Kemensos dan UI memiliki pemahaman berbeda soal hutan kota. Di Aceh, lima sekolah permanen rampung. Pengamat soroti guru dan desain program.
RENCANA pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Universitas Indonesia (UI) memicu polemik dalam dua hari terakhir. Kementerian Sosial menyebut lahan itu bagian dari Hutan Kota UI. Gubernur DKI Jakarta dan pihak kampus menegaskan hutan kota tidak akan diubah peruntukannya.
Di luar Jakarta, program yang sama terus berjalan, dari pembukaan lahan di Lombok Tengah hingga lima sekolah permanen di Aceh yang fisiknya rampung. Para pengamat pun mulai menyoroti soal lingkungan dan desain kebijakannya.
Polemik bermula dari pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Senin (16/11). Usai pertemuan, Gus Ipul menyampaikan bahwa UI bersedia menyediakan lahan di sisi Jakarta untuk Sekolah Rakyat.
Menurutnya, luas Hutan Kota UI lebih dari 100 hektare, dan sekitar delapan hektare di antaranya akan dipakai untuk sekolah. Ia menambahkan bahwa peninjauan lokasi bersama akan dilakukan sebelum perjanjian kerja sama antara Gubernur DKI dan Rektor UI ditandatangani.
Pramono dan UI Membantah
Sehari setelahnya, Selasa (17/11), Pramono menanggapi. Ia mengatakan UI memang ingin menyerahkan pengelolaan hutan kota kepada Pemprov DKI. Secara prinsip ia tidak berkeberatan, apalagi Jakarta sedang membutuhkan lebih banyak ruang terbuka hijau, tetapi menolak bila peruntukannya dialihkan, termasuk untuk Sekolah Rakyat.
Ia mengaku kaget dengan pemberitaan itu dan menyatakan tidak pernah mengusulkan Hutan Kota UI. “Karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung,” jelas Pramono.
UI juga memberi klarifikasi. Direktur Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro menyatakan hutan kota tetap dipreservasi. “Tanpa ketentuan pemerintah sekalipun, UI secara konsisten menjaga keberadaan hutan kota, baik di sisi Jakarta, Depok, maupun lokasi lainnya,” tegas Erwin.
Hutan Kota UI sendiri seluas sekitar 98 hektare atau 30 persen dari total kompleks kampus. Perbedaan versi antara Kemensos dan UI belum sepenuhnya selesai, dan letak pasti lahan baru jelas setelah penilaian serta peninjauan lokasi.
Pembangunan di Daerah
Sekolah Rakyat mengusung konsep sekolah berasrama gratis, terintegrasi dari SD hingga SMA, bagi anak keluarga kurang mampu pada desil satu hingga empat. Data Kemensos memperkirakan siswa nasional mencapai sekitar 45.000 pada 2026, naik dari lebih dari 15.000 tahun sebelumnya.
Di Lombok Tengah, proyek di Kecamatan Peringgarata sudah memasuki tahap pembukaan lahan. Sekretaris Daerah Lalu Firman Wijaya mengatakan alat berat sudah diturunkan, DED sedang disusun, dan pembebasan lahan untuk jalan akses berjalan. Konstruksi direncanakan mulai 2027.
Kemajuan terjauh ada di Aceh. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut lima sekolah permanen di Aceh Besar, Bireuen, Nagan Raya, Lhokseumawe, dan Subulussalam rampung 100 persen per Minggu (8/11/2026). Kapasitas totalnya 6.300 siswa, dengan 1.921 siswa terdaftar dan 455 guru serta tenaga kependidikan.
Tiap kawasan mencakup gedung SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, masjid, dapur, serta lapangan olahraga. Di Nagan Raya, material dari Medan harus lewat jalur darat yang ekstrem. Jalur udara sempat dipertimbangkan, tetapi bandara setempat belum bisa didarati pesawat kargo besar seperti Hercules, sehingga rekanan didorong memakai batching plant lokal.
Menurut Dody, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian PU membangun 100 Sekolah Rakyat per tahun, satu di tiap kabupaten. Gus Ipul pada Juni lalu juga menargetkan minimal satu gedung permanen di setiap kabupaten/kota. Lahan masih menjadi tantangan karena umumnya disiapkan pemda.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini, di Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (16/11), mengatakan kementeriannya berkoordinasi dengan Kemensos menghitung kebutuhan guru dan pengasuh.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Soreang menampung 560 siswa pada tahun ajaran 2026/2027, sedangkan pembukaan CPNS berikutnya diarahkan untuk sekolah terintegrasi dan Sekolah Unggul Garuda.
Dalam kunjungan ke sekolah di Jakarta pada 11 Oktober, Gus Ipul sendiri menyoroti kekurangan guru, pengawasan, fasilitas, dan pendampingan psikososial siswa.
Perspektif Pengamat Pendidikan
Pengamat pendidikan memberi penilaian beragam. Darmaningtyas menilai program ini wujud tanggung jawab negara membiayai pendidikan anak miskin, dan kualitas fisik serta manajemennya tidak perlu diragukan.
Namun, ia mempersoalkan penempatannya di bawah Kemensos yang bukan lembaga pendidikan, serta dampak sosial pada anak, sebab hubungan sosial yang dipersempit sejak dini mempersulit mobilitas vertikal lewat pendidikan. Ia mengusulkan anak tetap bersekolah di sekolah reguler terdekat, dengan tempat tinggal di asrama.
Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji menilai pada Juli lalu bahwa kebijakan Sekolah Rakyat belum stabil karena terus berganti, dan khawatir siswa menjadi “kelinci percobaan”. Ia juga menilai pelibatan taruna Akmil dan Akpol dalam pendisiplinan justru kontraproduktif.
Edi Subkhan dari Universitas Negeri Semarang menilai masalah sekolah negeri tidak semata karena Sekolah Rakyat, tetapi juga karena efisiensi anggaran yang membatasi ruang fiskal pemerintah.
Pendapat berbeda muncul dari pakar pendidikan Ina Liem yang menyebut Sekolah Rakyat sebagai program paling inovatif bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang menurutnya tidak cukup tertolong sekolah reguler yang hanya gratis. Ia menilai sekolah reguler yang berjalan puluhan tahun pun belum mampu menaikkan literasi dan numerasi.