Sidang etik jenderal tersangka penyadapan presiden dimulai, LPSK telaah pelindungan enam saksi.
DIVISI Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mulai menggelar sidang kode etik terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta, salah satu dari empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Pada hari yang sama, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menelaah permohonan pelindungan bagi enam saksi dalam perkara tersebut.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Empat anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Menurut Isir, sidang etik terhadap keempatnya digelar bertahap, dimulai dari AS yang kini berstatus terperiksa. Namun, ia tidak mengungkapkan susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin sidang.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ara perwira tinggi itu diduga menyadap presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha pada 2025–2026.
Penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus hasil sadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
LSP, AS, dan EH ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Adapun SU belum ditahan karena masih sakit pasca stroke.
LPSK Telaah Permohonan Enam Saksi
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, penelaahan permohonan yang diajukan kepolisian itu berlangsung sejak 6 November 2026. Sejumlah aspek dipertimbangkan, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, dan kondisi khusus yang dialami saksi maupun korban.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangan yang diterima Swara Indonesia Raya, Selasa.
Pertimbangan itu mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK juga akan berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim dan membuka kemungkinan jumlah pemohon bertambah seiring perkembangan proses hukum.
Terungkap dari Penghapusan Fail Sadapan
Kasus ini terungkap setelah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo disebut memerintahkan penghapusan fail hasil sadapan pada komputer sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS). Petugas lain yang mengetahui hal itu melaporkannya kepada polisi pada 30 Oktober 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Selain Listyo, tiga jenderal lain terlibat, yakni Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta (AS), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).
Menurut Asep, para tersangka memerintahkan sejumlah nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, lalu disadap tanpa proses penegakan hukum. Slamet disebut memegang peran sentral karena EH dan AS harus meminta izinnya sebelum menyadap.
“Dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file selama ini,” tuturnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.