UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya Pasal 169 huruf r, kembali menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon meminta agar ketentuan mengenai ijazah pendidikan formal sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dihapus. Hal tersebut dianggap membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Gugatan tersebut telah terdaftar di MK dengan nomor perkara 423/PUU-XXIV/2026. Permohonan diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar bersama dua kuasa hukumnya, yakni Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.

Pasal tersebut mengatur bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden (capres) maupun wakil presiden (cawapres) harus memiliki pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat.

Ketentuan itu tertuang dalam bunyi pasal yang menyebutkan, “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat,” tulis pasal tersebut.

Dalam permohonannya, pemohon turut membandingkan aturan pencalonan presiden di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan India. Menurut pemohon, ketiga negara tersebut tidak menjadikan ijazah pendidikan formal sebagai persyaratan untuk seseorang yang ingin menduduki jabatan presiden.

Pemohon juga merujuk pada Pasal II Section 1 Clause 5 Konstitusi Amerika Serikat yang mengatur sejumlah persyaratan menjadi presiden. Isinya mencakup status kewarganegaraan sejak lahir atau status kewarganegaraan yang telah diperoleh.

Ketentuan tersebut digunakan sebagai salah satu pembanding untuk memperkuat alasan penghapusan syarat pendidikan formal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pemohon menilai persyaratan ijazah formal berpotensi mempersempit kesempatan warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa kemampuan seseorang dalam memimpin negara tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.

“Persamaan kesempatan dalam pemerintahan seharusnya tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki riwayat pendidikan formal tertentu, melainkan juga kepada warga negara yang mempunyai kecakapan dan kapasitas kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tulis permohonan yang teregistrasi di MK, dikutip Minggu (15/11/2026).

Syarat Ijazah Capres Dinilai Masih Konstitusional

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan Fakultas Hukum UI, Titi Anggraini menilai pengaturan batas pendidikan bagi capres dan cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Hal ini merujuk pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada DPR bersama Presiden untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi kepala negara dan wakilnya.

Titi menjelaskan, aturan mengenai jenjang pendidikan tersebut masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Dengan kata lain, konstitusi tidak menetapkan secara langsung tingkat pendidikan tertentu yang wajib dimiliki seseorang untuk maju sebagai capres maupun cawapres.

"Delegasi inilah yang menempatkan penentuan batas pendidikan minimum sebagai wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, bukan sebagai norma yang sudah dikunci secara kaku oleh konstitusi," kata Titi kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (15/11/2026).

Dia menambahkan, MK sebelumnya telah beberapa kali mengeluarkan putusan terkait ketentuan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Dua di antaranya adalah Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 yang menolak permohonan untuk menaikkan batas pendidikan minimal capres dan cawapres menjadi sarjana.

Titi menegaskan, kepemilikan ijazah setingkat SMA bukan satu-satunya tolok ukur untuk menilai kemampuan, integritas, maupun kualitas kepemimpinan seseorang. Meski demikian, ketentuan tersebut masih relevan sebagai persyaratan dasar yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mencalonkan diri.

"Dengan demikian, persyaratan ijazah pendidikan formal setingkat SMA bukanlah satu-satunya cerminan mutlak kompetensi, integritas, atau kemampuan kepemimpinan. Namun, dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, syarat itu berfungsi sebagai ambang batas minimum yang bersifat inklusif," katanya.

Komisi II DPR: Syarat Pendidikan Perlu Dievaluasi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai persoalan tersebut perlu dikaji melalui dua aspek. Keduanya mencakup prosedur perubahan aturan dan substansi persyaratan pencalonan.

Dari sisi prosedural, ia sepakat bahwa perubahan ketentuan harus dilakukan melalui mekanisme legislasi. Proses tersebut melibatkan DPR bersama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

Ia mengungkapkan, Komisi II DPR saat ini telah membentuk panitia kerja (panja) untuk menyusun draf naskah akademik dan rancangan perubahan atau penyempurnaan UU Pemilu. Menurutnya, pembahasan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usulan terkait perbaikan aturan pemilu.

Sementara dari sisi substansi, Doli berpandangan bahwa persyaratan pencalonan untuk berbagai jabatan publik, mulai dari presiden, anggota DPR dan DPRD, hingga kepala daerah, perlu dievaluasi. Namun, ia justru mengusulkan agar ketentuan pendidikan tetap dipertahankan dengan standar yang lebih tinggi dan pengaturan yang lebih terperinci.

"Saya menilai syarat pendidikan itu sangat penting untuk tetap ada, bahkan saya mengusulkan dinaikkan levelnya," ujarnya kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (15/11/2026). 

Doli menilai Indonesia membutuhkan pemimpin dengan kapasitas unggul untuk mengelola negara yang memiliki wilayah luas, masyarakat majemuk, serta potensi sumber daya alam yang besar. Karena itu, menurutnya, pemimpin nasional harus memiliki kemampuan yang memadai agar mampu membawa Indonesia berkembang dan bersaing di tingkat dunia.

"Untuk itu pemimpin kita harus memiliki kemampuan yang lengkap, presidentially! Manusia yang berintegritas, amanah, berkarakter, sehat, dan cerdas. Di sinilah perlunya ilmu," tutup Doli.