Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power), undang-undang ini dilengkapi dengan pengawas independen bentukan Presiden dan DPR, beban pembuktian berimbang, serta transparansi digital. Pembahasannya sendiri melibatkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta 87 kali RDP/RDPU dengan partisipasi publik yang luas.
PENGESAHAN RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU), menandai berakhirnya penantian panjang selama 18 tahun.
Regulasi ini membawa transformasi besar dalam sistem hukum Indonesia karena memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana final.
Hal itu yang disampaikan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, saat membacakan laporan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, UU ini mengubah paradigma penghukuman yang sebelumnya hanya berfokus pada pemenjaraan pelaku menjadi yang diarahkan pada pemulihan kerugian negara serta pengembalian aset kepada masyarakat yang menjadi korban.
Selain berfokus utama pada tindak pidana korupsi, ruang lingkup regulasi ini juga menyasar tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata hingga perdagangan orang. Sasaran lain adalah penipuan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong, serta penipuan travel umrah dan haji.
"Hambatannya kemarin, ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan. Dia rela masuk penjara, tapi uang triliunan rupiah disembunyikan dan tidak kembali ke korban," ujarnya. "Dengan undang-undang ini, kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan lewat putusan pengadilan."
Menjawab kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan kesewenang-wenangan (abuse of power) seperti penggunaan aturan untuk membungkam lawan politik atau pemerasan oleh aparat penegak hukum. Habiburokhman menegaskan pihaknya telah memperkuat protokol pengawasan.
"Kita bentuk pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu ada beban pembuktian yang berimbang dan transparansi digital, sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan," tegasnya.
Secara keseluruhan, arsitektur hukum UU Perampasan Aset berdiri di atas empat pilar utama: Pertama, penghormatan HAM dan perluasan sanksi berat (termasuk pidana mati bagi koruptor). Kedua, prosedur presisi berbasis non-conviction based, pengelolaan aset oleh badan profesional independen berbasis teknologi informasi, serta jaminan restorasi bagi korban dan perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik.
Bahas 397 DIM dan 87 Kali Gelar RDPU
Habiburokhman mengklaim penyusunan regulasi yang memuat 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ini telah mengedepankan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Komisi III tercatat menggelar sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat (RDP/RDPU) dengan pakar, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi. Seluruh rapat, termasuk tingkat teknis, disebut dibuka penuh bagi publik dan disiarkan secara langsung.
Ia menambahkan, percepatan pembahasan RUU yang sempat mangkrak 18 tahun ini bermula pada Agustus 2025 atas dorongan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkopolhukam, Sufmi Dasco Ahmad.
"Agustus 2025, kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini. Mulai dari penyusunan draf, disepakati sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, hingga pengambilan keputusan tingkat pertama kemarin yang juga dipimpin langsung beliau. Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan," pungkas Habiburokhman.