Rapat penerimaan usulan digelar pimpinan DPR dan dihadiri perwakilan seluruh fraksi, baik anggota maupun pimpinan fraksi. 120 anggota DPR dari delapan fraksi ajukan HMP terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Paripurna digelar Kamis. Berdasarkan jadwal, hasil usulan akan diteruskan dalam rapat paripurna pada Kamis pekan ini.
SEBANYAK 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden akibat persoalan ijazah. Usulan itu diterima pimpinan DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026), dan dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11).
Rapat penerimaan usulan digelar pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII dan dihadiri perwakilan seluruh fraksi, baik anggota maupun pimpinan fraksi. Fraksi PDIP diwakili Dolfie OFP dan Lasarus, Golkar oleh Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja, Gerindra oleh Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong, serta PKB oleh Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Hadir pula Fauzi Amro dan Martin Manurung dari NasDem; Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh dari PKS; Sarifudin Sudding dari PAN; serta Benny K Harman dari Demokrat.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membuka rapat dengan menjelaskan bahwa Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberi DPR hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. HMP diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, yang antara lain dapat digunakan untuk merespons dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, atau tidak terpenuhinya lagi syarat untuk menduduki jabatan itu.
Menurut Saan, usulan para pengusul berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.
“Hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Rincian pengusul
Saan merinci, 120 pengusul itu terdiri dari 14 anggota Fraksi PDIP, 11 Fraksi Golkar, 11 Fraksi Gerindra, 19 Fraksi NasDem, 18 Fraksi PKB, 28 Fraksi PKS, satu Fraksi PAN, dan 18 Fraksi Demokrat.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” katanya.
Pimpinan DPR menerima usulan tersebut sesuai Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR.
Dalam rapat, perwakilan fraksi menyerahkan dokumen HMP secara bergiliran sesuai urutan partai. Sugeng Suparwoto dari Fraksi NasDem menyatakan seluruh anggota fraksinya bulat mengajukan HMP karena tidak ada jalan lain.
Sarifudin Sudding dari Fraksi PAN menyebut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum. Adapun Benny K Harman dan Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat menyatakan Gibran sudah tidak memenuhi syarat. Mardani Ali Sera menyampaikan usulan Fraksi PKS, sedangkan Azis Subekti menjadi perwakilan terakhir, dari Fraksi Gerindra.
Usai rapat, Saan mengatakan usulan itu telah memenuhi syarat dan akan diproses di pimpinan DPR.
“Akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus,” katanya.
Berdasarkan jadwal, usulan akan diteruskan dalam rapat paripurna pada Kamis. Saan menegaskan usulan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
Istana dan jalur hukum
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut dia, DPR dan setiap anggotanya memang memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif.
Di jalur hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan menggelar sidang lanjutan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran pada Kamis (12/11). Perkara bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu diajukan PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Agenda sidang adalah penyerahan tambahan bukti surat dari kedua pihak. Hakim Febrina Permadi menyatakan sidang tetap dilanjutkan meski penggugat sebelumnya walk out dan menyatakan akan mencabut gugatan.
Ujian sesungguhnya di paripurna
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Zaki Mubarak menilai pengajuan HMP sebagai instrumen tekanan politik berskala masif agar Gibran mundur secara sukarela.
“Jika tidak, ia malah akan dipermalukan di parlemen,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Rabu.
Menurut dia, bila Gibran bertahan, proses HMP diprediksi tetap berjalan mulus karena hampir seluruh partai terkonsolidasi. Pilihan bagi Gibran, kata dia, hanya tersisa dua: mundur sendiri atau dimundurkan secara konstitusional.
Zaki juga menilai gejolak ini tidak akan merusak keutuhan koalisi, karena Jokowi, Gibran, dan PSI dianggap sebagai musuh bersama oleh partai-partai menjelang Pemilu 2029.
Pandangan berbeda disampaikan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati. Menurut dia, terpenuhinya ambang minimal 25 pengusul baru tahap awal. Ujian sesungguhnya adalah paripurna, di mana usulan HMP harus dihadiri dan disetujui minimal dua pertiga anggota DPR.
“Ini proses yang kompleks karena tiga partai besar terdapat perbedaan pandangan sejauh ini,” ujarnya.
Wasisto menambahkan, proses politik di DPR dan proses hukum di PTUN berjalan paralel di wilayah berbeda.
“Tidak ada kewajiban hukum bagi DPR untuk menunda HMP demi menunggu putusan PTUN, begitu pula sebaliknya,” katanya.