Pakar soroti risiko penurunan konten, media arus utama didorong jadi penjernih informasi.
VIDEO yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani, menyebut guru sebagai “beban negara” beredar pada Agustus 2025. Kementerian Keuangan menyatakan video itu hasil deepfake dari potongan pidatonya di ITB pada 7 Agustus 2025.
Kasus tersebut menunjukkan betapa mudah kecerdasan artifisial (AI) generatif memalsukan suara dan wajah. Pemerintah merespons dengan menurunkan (take down) konten. Namun pakar dan pegiat hak digital menilai cara itu tidak cukup dan bisa berbalik menjadi ancaman bagi demokrasi bila tidak disertai prosedur yang jelas dan akuntabel.
Dampak bagi Masyarakat
Pakar Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman, Edi Santoso, mengingatkan dampak disinformasi sangat serius. Ia merujuk polarisasi tajam pada masa Pilkada DKI Jakarta dan pemilu, ketika masyarakat terbelah dan dikompori kabar bohong. Menurutnya, konflik bisa merembet sampai tetangga dan keluarga.
“Kalau ditanya apakah serius, sangat serius dampaknya buat masyarakat,” kata Edi kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (8/11/2026).
AI kini menjadi alat anonim untuk mempercepat penyebaran. Edi mencontohkan akun Instagram yang memakai identitas mirip institusi perguruan tinggi, menerima semua laporan tanpa verifikasi, dan menjadikannya utas. Akun itu ternyata dijalankan AI, bukan manusia.
Deepfake juga dipakai untuk penipuan. Bareskrim Polri menangani kasus pencatutan video Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Sri Mulyani. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut sebagian besar konten hoaks berbentuk video bertema penipuan digital pada 2025 adalah deepfake.
Komdigi mencatat 16.999 konten hoaks sejak 1 Agustus 2018 hingga 29 Juli 2026. Menurut data Sensity AI yang dikutip Komdigi pada 2025, konten deepfake naik 550 persen dalam lima tahun terakhir.
Take Down: Cepat, tetapi Berisiko
Keputusan Menteri Komdigi Nomor 127/2026 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang memuat konten buatan pengguna memutus akses terhadap konten disinformasi dan ujaran kebencian paling lambat empat jam setelah menerima perintah menteri. Kepatuhan diawasi lewat Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai kewajiban itu berisiko melanggar kebebasan berekspresi, terutama bila definisinya terlalu luas atau platform menghapus berlebihan demi menghindari sanksi. SAFEnet juga menilai aturan itu berpotensi memicu overblocking.
Setelah demonstrasi Agustus 2026, Komnas HAM menyatakan Komdigi mengakui telah menurunkan 486 konten. Komnas HAM masih memeriksa jenis konten itu dan dasar hukumnya. SAFEnet menyoroti bahwa kementerian sebelumnya sempat membantah, lalu mengakuinya.
Komdigi menepis anggapan konten langsung dihapus. Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Farida Dewi Maharani mengatakan Kepmen 127/2026 harus dibaca bersama Kepmen 128/2026 yang memuat kriteria dan mekanismenya.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menegaskan menurunkan konten tidak mudah, apalagi berita. Karya jurnalistik menjadi ranah Dewan Pers, sedangkan Komdigi berwenang atas konten di luar pers. Karena itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital biasanya berkomunikasi lebih dulu dengan Dewan Pers.
Menurut Totok, penurunan konten punya tiga syarat: informasi yang memprovokasi hingga memicu keresahan, perlindungan anak korban kesusilaan, dan isu SARA. “Men-takedown itu kan enggak mesti membungkam,” ujarnya.
Pengamat Media dan Teknologi Agus Sudibyo menilai regulasi Indonesia sudah cukup baik. Namun, implementasinya masih bermasalah. Teknologi, katanya, selalu melompat lebih cepat daripada kemampuan negara menyusun regulasi.
Peran Media Arus Utama
Dewan Pers menilai peran media arus utama kian dibutuhkan. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menekankan etika dan profesionalisme jurnalistik sebagai fondasi kepercayaan publik, tetapi mengakui arus informasi di media sosial sebagian besar di luar kewenangan Dewan Pers.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Minggu (18/10/2026), meminta media arus utama menjalankan jurnalisme profesional agar menjernihkan informasi bagi publik.
Totok menyebut era sekarang sebagai era ekstra hati-hati. “Ojo kagetan, ojo gumunan,” ujarnya, agar publik tidak menjadi korban kebohongan. Ia mengajak masyarakat berpikir seperti wartawan, yakni menguji kebenaran informasi.
Agus mengungkap dua langkah. Pertama, regulasi digital dipandang seperti ‘rumah tumbuh’ yang diamendemen berkala, seperti Uni Eropa setiap 2-3 tahun. Kedua, penguatan literasi digital, yang menurutnya paling esensial.
“Literasi digital harus masuk dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, bukan sekadar ekstrakurikuler,” katanya.
Kunci jurnalisme berkualitas, kata Totok, adalah menjalankan 11 poin Kode Etik Jurnalistik. Ia juga meminta Komdigi dan Dewan Pers menambah literasi digital.