Pemprov Gorontalo menyusun rancangan peraturan gubernur tentang kesejahteraan lanjut usia untuk memperkuat perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan lansia. Penyusunan aturan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, BPS, komunitas peduli lansia, serta mitra terkait.
PEMERINTAH Provinsi Gorontalo menyiapkan aturan khusus untuk memperkuat kesejahteraan warga lanjut usia atau lansia. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memperjelas bentuk perlindungan bagi lansia, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan membuka peluang pemberdayaan agar mereka tetap sehat, mandiri, serta bermartabat.
Penyusunan peraturan gubernur (pergub) tentang penyelenggaraan kesejahteraan lansia itu kini memasuki tahap pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan lansia dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Reflin Buata mengatakan, penyusunan regulasi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi penguatan kelembagaan dan konsolidasi pembentukan tim pembahas rancangan pergub tentang lansia di salah satu hotel di Kota Gorontalo, Kamis (29/10/2026).
Keterlibatan berbagai sektor diperlukan karena kebutuhan lansia berkaitan dengan banyak aspek pelayanan publikKepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Reflin Buata
Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, serta komunitas yang memiliki perhatian terhadap kesejahteraan lansia.
Kolaborasi dengan SKALA juga dilakukan untuk memperkuat perencanaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan kelompok lanjut usia.
"Pembentukan tim pembahas bertujuan memastikan proses penyusunan regulasi berjalan terukur dengan pembagian tugas yang jelas. Keterlibatan berbagai sektor diperlukan karena kebutuhan lansia berkaitan dengan banyak aspek pelayanan publik," ujar Reflin Buata dikutip dari Antara, Kamis (29/10/2026).
Menurut dia, penanganan persoalan lansia tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Koordinasi lintas sektor dibutuhkan untuk menyelaraskan perencanaan program, kebutuhan pelayanan, hingga dukungan anggaran.
"Regulasi yang disusun nantinya diarahkan untuk mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta penciptaan lingkungan yang mendukung kehidupan lansia," ujarnya.
Dengan cakupan tersebut, pemerintah berharap lansia di Gorontalo dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, mandiri, aman, dan bermartabat.
Siapkan Dukungan Program Berkelanjutan
Selain memperjelas bentuk perlindungan dan pelayanan, penyusunan pergub juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan lansia.
Reflin menilai perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam proses penyusunan aturan. Dengan dukungan tersebut, kebijakan yang ditetapkan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang berkelanjutan.
Ia berharap pembahasan pergub ini dapat menjadi landasan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan kesejahteraan lansia di Provinsi Gorontalo.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah juga mendorong terciptanya lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi warga lanjut usia.