SIDANG ETIK: Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang etik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). DOK. ISTIMEWA
Polhukam

Polri Tegaskan Tak Istimewakan Eko Hadi Santoso di Sidang Etik

Anggota Komisi Etik Berpangkat Irjen.

Muhammad Hafid, Agus Raharjo

Sidang etik Eko Hadi digelar dengan melibatkan Kompolnas sebagai pihak pengawas. Polri menjamin anggota terlibat dihukum sesuai ketentuan.

POLRI memastikan tidak memberikan keistimewaan atau impunitas terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di sidang Komisi Etik Profesi (KEP) terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri tetap menjunjung tinggi prinsip equality before the law atau semua orang setara di hadapan hukum.

“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menyampaikan Polri tidak akan memberikan toleransi kepada setiap anggotanya yang diduga menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan. Ia juga memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seluruh proses penegakan kode etik profesi Polri ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan tentunya juga secara etik, menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas,” ujarnya. 

Menurut Trunoyudo, Eko Hadi diduga melakukan pelanggaran etik berupa penyalahgunaan wewenang, tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. "Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," ujarnya.

Eko Hadi diduga melakukan pelanggaran etik saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Sidang etik terhadap Eko Hadi sudah digelar sejak pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri. Sidang etik dipimpin Komjen Hendro Pandowo dan didampingi Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi. 

Sementara itu, jajaran anggota Komisi adalah Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi. “Selain Komisi, ada dua pendamping hukum sebagai pembela dalam perangkat sidang kode etik dari Divkum, dan kemudian dua personel dari Divpropam sebagai penuntut," tuturnya. 

Trunoyudo mengungkapkan sidang etik juga melibatkan pihak eksternal Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas. Pelibatan Kompolnas dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan sidang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami sudah berkoordinasi dan berkomunikasi. Tetap secara eksternal Kompolnas kami libatkan untuk melakukan pemantauan, monitoring, dan pengawasan serta melihat bagaimana secara prosedur,” tegasnya.

Atas perbuatannya, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah menteri, tokoh partai, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media.

PENYADAPAN: Listyo Sigit Prabowo saat menjabat Kapolri.

Keempat tersangka itu antara lain mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta (AHN), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol Slamet Uliandi (SU). Skandal penyadapan terungkap setelah Listyo disebut memerintahkan penghapusan dokumen hasil sadapan pada komputer sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS). Tindakan itu diketahui petugas lain yang kemudian melaporkannya kepada polisi pada 30 Oktober 2026.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, penyadapan berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. “Kronologi singkat kejadiannya, pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) lalu.

Sejak 2025, para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi. Nomor-nomor itu kemudian disadap tanpa proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan sesuai undang-undang yang berlaku. Asep menyebut Slamet Uliandi memegang peran sentral karena Eko Hadi dan Ahrie Sonta harus meminta izin kepadanya sebelum melakukan penyadapan.

“Tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning atau penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU,” ujarnya.

Izin Slamet juga diperlukan saat hasil sadapan hendak dihapus. “Dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file selama ini,” tuturnya. Setelah menerima laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis. Mereka disangka melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, serta Pasal 332 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Mereka juga dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara.

Jadwal Padat Intai Persija Jakarta

Punya Kecepatan Mematikan, Brajan Gruda Jadi Rebutan Dua Raksasa Bundesliga

Profil Philippe Diallo, Putra Petinju Penantang Gianni Infantino

Anjing Laut Neil Kembali Mudik ke Tasmania

Indonesia Dorong Percepatan Negosiasi ASEAN Soal Laut Cina Selatan