Rapat gabungan yang dihadiri pimpinan MPR, seluruh fraksi, dan kelompok DPD itu juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang diketuai salah satu pimpinan MPR.
PIMPINAN Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, Jumat. Rapat paripurna pemilihan wapres dijadwalkan digelar Rabu, 2 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan keputusan itu diambil dalam rapat gabungan MPR. “Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi,” kata Muzani dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta.
Setelah surat dikirim, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon kepada MPR.
Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc
Rapat gabungan yang dihadiri pimpinan MPR, seluruh fraksi, dan kelompok DPD itu juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang diketuai salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memverifikasi seluruh persyaratan calon wakil presiden.
Selain itu, disepakati pembentukan tim ad hoc beranggotakan 36 orang untuk mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih. Tim ini diketuai tiga wakil ketua MPR, dengan anggota dari unsur fraksi-fraksi di MPR dan DPD.
Muzani menyebut rapat paripurna dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan digelar di gedung Senayan. “Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember,” ujarnya.
Sebelumnya, Muzani mengatakan MPR menargetkan proses pengisian tidak memakan waktu lama. Menurut dia, hal itu dibicarakan dalam konsultasi antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden. “Intinya adalah makin cepat makin baik,” katanya.
MPR Janji Proses Tertib
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dari Fraksi PAN menegaskan MPR akan menjalankan seluruh tahapan berpedoman pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Ia memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai mekanisme konstitusi.
“Kami di MPR akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prosedur konstitusi. Ini merupakan tanggung jawab kelembagaan yang harus kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Eddy dalam keterangan tertulis.
Eddy menyatakan dinamika ketatanegaraan perlu disikapi dengan mengedepankan kepentingan nasional, terutama menghadapi tantangan ekonomi global, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan krisis iklim. Ia meyakini proses berjalan lancar dengan menjaga persatuan bangsa. Eddy tidak merinci tahapan maupun jadwal dalam keterangannya.