantangan reaktivasi jalur kereta. Lahan yang ditempati ribuan bangunan tersebut merupakan aset KAI dan telah memiliki sertifikat.
Karena itu, dia menilai persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog yang baik. KAI bersama pemerintah daerah akan berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan rencana tersebut.
"Ini akan ada komunikasi, KAI dan pemerintah daerah," jelasnya.
"KAI dan pemerintah daerah akan melakukan kolaborasi untuk menjelaskan kepada masyarakat, apalagi ini merupakan tanah KAI bukan tanah ulayat."Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade