RUU Perampasan Aset disebut bisa memiskinkan bandar dan pemodal judi online.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sekitar 70 persen transaksi deposit judi online (judol) menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Temuan ini diidentifikasi sepanjang 2026.
Ketua Tim Humas PPATK Tri Andriyanto menuturkan, dari temuan ini, pihaknya memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan sistem pembayaran digital asli Indonesia ini. "Yang perlu kita lakukan bukan membatasi pemanfaatan QRIS, melainkan memperkuat pengawasan agar fasilitas pembayaran ini tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal," ujar Tri Andriyanto kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (17/11/2026).
Tri menambahkan, PPATK telah melakukan analisis terhadap rekening maupun QRIS yang tercantum pada situs judol berdasarkan hasil patroli siber. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian. Termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam memfasilitasi pembayaran.
Dari hasil penelusuran tersebut, Tri mengungkapkan PPATK telah menyampaikan 43 Laporan Hasil Analisis kepada aparat penegak hukum. Laporan ini terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari perjudian online sepanjang Januari hingga September 2026. Menurut Tri, laporan itu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam jaringan perjudian online.
Tri menegaskan, penyalahgunaan QRIS untuk transaksi judol perlu ditangani melalui penguatan pengawasan terhadap penyedia jasa pembayaran. PPATK mengaku terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
Salah satu langkah yang dilakukan yakni penghentian sementara transaksi kios QRIS yang terindikasi memfasilitasi judol. PPATK juga memberikan rekomendasi teknis untuk memperkuat penerapan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada penyedia jasa pembayaran. Selain penghentian sementara transaksi, PPATK mendorong penyedia jasa pembayaran memperkuat penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau know your customer.
Pengawasan transaksi juga perlu ditingkatkan, termasuk melalui pertukaran informasi untuk mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan. PPATK juga terus menelusuri aliran dana perjudian online untuk mengungkap bandar, pengelola, hingga pihak yang menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Menurut Tri, pemberantasan judi online tidak cukup hanya menyasar pemain atau rekening yang digunakan untuk deposit. “Penanganan judi online tidak cukup hanya menyasar pemain, tetapi harus diarahkan pada pengungkapan bandar, pengelola, fasilitator pembayaran, hingga pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan,” tegas Tri.
Bandar Dimiskinkan
Keresahan terkait judi online di masyarakat ini juga menjadi perhatian DPR. Kasus judol menjadi salah satu pertimbangan munculnya dorongan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bisa menyasar kepada kasus judi online.
Anggota Komisi III DPR Abdullah menilai, bandar dan pemodal judi daring bisa dimiskinkan melalui perampasan aset hasil tindak pidana. Menurut Abdullah, regulasi ini diharapkan jadi landasan menelusuri dan merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana sesuai mekanisme hukum.
"Melalui regulasi ini, nantinya aset yang terbukti berasal dari tindak pidana dapat ditelusuri dan dirampas sesuai mekanisme hukum, termasuk aset milik bandar dan pemodal judi online," ujar Abdullah kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (17/11/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, perampasan aset tidak hanya menyasar hasil kejahatan. Langkah ini juga bertujuan memutus sumber keuntungan bandar dan pemodal judol agar tidak kembali menjalankan bisnis perjudian.
"Tujuannya jelas, kita ingin memutus sumber keuangan mereka agar tidak bisa kembali menjalankan bisnis ilegal tersebut. Pendek kata, kita ingin memiskinkan bandar dan pemodal judi online melalui proses hukum," tegas Abdullah.
Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan XIII menyampaikan RUU Perampasan Aset tuntas dalam waktu dekat. Ia mengaku, saat ini prosesnya sudah masuk ke tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Hinca memprediksi, RUU tersebut bisa disahkan menjadi Undang-Undang pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung akhir 2026 ini.
"Sedang berlangsung dan akan segera, segera selesai, hari ini sudah sampai timus dan timsin," kata Hinca, Selasa. Bahkan, dia pun mengharapkan RUU Perampasan Aset bisa tuntas pada pekan ini. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan RUU itu bisa tuntas sebelum target pada 15 Desember 2026.