Komisi III DPR RI minta kepolisian usut pasal makar dalam kasus penyadapan presiden.
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI. Ia meminta proses hukum tidak hanya menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar dan kejahatan terhadap keamanan negara.
Habiburokhman menilai penyadapan secara ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya merupakan persoalan serius yang tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran terhadap privasi atau intersepsi komunikasi elektronik.
Penyadapan juga dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
"Bagaimana mungkin para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri,” kata Habiburokhman dalam Rapat Kerja bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Politisi Partai Gerindra itu mengibaratkan penyadapan yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai penikaman dari belakang.
“Oleh karena itu, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE semata. Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” tegasnya.
Desakan pengusutan makar dilesatkan mengingat target penyadapan adalah kepala negara dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Habiburokhman meyakini ada upaya politik kotor berskala besar di balik intersepi tersebut.
Habiburokhman juga mengungkapkan bahwa Komisi III menerima informasi mengenai dugaan aktivitas lain yang disebut berkaitan dengan operasi tersebut. Aktivitas itu antara lain pemantauan atau surveillance ilegal, pemprofilan atau profiling ilegal, doxing, kriminalisasi, hingga penggunaan hukum sebagai sarana kepentingan politik atau lawfare.
Selain itu, ia menyebut adanya dugaan pembangunan opini melalui media sosial, penggalangan masyarakat untuk melakukan aksi sabotase terhadap kebijakan pemerintah, serta penggalangan dana melalui aktivitas bisnis ilegal.
“Rangkaian perbuatan tersebut secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menyampaikan tiga tuntutan yang diminta untuk dijawab secara tuntas oleh Kapolri Jenderal Suyudi.
Komisi III meminta penyelidikan dibuka secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara. Dengan demikian, aparat penegak hukum diminta menelusuri seluruh rangkaian dugaan perbuatan, termasuk motif, pihak yang terlibat, dan tujuan operasi.
Ia juga meminta data yang diduga berasal dari hasil penyadapan diamankan dan diaudit oleh otoritas independen. Langkah tersebut dinilai penting agar data tersebut tidak digunakan sebagai alat intimidasi maupun manipulasi politik terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran.
Menurut dia, penindakan harus menjangkau seluruh tingkatan, mulai dari pelaksana di lapangan, pihak yang memberikan perintah, hingga pihak yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Tokoh-tokoh bangsa tidak boleh diintimidasi, apalagi kepala negara tidak boleh dilecehkan martabat, privasi, dan keselamatannya oleh oknum aparat penegak hukum mana pun,” tandasnya.