BMKG belum mendeteksi kontribusi signifikan asap karhutla terhadap kualitas udara permukaan; Pemprov DKI didorong memperkuat pengendalian emisi kendaraan dan industri.
Memburuknya kualitas udara Jakarta menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat perlindungan kesehatan sekaligus mengendalikan sumber pencemaran.
Saat kualitas udara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat, pengurangan emisi kendaraan, industri, dan sumber polusi perkotaan penting agar pencemaran tidak terus menumpuk.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, mengatakan Pemprov DKI tetap mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari luar Jakarta. Antisipasi diperkuat menyusul terdeteksinya asap di atmosfer atas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Kita tetap waspada untuk Karhutla," ujar Chico di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, polusi lokal lebih berperan dalam kondisi udara Jakarta saat ini.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki menyampaikan, kualitas udara Jakarta berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Di stasiun BMKG Kemayoran, konsentrasi partikel halus PM2.5 tercatat rata-rata di atas 100, lebih tinggi dibandingkan pengukuran di stasiun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Menurut Marjuki, angin lemah, lapisan udara relatif tipis pada malam hingga pagi hari, dan cuaca kering membuat polutan dari kendaraan serta industri mudah terakumulasi.
"Yang mendukung adalah bertahannya polusi lokal, yakni angin lemah, lapisan udara yang tipis pada malam dan pagi hari, serta cuaca kering membuat polutan dari kendaraan dan industri di sekitar Jakarta mudah menumpuk," ujar Marjuki.
Asap Karhutla Tidak Terdeteksi di Permukaan
Berdasarkan analisis BMKG periode Agustus–Oktober 2026, belum ditemukan bukti asap karhutla dari Sumatera dan Kalimantan berada di permukaan Jakarta. Arah angin dari dekat permukaan hingga ketinggian sekitar tiga kilometer didominasi timur hingga tenggara.
Adapun wilayah kebakaran di Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung berada di barat laut Jakarta, sedangkan Kalimantan di utara hingga timur laut. "Lebih sejalan dengan Lampung dan kota-kota lain di Jawa daripada dengan wilayah kebakaran," ucap Marjuki.
Meski demikian, asap karhutla sempat melintas di atmosfer atas Jabodetabek. Pada 16 Oktober 2026, satelit Himawari menunjukkan lapisan asap di atas Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat pada ketinggian sekitar 2–3 kilometer. Lapisan itu menjauh sejak 17 Oktober.
BMKG juga menyebut asap sempat melintasi atmosfer Jabodetabek selama 5–6 jam pada ketinggian lebih dari empat kilometer. Namun, asap tersebut tidak terdeteksi memberikan dampak berarti terhadap kualitas udara permukaan.
"Jadi sumbangan asap kebakaran hutan dan lahan ke udara yang kita hirup di Jakarta sejauh ini tidak terdeteksi," tutur Marjuki.
Pengendalian Emisi Perlu Target Terukur
Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menilai penanganan pemerintah sudah menyasar sumber polusi. Pada pelaksanaannya perlu diperkuat agar kebijakan tidak hanya berfokus pada dampak saat kualitas udara memburuk, tetapi juga mengurangi emisi sejak dari sumbernya.
Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan transportasi, industri, pembakaran terbuka, konstruksi, dan debu jalan menjadi sumber utama pencemaran. Studi inventarisasi emisi memperkirakan transportasi menyumbang sekitar 67 persen emisi PM2.5 Jakarta.
"Karhutla menambah dimensi lain karena merupakan sumber pencemaran lintas wilayah," ujar Mahawan.
Menurutnya, kebijakan perlu beralih dari merespons udara kotor menjadi mengurangi polutan secara konsisten. Di Jakarta, langkahnya mencakup pengendalian emisi transportasi dan industri, pengawasan konstruksi serta pembakaran terbuka. Penanganan karhutla membutuhkan pencegahan pembakaran dan pemadaman api sedini mungkin.
"Masker, imbauan kesehatan, teknologi penyemprotan air, atau pembatasan aktivitas saat polusi tinggi tetap diperlukan, tetapi itu merupakan perlindungan terhadap dampak, bukan penyelesaian sumber masalah," ucap Mahawan.
Karena itu, pengelolaan kualitas udara perlu dilengkapi target dan indikator kinerja yang dapat dievaluasi. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian. Disamping itu juga perlu menetapkan target penurunan konsentrasi rata-rata PM2.5 dan pengurangan emisi tiap sektor.
Karena itu, pengelolaan kualitas udara perlu dilengkapi target dan indikator kinerja yang dapat dievaluasi. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian. Disamping itu juga perlu menetapkan target penurunan konsentrasi rata-rata PM2.5 dan pengurangan emisi tiap sektor.
Kondisi ini membuat pengawasan emisi dan evaluasi kebijakan menjadi penting, sehingga langkah pemerintah dapat diukur dari perubahan konsentrasi polutan. Tidak hanya dari kegiatan penanganan saat kualitas udara menurun secara berkala dan terbuka.
"Pemprov DKI Jakarta perlu mengendalikan sumber yang berada dalam kewenangan Jakarta, terutama transportasi, industri, konstruksi, pembakaran terbuka, dan sumber emisi perkotaan lainnya," ujar Mahawan.