Indonesia akan memperkuat penerapan standar keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai ketentuan ICAO, termasuk menindaklanjuti hasil audit Universal Safety Oversight Audit Programme dan Universal Security Audit Programme.
INDONESIA resmi terpilih sebagai Anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) Bagian III periode 2026-2028. Terpilihnya Indonesia ditetapkan dalam Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 di Montreal, Kanada.
Sidang tersebut menjadi puncak rangkaian kegiatan ICAO yang diawali Air Transport Conference ke-7 pada 16 November 2026 dan berakhir pada 20 November 2026.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, terpilihnya kembali Indonesia memperkuat kontribusi nasional dalam peningkatan keselamatan, keamanan, dan tata kelola penerbangan global yang berkelanjutan.
“Keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam perumusan kebijakan strategis penerbangan sipil internasional,” kata Dudy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (21/11).
Kembali Setelah 2001
Indonesia kembali ke Dewan ICAO setelah terakhir menjabat pada 2001. Sebelumnya, Indonesia tercatat menduduki kursi Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut sejak 1962.
Menurut Dudy, keberhasilan ini merupakan kehormatan sekaligus amanah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk memperkuat kontribusi Indonesia di organisasi penerbangan sipil internasional.
“Terpilihnya Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar,” ujarnya.
Dudy mengatakan, Indonesia akan menjalankan amanah itu dengan semangat No Country Left Behind agar manfaat kerja sama penerbangan global dirasakan lebih luas oleh seluruh negara anggota.
“Selama ini Indonesia telah berkontribusi dan berkolaborasi bersama negara-negara anggota ICAO. Sebagai Anggota Dewan, Indonesia kini mengemban tanggung jawab yang lebih besar untuk membawa kontribusi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, dengan semangat No Country Left Behind,” katanya.
Perkuat Standar Keselamatan dan Keamanan
Indonesia akan memperkuat penerapan standar keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai ketentuan ICAO, termasuk menindaklanjuti hasil audit Universal Safety Oversight Audit Programme dan Universal Security Audit Programme.
Langkah ini diarahkan agar sistem pengawasan penerbangan nasional semakin memenuhi standar internasional sekaligus memperkuat kepercayaan dunia terhadap kualitas penyelenggaraan penerbangan Indonesia.
Indonesia juga berkomitmen meningkatkan kontribusi dalam penyusunan kebijakan strategis bersama negara anggota melalui pendekatan kolaboratif yang mengedepankan kepentingan bersama.
Dorong Dekarbonisasi dan Penguatan SDM
Di bidang keberlanjutan, pemerintah akan memperkuat implementasi Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) untuk menekan emisi karbon penerbangan internasional. Indonesia juga mendorong pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) guna mempercepat penggunaan bahan bakar penerbangan yang lebih ramah lingkungan.
“Kepercayaan negara-negara anggota ICAO ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin berperan aktif dalam mendorong kebijakan dan kerja sama penerbangan global yang selamat, aman, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Dudy.
Selain itu, Indonesia akan memperluas penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan dan kerja sama teknis dengan negara anggota ICAO. Program ini diarahkan membantu negara berkembang meningkatkan kompetensi regulator dan pelaku industri agar mampu memenuhi standar penerbangan internasional secara berkelanjutan.
Indonesia turut berkomitmen memperkuat pemberdayaan perempuan di sektor penerbangan sebagai bagian dari pengembangan SDM yang lebih inklusif dan berdaya saing global.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan, berbagai kerja sama tersebut akan terus dikembangkan agar memberi manfaat lebih luas bagi peningkatan kapasitas dan konektivitas penerbangan.
Melalui keanggotaan di Dewan ICAO, Indonesia menargetkan penguatan inovasi, kolaborasi, dan tata kelola penerbangan internasional untuk mendukung terciptanya sistem penerbangan global yang semakin berkelanjutan.