WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, kesiapan KRI Sriwijaya-100 sebagai pangkalan terapung untuk mendukung penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan pengadaan dan proses retrofit, tetapi juga membutuhkan pembiayaan untuk operasional, pemeliharaan, fasilitas pendukung, serta kesiapan personel.
“Dari sisi anggaran, kesiapan KRI Sriwijaya-100 tidak hanya mencakup biaya pengadaan dan retrofit, tetapi juga operasional, pemeliharaan, fasilitas pendukung, serta kesiapan personel,” kata Dave kepada Swara Indonesia Raya, Ahad (22/11/2026).
Dia menyebut Komisi I DPR RI akan mencermati perencanaan anggaran bersama Kementerian Pertahanan dan TNI AL agar pengembangan kemampuan kapal tersebut didukung pembiayaan yang terukur dan berkelanjutan.
Menurut Dave, dukungan pembiayaan tersebut penting mengingat KRI Sriwijaya diproyeksikan tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan.
Koordinasi TNI AL, Basarnas, dan BNPB
Selain persoalan anggaran, Dave menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pemanfaatan KRI Sriwijaya-100.
Dia mengatakan, pembagian tugas, prosedur pengerahan, rantai komando, dan dukungan logistik harus diatur secara jelas agar kapal dapat dimobilisasi secara cepat dan tepat ketika terjadi bencana.
Menurut dia, koordinasi antara TNI AL, Basarnas, dan BNPB perlu dipersiapkan sejak awal agar tidak menimbulkan hambatan ketika kapal dibutuhkan dalam situasi darurat.
“Mekanisme ini penting agar pemanfaatan KRI Sriwijaya-100 dalam OMSP dapat berlangsung cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Kejelasan mekanisme tersebut menjadi penting mengingat pemanfaatan kapal untuk operasi kemanusiaan melibatkan berbagai instansi dengan tugas dan kewenangan berbeda.
DPR Bakal Cermati Kesiapan Kapal
Dalam aspek pengawasan, Dave mengatakan Komisi I DPR RI akan mencermati perkembangan retrofit, kesiapan teknis, anggaran, dan kemampuan operasional KRI Sriwijaya-100 melalui pembahasan bersama Kementerian Pertahanan dan TNI AL.
“Komisi I DPR RI akan mencermati perencanaan anggaran bersama Kementerian Pertahanan dan TNI AL agar pengembangan kemampuan kapal ini didukung pembiayaan yang terukur dan berkelanjutan,” lanjut Dave.
Dia juga memandang perlu adanya laporan berkala mengenai kesiapan dan realisasi penggunaan kapal tersebut dalam OMSP.
Langkah tersebut dinilai diperlukan agar DPR dapat memantau perkembangan kemampuan kapal sekaligus memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
“Dengan demikian, modernisasi pertahanan tidak hanya meningkatkan kemampuan militer, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam penanganan bencana dan keadaan darurat kemanusiaan,” tutup Dave.
Untuk diketahui, KRI Sriwijaya-100 sebelumnya merupakan kapal perang milik Angkatan Laut Italia bernama ITS Giuseppe Garibaldi.
Adapun nama Sriwijaya yang disematkan pada kapal tersebut merefleksikan kejayaan maritim Nusantara sekaligus menjadi simbol kekuatan laut, persatuan wilayah, dan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.