Demonstrasi di Yogyakarta berakhir ricuh hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Sebanyak 154 orang diamankan diduga lakukan anarkisme.
KAPOLRI Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menjanjikan akan mengungkap dalang dibalik demonstrasi yang berakhir rusuh di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Sebanyak 154 orang diamankan setelah demo rusuh di kompleks Gedung DPRD DI Yogyakarta.
Mereka diduga terlibat tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum. Massa aksi yang diduga terlibat rusuh melemparkan petasan, bom molotov, hingga batu ke arah Gedung DPRD. Pihak kepolisian mengaku telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa enam bom molotov, 12 buah petasan, tujuh botol bensin, satu buah senjata tajam, satu buah katapel, dan satu bungkus amunisi katapel dalam bentuk gotri.
"Kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam (senjata tajam) dan sebagainya," kata Kapolri Suyudi di Yogyakarta, Rabu dini hari.
Kapolri hadir langsung memantau kondisi kawasan Jalan Malioboro pascarusuh bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu, dini hari. Keduanya tiba di gedung DPRD Yogyakarta, setelah aparat kepolisian berhasil memukul mundur massa demo sekitar Selasa tengah malam. Jenderal Suyudi menegaskan, akan menyelidiki apakah aksi yang berujung rusuh dan perusakan ini murni menyuarakan aspirasi atau ada tujuan lain.
Kapolri juga bakal menyelidiki apakah ada keterkaitan demonstrasi yang digelar di Yogyakarta, terkait dengan demonstrasi di daerah lain. "Ya nanti kita akan selidiki, kita akan selidiki apakah demonstrasi yang terjadi sampai malam hari ini, apakah ada upaya-upaya yang memang ingin secara sengaja melakukan pengerusakan-pengerusakan dan juga tujuan-tujuan yang lain," kata Suyudi.
Kapolri telah memerintahkan anggota kepolisian untuk melakukan pemeriksaan mendalam guna mengungkap kejadian terkait aksi demonstrasi di Yogyakarta termasuk di berbagai daerah. "Ya pasti perlu pemeriksaan yang mendalam. Anggota kita sedang bekerja, saya minta rekan-rekan bersabar, kita akan mengurai dan mengungkap kejadian di belakang ini," tegas Jenderal Suyudi.
Plt Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menuturkan, demonstrasi berbagai elemen mulai digelar di kawasan Jalan Malioboro pada Selasa siang. Novita mengatakan, penyampaian aspirasi dan pendapat berjalan tertib dan aman hingga sekitar pukul 19.00 WIB. "Penyampaian pendapat di depan umum yang dilakukan tadi siang sampai dengan pukul 19.00 WIB berjalan dengan tertib dan aman, namun terdapat perkembangan situasi," kata Novita.
Situasi mulai memanas setelah pukul 20.07 WIB. Novita mengaku, kericuhan dimulai saat sekitar 100 orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY. "(Mereka) melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan, molotov dan pelemparan batu ke area dalam Gedung DPRD DIY," ujar Novita.
Atas situasi tersebut, lanjut dia, sekitar pukul 20.30 WIB beberapa personel kepolisian menggunakan armada R2 rantis dan R4 rantis Brimob untuk mendorong massa aksi ke sebelah utara Malioboro. "Upaya yang dilakukan empat SSK PHH Brimob, 60 pers dari SPP (Satuan Penindak Perusuh) Brimob menggunakan R2 rantis dan 1 R4 rantis Brimob melakukan pendorongan ke arah utara Malioboro," tegas Novita.
Novita mengeklaim, penangkapan dilakukan secara profesional dan prosedural di bawah kendali Dirreskrimum. Saat kericuhan terjadi, polisi berupaya mendorong massa hingga area Tugu Golong-Gilig. Selain itu, aparat juga membuat barikade di sekitar lokasi tersebut. Massa aksi kemudian tersebar ke berbagai arah. Mereka menyebar dan membubarkan diri dari kawasan Malioboro sekitar pukul 04.00 WIB.
UGM Bersuara
Rektor UGM Prof. Ova Emilia mengaku mengupayakan pendampingan bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan oleh aparat kepolisian. Ova menuturkan, saat ini UGM sedang melakukan pendataan mahasiswa yang mengikuti aksi maupun yang terdampak oleh peristiwa demo yang berujung ricuh di DPRD DIY. "Universitas juga tengah mengupayakan pendampingan bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan oleh aparat, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kondisi dan keberadaan mereka," katanya.
Ova menegaskan, apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan dalam peristiwa tersebut, pihak kampus akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka. "Termasuk memberikan pendampingan hukum, berkoordinasi dengan pihak berwenang, dan mengupayakan agar mereka dapat segera dibebaskan apabila tidak terdapat dasar hukum untuk penahanan lebih lanjut," katanya.
UGM memastikan menanggung biaya pengobatan dan perawatan bagi mahasiswa yang mengalami luka atau membutuhkan perawatan medis akibat kericuhan saat demo. UGM mengimbau seluruh civitas untuk tetap tenang dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ova juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk tindakan kekerasan terhadap civitas dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi.
"Hak civitas untuk menyampaikan pendapat secara damai harus dihormati dan dilindungi. Tindakan pengamanan oleh aparat harus senantiasa mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.
Simpul Daerah
Kehadiran Kapolri dan Wakil Ketua DPR pascarusuh demonstrasi di Yogyakarta menarik perhatian. Sebab, kondisi ini tidak seperti yang terjadi pada demo-demo di Jakarta. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai tingginya eskalasi demonstrasi menunjukkan Yogyakarta memiliki ekosistem aktivisme yang matang dan terdistribusi.
Hal ini didukung dengan banyaknya kampus besar dengan tradisi gerakan mahasiswa sipil. Titi menuturkan, kondisi ini memudahkan berbagai kelompok masyarakat berkonsolidasi.
“Yogyakarta memiliki ekosistem aktivisme yang relatif matang dan terdistribusi. Selain ditopang oleh kampus-kampus besar dengan tradisi gerakan mahasiswa yang kuat, kota ini juga memiliki banyak gerakan akar rumput, komunitas kritis, dan jaringan organisasi masyarakat sipil,” kata Titi kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (11/11/2026).
Namun, Titi menilai, tingginya intensitas demonstrasi di Yogyakarta belum menunjukkan adanya pergeseran permanen pusat gerakan masyarakat sipil dari Jakarta ke daerah. Ia mengatakan, Jakarta masih memiliki posisi strategis sebagai episentrum gerakan nasional. Sebab, wilayah ini menjadi tempat terkonsentrasinya media nasional, lembaga negara, serta organisasi advokasi berskala besar.
Di sisi lain, menurut Titi, perkembangan gerakan masyarakat sipil di daerah juga menunjukkan bahwa konsolidasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Jakarta. “Yang terjadi lebih berupa diversifikasi dan penguatan simpul gerakan di daerah, bukan penggantian total pusat gravitasi,” tegasnya.
Diketahui, demonstrasi digelar serentak memperingati Hari Pahlawan pada Selasa. Aksi digelar di berbagai daerah. Di DKI Jakarta, tercatat 74 penyampaian aspirasi digelar di hari yang sama. Demonstrasi di Jakarta berjalan tertib dan lancar. Sementara, di Yogyakarta, aksi massa diikuti elemen mahasiswa dan masyarakat.