Hitung Mundur Lahan Makam Jakarta

Jakarta terancam kehabisan lahan pemakaman. Jika tidak segera diantisipasi, warga berpotensi kesulitan mendapatkan petak makam ketika anggota keluarga meninggal dunia. Berdasarkan pembahasan anggaran Pemprov DKI Jakarta pada awal Oktober 2026, persediaan petak makam diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga pertengahan 2027, dengan rata-rata 100 pemakaman setiap hari.

Data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menunjukkan pemerintah menyiapkan pembukaan 1.950 petak makam baru, antara lain dengan menata TPU Kebon Nanas dan Kober Rawa Bunga, Jakarta Timur. Kapasitas tambahan berasal dari lahan yang ditempati warga, selain makam yang tidak digunakan karena jenazah dipindahkan.

"Penataan perlu koordinasi antara pemerintah kota dan penyediaan fasilitas relokasi. Berkaitan dengan ketersediaan rumah susun sederhana sewa bagi warga terdampak," ujar Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Siti Hasni di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Pendataan diprioritaskan di sejumlah TPU, termasuk Tegal Alur, Jakarta Barat, dan Bintaro, Jakarta Selatan. Data saat itu mencatat Jakarta masih memiliki 118.348 petak makam.

Dalam pembahasan anggaran Pemprov DKI awal Oktober 2026, proyeksi petak makam hanya mampu memenuhi kebutuhan warga hingga pertengahan 2027. Pemerintah memperkirakan kapasitas cukup sekira tiga tahun, karena perbedaan cakupan data dan kesiapan lahan. Sebagian lahan masih membutuhkan penataan atau pematangan.

TPU yang masih memiliki lahan antara lain Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Rorotan, Tanah Kusir, Srengseng Sawah, Kampung Kandang, dan Tegal Alur. Opsi menambah kapasitas meliputi menata ulang TPU, memanfaatkan makam tidak digunakan, hingga menjajaki kerja sama dengan daerah penyangga.

Akan tetapi setiap opsi membutuhkan proses dan memiliki keterbatasan: relokasi warga memerlukan penanganan sosial, lahan baru butuh persiapan, sedangkan kerja sama lintas daerah harus mempertimbangkan kapasitas pemakaman warga setempat.

Dorong Masuk RAPBD 2027

Menghadapi situasi ini, pihak legislatif daerah mendorong pengadaan lahan makam masuk dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027. Wakil Ketua Dwan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, persoalan keterbatasan lahan makam harus menjadi perhatian serius. DPRD meminta Pemprov DKI menjelaskan alasan belum masuknya pengadaan lahan makam dalam RAPBD 2027.

Wibi memastikan DPRD akan meminta kepastian lokasi, anggaran, dan target pelaksanaan pengadaan lahan makam.

Ia juga menegaskan, masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan tempat pemakaman hanya karena Pemda terlambat melakukan perencanaan.

"Ini menyangkut pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat Jakarta yang tidak bisa ditunda," ucap Wibi.

Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menambahkan, pembelian lahan makam belum dapat dilakukan tahun ini karena waktu pelaksanaan APBD-P 2026 sangat terbatas. Pengadaan lahan membutuhkan kajian, penetapan lokasi, hingga proses pengadaan. Usulan masih bisa masuk anggaran 2027.

"Kami mengusulkan ada pembelian lahan di 2027," ujar Yuke.

Perluasan makam yang sudah ada, menjadi salah satu pilihan karena harga tanah di Jakarta cukup mahal. Lahan di wilayah pinggiran Jakarta juga dapat dipertimbangkan.

"Kalau di luar daerah, pastinya ada pembicaraan dengan daerah-daerah aglomerasi atau mungkin penyangga Jakarta," imbuh Yuke.

Dengan proyeksi petak makam siap pakai hanya cukup sekitar sembilan bulan, penyelesaian krisis tidak cukup mengandalkan penataan TPU. Penyediaan lahan jangka panjang perlu segera dipastikan agar warga tetap memiliki akses terhadap pemakaman layak.

Tantangan Harga Tanah dan Tata Ruang

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan penyediaan lahan pemakaman di Jakarta menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya harga tanah, terbatasnya ketersediaan lahan, hingga kesesuaian dengan rencana tata ruang. Keberadaan TPU juga berpotensi mendapat penolakan masyarakat sekitar karena dikhawatirkan menurunkan nilai properti maupun aset di lingkungan tersebut. Pemprov DKI perlu mempertimbangkan kelayakan lokasi pemakaman, mencakup kondisi tanah dan kesesuaiannya dengan peruntukan tata ruang.

"Tantangannya, harga tanah di Jakarta sangat mahal. Sulit cari areal tanah yang bisa dikembangkan. Ketersediaan lingkungan karena dikhawatirkan nilai properti atau aset turun," ucap Yayat.

Menurut Yayat, Pemprov DKI perlu merancang aturan pelarangan betonisasi makam, agar makam tetap alami dan bisa digunakan kembali untuk pemakaman baru, serta menindak tegas praktik jual beli lahan pemakaman fiktif.

Perlu pula sosialisasi agar warga menyiapkan pemakaman sejak dini, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak kebingungan. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan wasiat atau keinginan dimakamkan di tempat tertentu.

"Harus mulai disosialisasikan bahwa kebutuhan lahan pemakaman perlu dipersiapkan sejak dini, khususnya bagi masyarakat Muslim dan Kristen yang membutuhkan tempat pemakaman. Kecuali kalau ingin dimakamkan secara berdesakan," kata Yayat.

Kerja sama dengan daerah aglomerasi bisa melibatkan swasta atau yayasan, dengan memperhatikan kelayakan tanah, kesesuaian tata ruang, dan akses jalan. Kawasan juga perlu dirancang asri, rapi, dan dapat diterima masyarakat sekitar. Perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan kebutuhan "rumah" masa depan, yakni makam.

"Tujuannya agar orang yang meninggal tidak kesulitan mendapatkan tempat pemakaman, sementara keluarga yang ditinggalkan tidak kesusahan," tutur Yayat.