Aduan-aduan yang diajukan oleh beberapa elemen masyarakat saat ini sedang dalam tahap verifikasi. Demi menjaga objektivitas, majelis etik DKKP berjanji tidak segan memanggil pihak-pihak terkait.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan akan memproses lima aduan masyarakat sipil terkait dugaan pelanggaran kode etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penerimaan syarat administratif pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkara tersebut dijamin disidangkan secara terbuka hingga tuntas.
Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan, kelima aduan yang masuk memiliki pokok perkara yang serupa, yakni mempertanyakan langkah KPU dalam menerima berkas persyaratan calon pada Pilpres lalu.
“Substansi pokok aduannya sama, yakni dugaan pelanggaran etik KPU dalam penerimaan syarat calon presiden/wakil presiden. Juga soal peraturan KPU tentang syarat pendidikan capres-cawapres,” kata Heddy kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (10/11/2026) siang.
Heddy menjelaskan, aduan-aduan tersebut tengah menjalani verifikasi berjenjang. Saat ini, dua aduan telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) administrasi dan dilanjutkan ke tahap verifikasi materiil. Adapun tiga aduan lainnya masih dalam verifikasi administrasi.
“Bila semuanya sudah lengkap, kami akan menjadwalkan sidang. Percayalah, kami akan memproses perkara ini sesuai dengan pedoman beracara DKPP. Selanjutnya, sidang digelar terbuka untuk umum,” tegas Heddy.
Demi menjaga objektivitas, Heddy berjanji majelis etik tidak segan memanggil pihak-pihak terkait. “Dalam persidangan DKPP, kami selalu memanggil sejumlah pihak yang dianggap relevan untuk memberikan keterangan, agar semuanya menjadi terang benderang,” ujarnya.
Pernyataan Ketua DKPP ini menguatkan konfirmasi yang sebelumnya disampaikan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Pria yang akrab disapa Wiarsa itu membenarkan bahwa lembaganya tengah menindaklanjuti lima laporan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat ijazah Gibran. Salah satu inisiator laporan tersebut adalah pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
Sesuai hukum acara DKPP, setiap laporan harus melalui verifikasi administrasi. Jika dokumen pelapor dinilai belum lengkap, DKPP memberikan tenggat perbaikan. “Kami beri waktu seminggu (tujuh hari kerja) untuk diperbaiki sebelum diverifikasi ulang,” jelas Wiarsa kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (8/11/2026).
Meski proses terus berjalan, Wiarsa belum bersedia membeberkan laporan mana saja yang telah lolos verifikasi materiil, termasuk nasib berkas aduan Denny Indrayana. Merahasiakan identitas teradu dan rincian substansi perkara pada tahap awal ini, menurut dia, sengaja dilakukan demi menjaga independensi dan netralitas anggota DKPP yang nantinya duduk sebagai majelis pemeriksa.
Meski demikian, Wiarsa menjamin publik tetap dapat mengawal kasus ini saat persidangan dimulai. “Persidangan DKPP dilaksanakan secara terbuka, kecuali untuk perkara dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan asusila,” pungkasnya.