KPU siapkan masukan revisi UU Pemilu, sementara Hadar mendorong lembaga tersebut lebih proaktif mengevaluasi sistem kepemiluan.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin memastikan seluruh pelaksanaan tugas lembaganya, termasuk tahapan verifikasi dalam penyelenggaraan pemilu, telah berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dikutip dari ANTARA, Afifuddin menegaskan bahwa KPU selalu berpedoman pada aturan dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menyatakan pihaknya siap memberikan penjelasan apabila ada gugatan yang diajukan melalui proses persidangan.
“KPU sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan, itu saja intinya. Kalau kami bekerja sesuai aturan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nanti jika ada gugatan lain, akan dijelaskan di persidangan,” kata Afifuddin di sela peringatan HUT ke-73 KPU di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut merespons pertanyaan mengenai kemungkinan evaluasi internal KPU setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan ijazah penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mengenai putusan MA, Afifuddin belum bersedia memberikan komentar lebih jauh. Menurut dia, KPU masih menunggu salinan resmi putusan secara lengkap.
Rekomendasi untuk Revisi UU Pemilu
Dalam kesempatan yang sama, Afifuddin menjelaskan komunikasi KPU dengan Komisi II DPR RI mengenai rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Ia menyebut KPU siap menyampaikan sejumlah rekomendasi berdasarkan pengalaman langsung dalam menyelenggarakan pemilu. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyusunan sistem pemilu yang lebih sederhana agar tidak membebani petugas penyelenggara.
“Nantinya pasti ada semacam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas atau menyampaikan masukan KPU terkait rencana revisi undang-undang dari perspektif penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Afifuddin menilai penataan kembali beban kerja penyelenggara perlu menjadi bagian dari evaluasi sistem pemilu mendatang. Hal itu mencakup petugas Badan Ad Hoc hingga jajaran teknis yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, KPU berharap penyelenggaraan pemilu berikutnya dapat dirancang lebih efektif sehingga pekerjaan petugas di lapangan menjadi lebih ringan.
Peringatan HUT ke-73 KPU itu juga dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda.
Soal Penambahan Anggota KPU
Mengenai usulan Komisi II DPR RI untuk menambah jumlah anggota komisioner KPU, Afifuddin menyatakan keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
Ia menegaskan KPU akan mengikuti ketentuan yang nantinya ditetapkan dalam undang-undang terkait komposisi keanggotaan lembaga tersebut.
“Kami ikut undang-undang mengatur seperti apa saja. Kalau diatur seperti itu, ya monggo saja,” kata Afifuddin.
Pakar: KPU Jangan Hanya Jadi Pelaksana
Di sisi lain, pakar demokrasi dan pemilu Hadar Nafiz Gumay mendorong KPU agar lebih aktif menyampaikan rekomendasi strategis kepada pembentuk undang-undang. Menurut dia, pengalaman lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pemilu dapat menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Hadar, yang pernah menjabat sebagai Komisioner KPU periode 2012–2017, menyampaikan pandangan itu saat menghadiri peringatan HUT ke-73 KPU di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai KPU memiliki banyak pengalaman dan catatan penyelenggaraan pemilu yang seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan masukan mengenai perbaikan sistem pemilu. Karena itu, KPU tidak semestinya hanya memosisikan diri sebagai pelaksana kebijakan.
“KPU mestinya bersuara banyak. Penyelenggaraan pemilu punya pengalaman dan catatan yang sangat panjang untuk bagaimana sebaiknya pemilu ke depan kualitasnya meningkat. Jadi jangan terus-menerus menempatkan diri hanya sebagai pelaksana,” ujar Hadar.
Hadar juga menyoroti proses pembahasan revisi UU Pemilu yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan berarti dan masih diwarnai ketidakjelasan.
Selain itu, ia mengkritisi sejumlah gagasan yang dianggap berpotensi membawa kemunduran dalam tata kelola pemilu. Salah satunya adalah wacana penambahan jumlah anggota komisioner KPU.
Menurut Hadar, evaluasi seharusnya lebih diarahkan pada upaya menyederhanakan sistem pemilu dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan. Langkah tersebut perlu didasarkan pada pengalaman serta hasil evaluasi pemilu sebelumnya.
Ia mengapresiasi perjalanan KPU selama 73 tahun dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Hadar berharap lembaga tersebut semakin memperkuat independensi dan integritas dalam menghadapi berbagai tantangan kelembagaan.
Untuk mendorong perbaikan penyelenggaraan pemilu, Hadar menyarankan KPU membangun komunikasi secara intensif dengan DPR RI, terutama Komisi II dan panitia kerja (panja) yang bertugas membahas revisi UU Pemilu.
Selain melalui pertemuan langsung, KPU juga dapat mengirimkan surat resmi kepada pembentuk undang-undang. Surat tersebut dapat memuat hasil evaluasi dan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan pemilu berikutnya.
Hadar turut mengingatkan pentingnya komitmen penyelenggara pemilu dalam menjalankan seluruh ketentuan hukum dan konstitusi, termasuk mematuhi putusan MK. Menurut dia, kepatuhan terhadap putusan MK perlu dijaga oleh seluruh pihak sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemilu yang memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang lebih baik.
Ia berharap peringatan HUT ke-73 KPU dapat menjadi kesempatan bagi lembaga tersebut untuk melakukan pembenahan internal. Evaluasi itu diharapkan mampu menghasilkan sistem pemilu yang lebih sederhana, hemat dari sisi anggaran, serta didukung sekretariat yang profesional.
Hadar optimistis kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat terus ditingkatkan dengan mempertahankan prinsip kejujuran, keadilan, kemandirian, dan integritas.
“Jadi saya kira, ulang tahun hari ini adalah momen penting. KPU betul-betul bisa mengevaluasi dirinya dan ke depan menciptakan penyelenggara pemilu yang berintegritas tinggi, mandiri, dan seterusnya,” kata Hadar.