Polri menemukan titik terang tentang kaitan penyadapan presiden dan dugaan makar.
POLRI disebut telah menemukan titik terang keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan dugaan tindak pidana makar. Meski begitu, hingga Selasa (17/11), belum ada tersangka baru yang ditetapkan. Di jalur etik, Polri pada hari yang sama memecat Irjen Eko Hadi Santoso, salah satu tersangka kasus penyadapan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta. “Kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang,” ujarnya.
Ia menyatakan menghormati langkah polisi yang bekerja cermat karena perkara makar bukan persoalan sederhana.
Yusril mengakui dugaan penyadapan oleh pihak-pihak tertentu belum sepenuhnya terungkap kepada publik, dan meminta semua pihak memberi ruang kepada penegak hukum. Menurutnya, penyidikan diharapkan mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak yang memanfaatkannya, serta tujuannya.
Hasil itu akan menjadi dasar penerapan pasal makar. “Terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang,” katanya.
Belum Ada Tersangka Makar
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan belum ada penetapan tersangka dalam dugaan makar tersebut. “Belum, masih dalam proses,” ujarnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, tim khusus yang diketuai Kabareskrim Komjen Asep Safrudin tengah mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi. Penyidik juga akan mempelajari perangkat gawai yang diamankan serta alat bukti lain yang dapat menguatkan penyidikan kasus makar ini.
Polri telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI. Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan, SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum itu tertanggal 12 November 2026. Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), dan Pasal 20 huruf a, b, c, d KUHP 2023, serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dua di antaranya, Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1), menyangkut dugaan makar.
Dalam perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Sejumlah media mengidentifikasi keempatnya sebagai mantan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan itu dilaporkan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dan Listyo, Eko Hadi, serta Ahrie dilaporkan ditahan di Rutan Mako Brimob Polri.
Penyadapan itu diduga menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden hingga pengusaha dan mahasiswa. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11), Kapolri memaparkan peran masing-masing. LSP, yang menjabat Kapolri pada periode kejadian, diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau lewat WhatsApp kepada Kabag Monitoring Bareskrim berinisial AS. Ia juga diduga menjadi pengguna akhir (end user) hasil penyadapan.
SU, Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga memberi persetujuan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada LSP. EH, Plt. Kabag Monitoring periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan yang disebut berasal dari LSP, lalu menyetujuinya lewat WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
AS, Plt Kabag Monitoring 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah kepada operator tanpa permohonan penyidik dan melaporkan hasilnya kepada LSP. Ia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan serta pembubaran grup WhatsApp.
Eko Hadi Dipecat
Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko dinyatakan melakukan perbuatan tercela, ditambah sanksi administratif berupa PTDH.
Sidang yang digelar tertutup di Gedung Propam, Jakarta Selatan, itu dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua dan tiga anggota, serta menghadirkan sembilan saksi, termasuk saksi meringankan.
Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Menurut Trunoyudo, Eko terbukti bermufakat mengakses secara ilegal sistem milik Polri untuk penyadapan yang tidak profesional dan tidak prosedural. Proses etik ini berjalan terpisah dari proses pidana yang masih berlangsung.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11), Ahrie Sonta Nasution lebih dulu dijatuhi PTDH, antara lain karena dinilai menyalahgunakan wewenang, dan dilaporkan mengajukan banding.
Sementara itu, sidang etik tersangka lain belum memiliki keseragaman jadwal. LSP dilaporkan akan disidang pekan depan, sedangkan jadwal sidan SU belum ditetapkan.
Mengusut Kemungkinan Pihak Lain
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain di balik LSP. “Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” ujarnya di Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa.
Menurut Isir, komitmen Kapolri terlihat dari pembentukan tim khusus, dan ia meyakini tim itu akan menelusuri setiap bukti atau indikasi yang mengarah ke tersangka lain. Yusril menambahkan, perkara ini akan terang melalui pelimpahan berkas tersangka ke pengadilan atau munculnya tersangka baru.
Polri menyebut sidang etik sebagai wujud komitmen transparansi dan akuntabilitas, tetapi belum merinci secara terbuka siapa yang diduga memanfaatkan hasil sadapan. Bagi publik, pertanyaan kuncinya kini adalah apakah penyidikan ini benar berujung pada pasal makar.