Bareskrim Polri mengungkap WNI yang direkrut menjadi tentara bayaran Rusia diberangkatkan menggunakan visa wisata dan dijanjikan bonus hingga Rp650 juta. Pemerintah Indonesia telah meminta Rusia menghentikan perekrutan serta mengecualikan WNI dari rekrutmen militer.
BADAN Reserse Kriminal Kepolisian atau Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) mengungkap Warga Negara Indonesia (WNI) yang direkrut menjadi tentara bayaran Rusia diberangkatkan menggunakan visa wisata, bukan visa kerja. Hal itu dilakukan untuk mengelabui petugas Imigrasi pada di bandara.
"Visanya mereka visa turis, visa wisata. Jadi roses perekrutan dan pemberangkatan tersebut tidak melalui mekanisme penempatan tenaga kerja yang semestinya," beber Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang, kepada Swara Indonesia Raya saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).
Lanjut Yolanda, untuk mencegah bertambahnya korban, Bareskrim telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). Koordinasi tersebut membahas langkah diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Rusia agar tidak merekrut WNI sebagai tentara bayaran.
Selain itu, Yolanda juga meminta kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap iklan perekrutan tentara Rusia yang beredar di media sosial, terutama yang menawarkan pekerjaan dengan imbalan menggiurkan. Tawaran gaji besar maupun bonus penandatanganan kontrak diminta tidak langsung dipercaya.
"Jangan karena hanya ditawari pekerjaan yang gajinya tinggi terus mereka berangkat begitu. Padahal faktanya ini, korban-korban yang ada kan kita yang lapor ini keluarganya. Dari keluarganya ini banyak sekali yang mereka sama sekali belum terima uang apa pun," tutur Yolanda.
Yolanda mencontohkan, para calon tentara bayaran dijanjikan bonus hingga Rp650 juta setelah menandatangani kontrak. Namun, berdasarkan keterangan keluarga korban yang melapor, sejumlah WNI justru belum menerima pembayaran sebagaimana dijanjikan.
"Faktanya sampai detik ini, berdasarkan keterangan keluarga korban enggak pernah terima," ucap Yolanda.
Yolanda menegaskan, Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral resmi antar-pemerintah (G-to-G) di bidang ketenagakerjaan atau penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara Indonesia dan Rusia. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di negara tersebut, terutama yang menjanjikan gaji dan bonus besar tanpa melalui mekanisme penempatan tenaga kerja yang jelas.
"Tidak, kita tidak ada," tegas Yolanda saat ditanya mengenai perjanjian kerja antara Indonesia dan Rusia.
Visanya mereka visa turis, visa wisata. Jadi roses perekrutan dan pemberangkatan tersebut tidak melalui mekanisme penempatan tenaga kerja yang semestinya.Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang.
Sikap Kemenlu
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne menegaskan, Pemerintah Indonesia telah meminta Rusia menghentikan perekrutan WNI untuk bergabung dengan militer. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah bertambahnya WNI menjadi korban TPPO.
"Untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang," terang Yvonne.
Selain itu, Yvonne mengatakan, pemerintah Indonesia meminta Rusia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer. Langkah tersebut diharapkan dapat segera diterapkan secara efektif untuk mencegah bertambahnya WNI yang terlibat dalam aktivitas militer di Rusia.
Selain itu, Kemenlu terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow dan sejumlah pihak terkait, untuk menelusuri praktik eksploitasi dalam proses perekrutan WNI. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan kasus dan perlindungan terhadap WNI yang terdampak berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selanjutnya, Yvonne mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya yang menjanjikan penghasilan atau imbalan dalam jumlah tidak wajar. Calon pekerja juga diminta memastikan legalitas perekrut dan memahami isi kontrak sebelum menyetujuinya.
"Pemerintah mengimbau masyarakat agar senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri melalui instansi berwenang," imbau Yvonne.