Pengamat menduga ada pihak lain di luar institusi Polri yang terlibat dalam penyadapan.
PERNYATAAN Kapolri bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo adalah pengguna akhir (end user) hasil penyadapan dipertanyakan sejumlah pengamat. Mereka menduga ada pihak lain yang terlibat atau menerima suplai informasi sadapan.
Pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, Herry Firmansyah, menilai Listyo bukan satu-satunya pengguna akhir. “Dalam konteks hasil pertemuan di Komisi III DPR RI, Kapolri menyebut LSP adalah end user. Tapi apakah benar berhenti di situ? Sangat mungkin ada penajaman kembali,” kata Herry kepada Swara Indonesia Raya, Kamis.
Menurut Herry, dorongan anggota Komisi III agar perkara ini menyentuh pasal makar dapat menjadi salah satu pemicu penajaman tersebut. Ia menyebut respons itu sebagai bentuk kekesalan karena para anggota dewan termasuk pihak yang disadap.
Herry juga meminta motif penyadapan dibuka seterang-terangnya. “Ada sasaran antara dan utama. Kalau melihat sejauh ini informasi pihak yang disadap termasuk Presiden, maka sulit dibantah ada intrik politik di dalamnya,” ujarnya.
Fickar: Mungkin Ada Pihak di Luar Polri
Keraguan serupa disampaikan Fickar. Ia tidak menepis kemungkinan keterlibatan pihak di luar institusi Polri. Menurut dia, pihak yang mungkin terlibat atau menerima suplai informasi sadapan adalah mereka yang selama ini membantu Listyo meraih sejumlah jabatan strategis.
Fickar menilai penyadapan dilakukan agar Listyo memegang banyak “kartu truf” untuk menekan pihak-pihak yang disadap. Ia menyebut tindakan itu sebagai perilaku preman.
Pernyataan Kapolri
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan Listyo diduga memerintahkan penyadapan kepada tiga bawahannya di Polri dan menentukan sendiri siapa saja yang menjadi target. Listyo, kata Suyudi, juga merupakan pengguna akhir hasil sadapan.
Selain Listyo, penyidik Polri telah menetapkan tiga jenderal lain sebagai tersangka, yakni Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Desakan DPR
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta para tersangka dijerat tidak hanya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga pasal makar. Ia menilai penyadapan melanggar hak asasi manusia, merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi, dan mengancam kedaulatan serta keamanan nasional.
“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” kata Habiburokhman.