Faktor kehati-hatian dalam menjaga dinamika internal koalisi turut menjadi pertimbangan pemilihan wapres.
PEMBINA Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai sikap partai politik koalisi yang cenderung enggan menyodorkan kadernya sebagai calon wakil presiden (wapres) mencerminkan konfigurasi politik yang sangat terpusat pada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Titi, banyak partai politik saat ini lebih memilih menunggu sinyal yang jelas dari Istana ketimbang mengambil inisiatif mengajukan nama secara terbuka.
Langkah tersebut diambil karena adanya kekhawatiran usulan mereka justru ditolak atau dianggap mengintervensi hak prerogatif Presiden. Selain itu, faktor kehati-hatian dalam menjaga dinamika internal koalisi turut menjadi pertimbangan utama.
Titi menjelaskan, jika ada kader dari partai koalisi di luar Partai Gerindra yang maju, hal itu berpotensi memicu ketegangan tersendiri saat proses pemilihan berlangsung.
"Padahal ini bukan pemilu, melainkan proses pemilihan oleh para anggota MPR. Sehingga adanya persaingan justru tidak akan menguntungkan koalisi," ujar Titi kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (19/11/2026).
Titi menambahkan, keengganan tersebut juga tak lepas dari posisi tawar para pimpinan partai saat ini. Mayoritas ketua umum partai koalisi telah menduduki jabatan strategis di pemerintahan yang memiliki kewenangan mengeksekusi kebijakan dan anggaran, yang dinilainya tak kalah strategis dibandingkan kursi wapres.
Kriteria Ideal
Terkait kriteria figur pengganti Gibran Rakabuming Raka, menurut Titi yang paling dibutuhkan adalah sosok yang mampu menjaga stabilitas politik dan jalannya pemerintahan. Sebab, sisa masa jabatan presiden dan wakil presiden di periode ini sekitar tiga tahun.
"Idealnya, wakil presiden memiliki pengalaman eksekutif yang solid, kemampuan komunikasi politik yang baik, serta kapasitas untuk mendukung agenda ekonomi Presiden Prabowo," tutur Titi.
Titi menambahkan, keselarasan visi dan kemampuan bekerja secara efektif dalam waktu yang relatif terbatas juga menjadi kunci utama.
Sementara itu, menanggapi beredarnya 10 nama kandidat dari beragam latar belakang di bursa pencalonan, Titi melihat fenomena tersebut menunjukkan ruang spekulasi yang masih terbuka lebar. Namun, ia mengingatkan bahwa banyaknya jumlah nama belum tentu mencerminkan kualitas.
"Yang lebih penting adalah apakah figur tersebut memiliki rekam jejak yang relevan, kredibilitas publik, serta kemampuan membangun sinergi dengan Presiden," tegas Titi.