Pengesahan dilakukan saat Sidang Paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut menandai berakhirnya perjalanan dan pembahasan panjang regulasi tersebut di parlemen.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna beragenda tunggal di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani, didampingi jajaran Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum palu pengesahan diketok, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai kronologi dan hasil pembahasan beleid RUU di tingkat komisi.
Usai mendengarkan laporan Panja, Puan Maharani langsung meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir di ruang sidang.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan kepada forum.
"Setuju," jawab anggota dewan secara serentak, yang kemudian diikuti ketukan palu pengesahan oleh Puan.
Rapat paripurna pengesahan ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah. Antara lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto.