Penyidik duga PT BSJ menambang di hutan lindung dan menyuap penyelenggara negara.
TIM penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Sosok berinisial AK, yang disebut sebagai pengendali perusahaan itu, belum menjadi tersangka dan diduga berada di luar negeri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Selasa (10/11/2026), mengatakan PT BSJ diduga tetap menambang meski izin usaha pertambangan (IUP) habis.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014,” katanya.
Perusahaan itu juga diduga menambang di kawasan hutan lindung, memakai dokumen IUP untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izinnya, serta memberi uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi dokumen tidak dilakukan. Kerugian negara masih dihitung. Menurut Anang, PT BSJ dikelola AK, yang disebutnya sebagai pemilik manfaat (beneficial owner).
PT BSJ dijerat Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, subsider Pasal 3 UU Tipikor. Dakwaan lain adalah Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 606 ayat (1) KUHP.
Sita Uang Rp11,2 Miliar
Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar mengatakan, pada Kamis (5/11/2026) penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta, yakni sebuah rumah di Cilandak serta kantor PT BSJ, PT KAA, PT DDA, dan PT DDR. Penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta yang disimpan dalam koper dan tas, serta perangkat elektronik dan dokumen operasional tambang.
Pada Senin (9/11), penyidik kembali menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK, antara lain PT KAA di Konawe Utara, dan menyita dokumen perizinan, RKAB, serta IPPKH.
Izin Diperpanjang Lewat Skema "Suspend"
Saiful menyebut enam perusahaan nikel di Sultra dikendalikan AK: PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Menurut dia, IUP PT BSJ dan PT KAA berakhir pada 2015, tetapi diperpanjang tiga kali lewat skema suspend. Keterangan ini berbeda dengan pernyataan Anang soal tahun 2014.
Hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan sempat ditolak Dinas ESDM Sultra karena wilayah izin seharusnya dikembalikan ke negara, namun penolakan itu dicabut akibat dugaan penyalahgunaan wewenang. Perusahaan-perusahaan itu juga diduga menyuap penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan RKAB.
Saiful menyatakan keberadaan AK tidak diketahui di Indonesia dan, berdasarkan data perlintasan, ia terdeteksi di luar negeri. Peran AK sebagai pengendali bersumber dari keterangan 38 saksi.
Satgas PKH Tertibkan Jaringan
Nama AK sebelumnya diungkap Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, Rabu (4/11/2026), mengatakan penertiban dilakukan menyeluruh terhadap jaringan perusahaan terkait AK, disertai penagihan denda administratif dan pemulihan aset. Satgas juga akan mendalami dugaan keterkaitan dengan oknum aparat penegak hukum.
AK diduga merujuk pada Arif Kurniawan, yang dijuluki “Raja Nikel Indonesia”, pemilik PT Dua Delapan Resource. Aparat belum mengungkap identitas lengkap AK. Bloomberg memperkirakan ia menguasai sekitar sepertiga perdagangan bijih nikel domestik.
Belum ada tanggapan dari PT BSJ maupun pihak yang disebut AK. Semua pihak berhak atas praduga tak bersalah hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.