Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dipecat secara tidak hormat dari Polri karena terlibat kasus penyadapan Presiden. Pengamat menilai sanksi etik ini diterapkan untuk menghilangkan hierarki dalam proses pidana.
KOMISI Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution sebagai anggota Polri. Sanksi tersebut dijatuhkan karena Ahrie dinilai melakukan perbuatan tercela terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Putusan itu dibacakan dalam sidang KKEP di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sidang berlangsung lebih dari 11 jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang etik terhadap Ahrie dipimpin Komjen Pol. Rudy Darmoko sebagai ketua komisi dan Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol. M. Zulkarnain, Irjen Pol. Jayadi, dan Irjen Pol. Rahmat Setyadi.
“Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudy Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku ketua komisi, dengan wakil ketua komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si.,” kata Isir di Gedung Propam Polri, Selasa.
Dalam persidangan, KKEP memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ahrie saat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. Ia diduga memanfaatkan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
KKEP menjatuhkan dua sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan terperiksa merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
“Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Isir.
Putusan itu didasarkan pada pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan yang dilanggar antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Isir menyebut Ahrie telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Dengan demikian, putusan pemberhentian itu masih dapat diperiksa kembali melalui mekanisme banding internal Polri.
Tanggapan pengamat
Pengamat kepolisian sekaligus mantan anggota Kompolnas, Poengky Indarti, menilai sanksi etik terhadap Ahrie merupakan bagian dari mekanisme pertanggung jawaban anggota Polri yang harus berjalan beriringan dengan proses pidana. Menurut dia, setelah reformasi, anggota Polri berkedudukan sebagai polisi sipil yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui tiga mekanisme sanksi, yakni disiplin, etik, dan pidana.
“Anggota Polri pascareformasi adalah polisi sipil, dan jika diduga melakukan kesalahan, akan tunduk pada tiga sanksi, yaitu disiplin, etik, dan pidana,” kata Poengky kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lain termasuk ranah tindak pidana umum sehingga tetap harus diproses melalui mekanisme pidana.
Poengky juga menyoroti alasan sidang etik Ahrie digelar lebih dahulu dibandingkan tiga tersangka lain dalam perkara tersebut. Menurutnya, Ahrie kemungkinan diperiksa lebih awal sehingga berkas etiknya lebih dahulu siap disidangkan.
“Pemeriksaan kode etik itu tergantung berkas siapa yang siap duluan. Berhubung yang diperiksa lebih dahulu adalah Ahrie Sonta, wajar jika berkasnya siap lebih dahulu dan diperiksa lebih dahulu,” ujarnya.
Poengky berpandangan, proses etik terhadap perwira tinggi Polri dapat membantu memastikan pemeriksaan pidana berjalan tanpa hambatan hierarki kelembagaan. “Jika secara etik sudah diproses dan dijatuhi sanksi PTDH, pemeriksaan pidana akan lebih mudah karena hierarki sudah dihilangkan saat sanksi etik dijatuhkan,” terangnya.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap jenderal atau perwira tinggi Polri bukan hal yang mustahil. Ia mencontohkan proses hukum terhadap mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa dan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, yang tidak terhalang pangkat dan jabatan.
Soal banding yang diajukan Ahrie, Poengky menilainya sebagai hak yang bersangkutan. Selain banding, Ahrie juga dapat menempuh upaya hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya tidak tahu apakah komisi banding akan menguatkan putusan PTDH atau mengubahnya. Semua itu kewenangan komisi setelah memeriksa berkas banding. Kita tunggu saja,” tandasnya.
Tersangka dalam kasus penyadapan
Ahrie menjalani sidang etik setelah menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, tokoh masyarakat, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media.
Tersangka lain dalam perkara itu adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) tentang akses ilegal serta Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. Tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.