PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tetap menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,62 triliun untuk membiayai pembangunan di Ibu Kota. Rencana tersebut disiapkan untuk 2027 dan 2028 di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat serta keterbatasan ruang fiskal daerah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan rencana penerbitan obligasi daerah sebesar Rp4,23 triliun pada 2027 dan Rp1,38 triliun pada 2028.
“Dengan demikian, total rencana penerbitan obligasi daerah mencapai Rp5.621.423.292.725,” kata Rano dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Pemprov DKI memproyeksikan obligasi daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2027, Pemprov DKI mengajukan anggaran sebesar Rp82,89 triliun. Nilai tersebut naik 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan daerah pada 2027 ditargetkan mencapai Rp72,62 triliun, meningkat 4,70 persen dibandingkan perubahan APBD 2026 sebesar Rp69,36 triliun.
Rano menjelaskan, pendapatan tersebut direncanakan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,6 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,88 triliun.
Adapun sumber pembiayaan daerah pada 2027 mencakup sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA 2026, penerimaan pinjaman daerah, serta penerbitan obligasi daerah.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, serta kegiatan yang dibiayai melalui obligasi daerah.
Data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta menyebut obligasi daerah direncanakan memiliki tenor maksimal tujuh tahun. Besaran kupon akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika pasar keuangan saat penerbitan sehingga pembiayaan tetap efisien dan kompetitif.
Dana hasil penerbitan obligasi daerah akan difokuskan untuk pembangunan LRT Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, embung dan polder untuk pengendalian banjir, serta rumah susun.
Jangan sampai obligasi ini digunakan untuk belanja yang bersifat rutin atau konsumtif.Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth
Dukungan DPRD DKI
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendukung rencana penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Menurut Kenneth, langkah tersebut merupakan inovasi yang layak dipertimbangkan selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Langkah tersebut merupakan bentuk inovasi pembiayaan yang patut didukung selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Kenneth di Jakarta, Kamis.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemerintah daerah perlu mencari sumber pendanaan berkelanjutan agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Namun, dia mengingatkan bahwa penerbitan obligasi tidak boleh sekadar menjadi cara untuk memperoleh tambahan dana.
Dana yang dihimpun harus diarahkan pada proyek produktif yang memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nyata, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, fasilitas kesehatan, serta sarana publik lainnya.
“Jangan sampai obligasi ini digunakan untuk belanja yang bersifat rutin atau konsumtif,” ucap Kenneth.
Sebagai anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi keuangan daerah, Kenneth menyatakan akan mengawal proses perencanaan, penentuan proyek, penerbitan obligasi, hingga penggunaan dananya.
Dia juga menilai kepercayaan investor bergantung pada disiplin fiskal, kredibilitas pengelolaan keuangan, serta kepastian manfaat proyek yang dibiayai.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor, Didin S. Damanhuri menilai, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun dengan asumsi bunga 7 persen dinilai masih dalam batas kemampuan anggaran daerah. Dengan postur APBD mencapai Rp81 triliun, langkah ini tidak otomatis membahayakan keuangan daerah.
“Pertanyaan pokoknya, apakah utang tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang signifikan untuk membayar kembali pokok dan bunganya tanpa mengorbankan pelayanan publik?” Kata Didin.
Ia memaparkan enam risiko fiskal utama yang membayangi kebijakan ini. Pertama, beban pembayaran bunga diperkirakan mencapai Rp393,4 miliar per tahun, yang dapat menekan alokasi APBD untuk sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kedua, ancaman pelemahan pendapatan daerah jika kondisi makro ekonomi menurun.
Risiko lainnya mencakup kegagalan atau pembengkakan biaya proyek, fluktuasi suku bunga mengambang, hingga kekhawatiran moral hazard di mana obligasi diterbitkan sekadar untuk menutupi masalah keuangan BUMD tertentu.
“Jika proyek tidak produktif, beban utang ini hanya akan diwariskan kepada generasi mendatang tanpa manfaat yang sepadan,” Imbuh Didin
Di samping isu obligasi, sorotan juga tertuju pada ketidakselarasan alokasi dana cadangan sebesar Rp300 miliar dalam Raperda APBD 2027. Pemprov DKI Jakarta didorong untuk membuka ruang diskusi yang lebih transparan bersama DPRD dan masyarakat luas guna mencegah adanya agenda tersembunyi, sekaligus menjaga kredibilitas perencanaan keuangan daerah di mata investor.
“Hendaknya Pemprov meminta hal tersebut didiskusikan kembali di DPRD dan juga tidak dijadikan debat publik agar menjadi terang dan tidak merupakan hidden agenda kepentingan,” ungkap Didin.
Pramono Tetap Ajukan Obligasi Daerah
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan akan tetap mengajukan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai sejumlah pembangunan di Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas imbauan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan obligasi.
Pramono mengatakan kebutuhan pembangunan Jakarta membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai.
“Karena bagaimana pun, Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga, dan untuk bangun itu kan perlu duit,” ungkap Pramono pada 4 September 2026.
Dia menyatakan tetap akan mengajukan obligasi daerah meskipun mendengarkan masukan dari pemerintah pusat. Pramono juga meminta agar dana bagi hasil dari pemerintah pusat dikembalikan ke jumlah semula apabila pemerintah daerah diminta menunda penerbitan obligasi.
“Atau kalau enggak, ya, dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi, simpel, itu saja,” imbuh Pramono.