Pencopotan Waketum dan Sekjen oleh Ketum PPP Mardiono kembali memicu perpecahan internal di tengah sengketa legalitas kepengurusan di PTTUN Jakarta. Tanpa figur pemersatu kultural, aksi saling singkir antar-elite ini dinilai mengancam eksistensi PPP di Pemilu 2029.
BADAI perpecahan seolah tak pernah lelah menghantam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Belum genap luka dualisme kepemimpinan mengering, partai berlambang Ka'bah ini kembali menyajikan drama ironis di pucuk pimpinan, yakni aksi saling pecat antar-elite.
Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono memecat dua pengurus intinya untuk periode 2025–2030, yakni Agus Suparmanto dari posisi Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dari jabatan Sekretaris Jenderal.
Langkah tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026, yang digelar secara daring pada Selasa (27/10/2026) lalu.
Berdasarkan hasil penetapan yang dibacakan pada pengujung acara, PPP memberhentikan sekaligus merestrukturisasi posisi kedua kader tersebut dari jajaran kepengurusan.
Keputusan tersebut menyatakan, “Rakornas III ini juga menyepakati pemberhentian serta restrukturisasi kepengurusan Saudara Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum, dan H. Taj Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2025–2030.”
Erfandi, Ketua Mahkamah Partai DPP PPP versi Mardiono, membenarkan pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin.
Menurut Erfandi, langkah yang diambil dalam Rakornas III tersebut adalah bentuk tindak lanjut dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) kubu Mardiono di Makassar beberapa waktu lalu.
“Benar, keputusan ini diambil dari hasil Mukernas Makassar. Tujuannya untuk evaluasi kepengurusan yang tidak aktif,” ujar Erfandi.
Pemecatan Tak Sesuai AD/ART Partai
Menanggapi pemecatan dirinya bersama Sekjen Taj Yasin, Agus mengaku terkejut saat memberikan tanggapan atas pemberhentian dirinya dan Sekjen Taj Yasin.
Sebab, ia baru mengetahui kabar pemecatan tersebut usai ditanya oleh wartawan.
“Saya juga baru dengar dari media, belum ada yang formal resminya bahwa itu ada surat pemecatan,” kata Agus di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (29/10/26).
Agus meyakini langkah pemecatan yang dilakukan Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono melanggar AD/ART partai, sehingga tidak akan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum (Menkum).
Di sisi lain, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki membantah pernyataan Agus.
Melalui keterangan tertulis, dia menyampaikan keputusan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Waketum dan Gus Yasin Sekjen merupakan usulan dari seluruh DPW PPP se-Indonesia, bukan dipicu sentimen politik semata.
Saling Pecat Mendarah Daging
Saiful menjelaskan, keputusan pemecatan kedua figur tersebut telah memperhitungkan Keputusan Mukernas I PPP di Makassar pada Februari 2026, serta Keputusan Mahkamah Partai Nomor 01/Tim-int/DPP-PPP/2026 tanggal 1 Mei 2026.
Pihak DPW PPP menilai Agus Suparmanto dan Taj Yasin terus-menerus melakukan tindakan inkonstitusional partai.
Salah satu contohnya adalah ketika keduanya secara sepihak merilis surat keputusan mengatasnamakan DPP PPP dengan tanda tangan Wakil Ketua Umum dan Sekjen, untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) DPW Banten, Bengkulu, serta Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Padahal jelas di AD/ART partai, ketum itu penanggung jawab umum partai, dan waketum membantu kerja ketum."
"Hal-hal seperti ini sudah kebablasan merusak sistem mekanisme organisasi di DPP PPP," tegas Saiful.
Sejarah Konflik PPP
Perpecahan di pucuk pimpinan partai Islam tertua ini menuai sorotan tajam dari internal partai.
Politikus senior PPP sekaligus mantan anggota DPR Syaifullah Tamliha, menilai sengketa elite yang tak kunjung reda ini, memperlihatkan ancaman pelemahan eksistensi partai secara struktural.
Tamliha menjelaskan, komposisi Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum yang mengesahkan DPP PPP hasil Muktamar Ancol 2025, sejatinya hanya memuat enam orang pengurus inti dengan perimbangan imbang, yakni tiga orang dari kubu Mardiono, dan tiga orang dari kubu Taj Yasin.
Komposisi ini dinilai menyulitkan pengambilan keputusan jika mekanisme musyawarah mufakat buntu.
"Jika musyawarah mufakat tidak tercapai dan dilakukan pemungutan suara, hasilnya akan imbang tiga lawan tiga, sehingga putusan menjadi tidak sah."
"Di sisi lain, kubu Taj Yasin pun memiliki kekuatan setara untuk mengambil langkah serupa terhadap kubu Mardiono," papar Tamliha kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (30/10/2026).
Ia menambahkan, saat ini keabsahan SK kepengurusan dari kementerian terkait juga masih berstatus objek sengketa hukum di tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.
Kondisi ini membuat status legalitas formal partai tersandera putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tamliha mengibaratkan kemelut ini serupa dengan konflik dualisme masa lalu antara Romahurmuziy dan Djan Faridz, yang berlarut-larut selama lebih dari tiga tahun.
Saat itu, krisis baru terurai melalui muktamar islah yang dijembatani oleh mendiang ulama kharismatik KH Maimoen Zubair di Pondok Gede.
"Permasalahan mendasar hari ini adalah ketiadaan figur pemersatu yang ditaati secara kultural seperti almarhum Mbah Moen."
"Pasca-reformasi, banyak elite partai yang terjebak pada perebutan jabatan kekuasaan ketimbang memperjuangkan ideologi partai," ulasnya.
Pandangan Tamliha tersebut beralasan, sebab perpecahan di jajaran kepemimpinan seolah-olah telah mengakar sejak era pasca-reformasi.
Perselisihan ini terus berulang sepanjang sejarah partai, mulai dari kepemimpinan Naro (Jailani) versus Idham Chalid, Suryadharma Ali dengan Romahurmuziy, perseteruan Romahurmuziy dan Djan Faridz, hingga perselisihan antara Suharso Monoarfa dengan Tiga Majelis Partai.
Pandangan senada disampaikan Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli.
Menurutnya, rekam jejak konflik internal yang diselesaikan lewat aksi saling singkir dan saling pecat, merupakan faktor utama runtuhnya perolehan suara PPP, hingga gagal menembus Senayan pada Pemilu 2024.
"Alih-alih membangun konsensus, pihak yang tersisih dari konflik internal PPP kerap memilih keluar, membentuk partai baru, atau menyeberang ke partai lain."
"Dinamika tersebut menggerus soliditas organisasi dan menurunkan kohesivitas mesin politik partai hingga ke daerah," tutur Lili.
Lili menegaskan, kontestasi politik Pemilu 2029 akan menjadi pertaruhan hidup-mati bagi keberlangsungan sejarah partai berasas Islam tersebut, di kancah perpolitikan nasional.
"Jika wacana kenaikan ambang batas parlemen 5 persen disahkan dan PPP masih berkutat pada sengketa kepengurusan, Pemilu 2029 bisa menjadi 'halaman terakhir' bagi eksistensi partai ini di parlemen. Penyelamatan partai hanya bisa dicapai, bila elite segera menggelar konsolidasi total dan memperkuat kembali basis dukungan di akar rumput," ujar Lili. (*)