Putusan kasasi MA telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda.
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuan suket tersebut.
Pencabutan itu disampaikan Kemendikdasmen selaku tergugat dalam sidang lanjutan gugatan PT Mercy Toga Kirana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas gugatan warga bernama Subhan terhadap suket Gibran.
Agenda sidang hari ini adalah replik penggugat secara elektronik serta tambahan bukti surat dari penggugat dan tergugat secara konvensional. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyatakan mencabut gugatan. Menurut pihak penggugat, objek gugatan, yakni suket Gibran, sudah dicabut sehingga perkara semestinya dihentikan.
Namun, kuasa hukum tergugat intervensi, Rullyandi, menolak permohonan penghentian itu dan tetap meminta persidangan dilanjutkan. Majelis hakim menyatakan akan bermusyawarah untuk menentukan apakah sidang dilanjutkan atau dihentikan.
Pejabat TUN Tak Bisa Ajukan PK
Yusril menjelaskan, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Ia menyebut putusan kasasi MA telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Jika sebelumnya suket menjadi salah satu dokumen untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen itu telah dicabut Kemendikdasmen dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.
Yusril menegaskan, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi kewajiban pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan. Menurut dia, hal itu sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewajiban pejabat melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Perkara di PTUN Diperkirakan Dihentikan
Terkait gugatan Denny Indrayana di PTUN Jakarta, Yusril memperkirakan perkara itu menghadapi persoalan hukum menyangkut objek sengketa. Dengan dicabutnya suket yang menjadi objek sengketa, menurut dia, tidak ada lagi yang dapat diperiksa majelis hakim.
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” tutur Yusril.
Latar Putusan MK dan MA
Yusril merujuk Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan MK terkait sengketa persyaratan pendidikan Wapres, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wapres memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sementara itu, dalam putusan MA, kasasi pemohon gugatan atas suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran dikabulkan. Dengan demikian, surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.