Angka kemiskinan DKI Jakarta turun menjadi 3,96% pada Maret 2026, didukung bantalan sosial seperti KJP, KJMU, bantuan kesehatan dan perumahan, serta pelatihan kerja. Namun, CSIS menilai penurunan tersebut perlu dicermati karena penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan.
TINGKAT kemiskinan di Jakarta turun menjadi 3,96% pada Maret 2026 atau berada di bawah 4%. Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan kesejahteraan warga Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, perbaikan juga terlihat pada sejumlah indikator ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 5,79%, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 66,05%.
"Hampir semua indikator yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesempatan kerja kita mengalami perbaikan yang cukup signifikan," ujar Pramono, Rabu (21/10/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52% pada triwulan II 2026, lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional sebesar 5,29%. Jakarta juga menyumbang 16,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sektor perdagangan menjadi kontributor utama dengan porsi 18,24%, disusul jasa keuangan sebesar 11,16% dan konstruksi 10,84%.
Ketika kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal lebih terjangkau, daya beli rumah tangga menjadi lebih stabil dan peluang untuk naik kelas menjadi lebih terbuka.Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim mengatakan, penurunan kemiskinan turut didukung program perlindungan sosial untuk membantu warga rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan. Pemprov DKI juga memberikan bantuan biaya pendidikan untuk sejumlah sekolah swasta.
"Selain itu, bantuan biaya pendidikan untuk sejumlah sekolah swasta juga memperluas akses pendidikan tanpa membebani ekonomi keluarga," ujar Chico.
Bantuan lainnya mencakup layanan kesehatan, bantuan sosial langsung, dan penyediaan rumah susun untuk mengurangi beban pengeluaran warga berpenghasilan rendah.
"Ketika kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal lebih terjangkau, daya beli rumah tangga menjadi lebih stabil dan peluang untuk naik kelas menjadi lebih terbuka," ucap Chico.
Di bidang ketenagakerjaan, program Mobile Training Unit (MTU) bekerja sama dengan sekitar 214 perusahaan untuk meningkatkan keterampilan warga. Pelatihan meliputi tata rias, menjahit, hingga bahasa asing agar peserta lebih siap bekerja atau berwirausaha.
Chico mengingatkan, angka kemiskinan 3,96% bukan berarti persoalan telah selesai. Ketimpangan masih menjadi tantangan, terlihat dari rasio Gini Jakarta yang berada di kisaran 0,435.
Pemprov DKI berupaya mempertahankan tren penurunan kemiskinan dengan memperkuat bantuan pendidikan, kesehatan, dan perumahan agar tepat sasaran. Pemerintah juga akan memperluas pelatihan kerja, kesempatan usaha, akses permodalan, serta menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.
Banyak pekerja sektor informal. Banyak job fair atau bursa kerja kurang efektif. Karena sebenarnya bisa dibuka secara online.Direktur Eksekutif CSIS Indonesia, Yose Rizal Damuri
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Damuri menilai, penurunan angka kemiskinan perlu dicermati berdasarkan indikator garis kemiskinan yang digunakan.
BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.000 per kapita per bulan. Sementara itu, rata-rata pengeluaran penduduk Jakarta mencapai Rp3,08 juta per kapita per bulan.
"Memang, kalau kita lihat, garis kemiskinannya menurun. Tapi, kita harus lihat juga bahwa sebenarnya angka pengeluaran per kapita penduduk Jakarta itu, dua kali lebih dari rata-rata per kapita nasional," ujar Yose.
Yose juga menyoroti penciptaan lapangan kerja yang dinilai masih perlu ditingkatkan. BPS DKI Jakarta mencatat sebanyak 79.125 lulusan perguruan tinggi di Jakarta menganggur pada 2025.
"Banyak pekerja sektor informal. Banyak job fair atau bursa kerja kurang efektif. Karena sebenarnya bisa dibuka secara online. Yang terpenting apakah tersedia lapangan pekerjaannya atau tidak," tutur Yose.
Menurut Yose, subsidi pemerintah dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi yang kondusif.
"Ya jangan juga kita memusuhi investor luar dan dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," imbuh Yose.
Setidaknya mengurangi beban untuk pemeliharaan kesehatan, transportasi dan juga melalui bantuan-bantuan sosial yang ada sehingga mengurangi beban ekonomi keluarga-keluarga yang membutuhkan.Wakil Ketua Komisi Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto
Wakil Ketua Komisi Perekonomian DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto menilai, data BPS relevan untuk mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Survei berkala dengan indikator yang konsisten diperlukan agar perubahan kondisi masyarakat dapat dipantau.
Menurut Wahyu, basis data penerima bantuan sosial juga perlu dijaga agar penyalurannya tepat sasaran dan menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran belanja subsidi sebesar Rp5,28 triliun dalam APBD 2026. Wahyu menilai, subsidi tersebut membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.
"Setidaknya mengurangi beban untuk pemeliharaan kesehatan, transportasi, dan juga melalui bantuan-bantuan sosial yang ada sehingga mengurangi beban ekonomi keluarga-keluarga yang membutuhkan," ujar Wahyu.
Meski angka kemiskinan menunjukkan perkembangan positif, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi membuka lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata oleh warga Jakarta.