Gibran mengenakan dasi warna merah datang ke MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Gibran tiba di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB.
Ia terlihat mengenakan jas warna hitam dan dasi merah. Saat tiba di lobi gedung, Gibran langsung berjalan masuk tanpa mengucapkan sepatah kata apa pun pada wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi. Dia hanya memberi isyarat dengan mengangkat tangannya sampai setinggi dagu untuk menyapa saat memasuki kompleks parlemen.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini langsung naik ke lift menuju ruang rapat MPR RI. Hanya sekitar 22 menit Gibran menemui Pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Jakarta. Sekitar pukul 11.37 WIB, Gibran turun dan langsung meninggalkan kompleks Parlemen tanpa memberi pernyataan apa pun.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran tidak menggunakan mobil dengan pelat nomor RI 2. Gibran juga terpantau tiba di Istana Wakil Presiden di Jakarta, sekitar pukul 12.26 WIB usai bertemu pimpinan MPR.
Sebelum resmi menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran dikabarkan tiga kali bertemu Presiden Prabowo dan menyatakan niat mundur dari jabatan wakil presiden. Pertemuan pertama terjadi di Kompleks Widya Chandra sekitar pukul 10.00 WIB pada Selasa (10/11/2026). Di pertemuan inilah, pertama kalinya Gibran disebut menyatakan niat mengundurkan diri.
Pertemuan kedua dilakukan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Usai pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam ini, Gibran mengaku Prabowo meminta dirinya untuk ‘fight’ terkait kisruh ijazah. Pertemuan ketiga dikabarkan terjadi beberapa jam sebelum Gibran menemui pimpinan MPR, pada Kamis.
Ketua MPR Ahmad Muzani menuturkan, Gibran tidak menyampaikan banyak hal ketika menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Muzani mengaku, Gibran hanya mengatakan niat menyampaikan surat pengunduran diri dan ingin pengunduran dirinya segera diproses.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis.
Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, Gibran juga tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan bersama pimpinan MPR. Muzani menuturkan, setelah menerima surat pengunduran diri dari Gibran, MPR segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pimpinan. Ia menegaskan, rapat digelar di hari yang sama saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru. Wakil presiden yang akan ditetapkan MPR ini merupakan usulan dari presiden. MPR akan mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama yang akan dipilih menjadi wakil presiden definitif di Sidang MPR.
Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak MPR mengeluarkan surat permintaan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dua nama yang diusulkan Prabowo akan dipilih oleh MPR RI.
Muzani sempat menunjukkan dan membacakan surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan ke MPR. Surat itu berwarna putih dengan kop logo garuda berwarna emas. Berikut isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka:
Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabaran 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.
Respons Jokowi
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden merupakan dinamika politik biasa. “Ya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.
Ayah dari Wapres Gibran ini juga mengaku telah menyampaikan kepada putranya tersebut bahwa jabatan hanya sementara. “Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara,” katanya.
Jokowi memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. “Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja,” katanya.
Nasib Hak Menyatakan Pendapat
Sebelum Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, sebanyak 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan, pada Rabu (11/11/2026) sore. Rencananya, DPR akan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan usulan HMP pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR, agenda Rapat Paripurna DPR dibatalkan.
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” tulis surat pembatalan rapat paripurna yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.
Anggota DPR dari Fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khozin menilai HMP sudah tidak relevan jika Gibran sudah mengajukan surat pengunduran diri ke MPR. “Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin, Kamis.
Anggota Komisi II DPR tersebut mengatakan mekanisme selanjutnya akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan. “Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari,” katanya.
Pasal tersebut juga mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Lebih lanjut dia mengatakan Presiden dapat mengusulkan dua calon Wapres kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 46 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3.