Simulasi menunjukkan penerapan ambang batas 5-7% berpotensi membuang jutaan suara sah nasional, serta mempersempit peluang partai baru dan non parlemen.
Wacana penyesuaian parliamentary threshold (PT) menjelang Pemilu 2029 bukan sekadar perdebatan angka politik biasa, melainkan kalkulasi matematis krusial yang langsung menentukan nasib keterwakilan puluhan juta suara rakyat di Senayan.
Parliamentary threshold alias ambang batas parlemen, adalah syarat minimal perolehan suara sah nasional yang harus didapatkan oleh suatu partai politik, agar diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di lembaga legislatif (DPR).
Pembahasan ini kembali mengemuka, seiring mandat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pembentuk undang-undang mendesain ulang besaran angka ambang batas, berlandaskan metode perhitungan yang rasional, akuntabel, serta berkeadilan elektoral.
Perubahan regulasi ini menjadi ujian nyata bagi komitmen penjagaan mandat demokrasi di Indonesia.
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan, apabila disimulasikan memakai perolehan suara sah nasional pada Pemilu 2024, komposisi pembagian kursi DPR sekilas tidak mengalami pergeseran berarti.
Seluruh delapan partai politik petahana Senayan tercatat berhasil melampaui batas 7 persen.
Contohnya, perolehan Partai Amanat Nasional (PAN) berada di angka 7,24 persen dan Partai Demokrat meraih 7,43 persen.
Sehingga, rentang batas 4 persen, 5 persen, maupun 7 persen, tidak serta-merta menggoyahkan posisi petahana, saat berkaca pada data pemilu lalu semata.
Kendati demikian, Titi mengingatkan catatan perolehan suara pemilu sebelumnya tidak dapat dijadikan patokan mutlak, bagi peta persaingan mendatang.
Jika diproyeksikan pada Pemilu 2029, dengan perkiraan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyentuh 214,35 juta jiwa serta estimasi 157,44 juta suara sah nasional, maka simulasi perubahan ambang batas parlemen menghadirkan dua proyeksi kritis terhadap tingkat keterwakilan pemilih:
1. Skenario Ambang Batas 5%
Delapan partai petahana relatif aman di atas kertas.
Meski begitu, kenaikan ini makin mengunci rapat akses partai baru dan non parlemen.
Akibatnya, potensi suara terbuang diperkirakan mencapai minimal 11,42% dari suara sah nasional atau setara 17,97 juta suara, dan bisa membengkak hingga 18,5 juta suara, jika terjadi penurunan performa partai menengah ke bawah.
2. Skenario Ambang Batas 7%
Penaikan ekstrem hingga 7% menciptakan zona bahaya bagi partai kritis seperti PAN dan Demokrat.
Jika kedua partai ini tergelincir ke bawah 7%, proporsi suara hangus berpotensi melonjak drastis hingga 26,09% dari total suara sah, mengakibatkan sekitar 41,07 juta suara rakyat hilang tanpa terkonversi menjadi kursi parlemen.
"Hasil simulasi tersebut jangan dianggap sebagai jaminan untuk pemilu berikutnya, sebab preferensi pemilih sangat dinamis. Dukungan kepada parpol bisa berubah," papar Titi kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (6/10/2026)
Jalan Keluar Kusutnya Penentuan PT
Melihat rumitnya penentuan angka ideal, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menegaskan, penetapan PT wajib didasarkan pada kejelasan tujuan serta keselarasan sistem pemerintahan, bukan seperti menunggu angka lotre keluar secara acak.
CSIS mengusulkan angka 3,5% sebagai kompromi paling moderat.
Menurut Arya, batasan ini menjaga keseimbangan antara efektivitas kerja parlemen dan keterwakilan partai kecil-menengah, sekaligus menekan jumlah suara terbuang.
"Kenapa 3,5%? Supaya ada keterwakilan partai-partai kecil dan menengah, ya, dan juga supaya parlemennya jadi efektif. Kalau diterapkan 5% apalagi 7%, partai-partai kecil bisa berpotensi enggak lolos PT."Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes kepada Swara Indonesia Raya
CSIS juga mendorong opsi pembentukan fraksi gabungan bagi partai kecil yang tidak memenuhi ambang batas pembentukan fraksi mandiri, layaknya praktik di DPRD.
DPR Bentuk Panja RUU Pemilu, Target Tuntas Awal 2027
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Komisi II DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu, yang bekerja mulai Oktober 2026.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen parlemen menyusun norma baru berdasarkan rasionalitas dan argumentasi konstitusional yang kokoh, sesuai arahan putusan MK.
"MK menyentil dasar penetapan angka ambang batas tersebut. Karena itu, usulan berapa pun, baik 0%, 1%, 3,5%, maupun 7%, harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum."
"Panja dijadwalkan merampungkan naskah akademik dan draf RUU Pemilu pada awal tahun 2027, sebelum disahkan menjadi undang-undang," papar Rifqi. (*)