Skandal penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, ketua umum partai, tokoh masyarakat, LSM, hingga media dinilai menjadi ancaman serius bagi pemerintahan, iklim politik, dan demokrasi, kata sejumlah narasumber dalam diskusi JPPR di Utan Kayu, Jakarta Timur.
SKANDAL penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, ketua umum partai, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media dinilai menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga bagi iklim politik dan demokrasi.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai penyadapan itu sebagai penyalahgunaan kewenangan intelijen karena dilakukan bukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal itu disampaikan Usman dalam diskusi yang digelar Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu (8/11/2026).
Menurut Usman, penyadapan merupakan tindakan yang secara langsung mengancam hak privasi warga negara. Terlebih, sasaran penyadapan disebut mencakup spektrum yang luas, mulai dari partai politik, organisasi keagamaan, media massa, pengusaha, aktivis, hingga pejabat negara.
“Ini artinya, orang yang menyadap, kelompok yang menyadap, pemesan penyadapan, memiliki kepentingan yang sangat luas, yang sangat besar, yaitu mengendalikan atau menjinakkan seluruh kelompok yang menjadi sasaran dari penyadapan,” kata Usman.
Usman menegaskan, pengusutan skandal penyadapan tidak boleh dipersempit hanya pada penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Sebab, jika hanya Presiden, hal itu justru mereduksi kasus yang sebenarnya sangat luas.
Ia bahkan membandingkan besarnya kasus tersebut dengan skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972, ketika instrumen kekuasaan digunakan untuk mengawasi dan melemahkan kelompok oposisi.
“Jadi, saya kira ini satu informasi yang baru sekadar puncak dari gunung es, yang kalau kita bongkar lebih jauh, maka akan terlihat penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi selama ini melalui teknologi penyadapan,” terangnya.
Dalam catatan Amnesty, pembelian alat penyadapan sudah berlangsung sejak 2017 sampai 2023. Oleh sebab itu, lanjut Usman, penyadapan sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, salah satu pembuktiannya adalah saat Jokowi menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya menggunakan informasi dari intelijen untuk tujuan politik.
“Yaitu untuk mengawasi para pimpinan politik, tokoh politik, dan siapa pun yang dipandang menjadi ancaman dari pemerintahan Jokowi,” tuturnya.
Mantan Wakapolri: Bukan untuk Penegakan Hukum
Senada dengan Usman, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyebut penyadapan yang dilakukan Listyo bukan untuk penegakan hukum, melainkan untuk kepentingan politik pihak tertentu.
“Saya lebih cenderung ini penyadapan kaitan dengan masalah kepentingan politik,” kata Oegroseno dalam kesempatan yang sama.
Oegroseno meyakini aktivitas penyadapan itu tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang mekanisme penyadapan di lingkungan kepolisian. Ia menjelaskan, penyadapan harus dilakukan untuk mendukung proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana, bukan menjadi aktivitas pengumpulan informasi tanpa dasar hukum.
“Jadi bukan setiap saat langsung minta disadap, disadap, dan kemudian dijadikan barang bukti hasil sadapan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan peristiwa pidana yang menjadi dasar permohonan penyadapan harus dihanguskan. Dengan demikian, hasil sadapan tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai barang bukti utama tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Dinilai Ancam Demokrasi dan Supremasi Hukum
Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati menilai penyadapan oleh Listyo merupakan peristiwa yang sangat mengkhawatirkan dan kejahatan luar biasa. Menurutnya, tindakan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi, supremasi hukum, dan keamanan nasional.
Ia mempertanyakan bagaimana institusi yang seharusnya melindungi kepala negara dan masyarakat justru diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap presiden dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Neni menilai tindakan tersebut merupakan akibat keserakahan dan keinginan berkuasa dalam waktu lama, layaknya pernyataan Lord Acton, “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.
“Elit politik kita itu sangat serakah gitu, tidak cukup dia mendapatkan sesuatu hal yang sudah dia dapatkan, selalu ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih dan lebih lagi,” kata Neni.
Menurut Neni, keserakahan para pejabat tergambar melalui lahirnya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putusan Mahkamah Agung (MA), hingga penangkapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah.
Neni menjelaskan, penyadapan juga bermuara pada lemahnya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum serta minimnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjawab pertanyaan publik. Menurutnya, DPR dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) seharusnya menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh institusi negara.
“Legislatif ini kan yang seharusnya juga bisa melakukan pengawasan, termasuk juga Kompolnas gitu ya, untuk membangun check and balances, bukan malah justru menjadi hal yang itu membangun kongsi jahat antara eksekutif dengan legislatif,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya mekanisme check and balances dapat mempercepat kemunduran demokrasi (democratic backsliding). Lebih jauh, kondisi tersebut bisa menjadi indikasi lahirnya new despotism atau memasuki pintu gerbang the death of democracy.
Neni juga mengkhawatirkan dampak skandal tersebut terhadap dinamika politik menjelang Pemilu 2029, terutama apabila dugaan penyadapan terhadap sejumlah ketua umum partai politik dan tokoh politik terbukti benar.
“Kalau kemudian ini terbukti, maka kemudian yang dikhawatirkan menjelang Pemilu 2029 adalah terjadi adanya tsunami politik,” katanya.
Karena itu, ia berharap pengusutan skandal penyadapan dilakukan secara holistik, termasuk menelusuri rantai komando dan aktor intelektual di balik dugaan tindakan tersebut.
“Perlu ada usut tuntas, rantai komandonya sampai dengan aktor intelektualnya,” tegasnya.
Muasal Kasus dan Empat Jenderal Tersangka
Kasus penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya terungkap setelah Listyo disebut memerintahkan penghapusan fail hasil sadapan pada komputer sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS). Aksi tersebut diketahui petugas lain yang kemudian melaporkannya kepada polisi pada 30 Oktober 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, penyadapan itu dilakukan dalam rentang 2025 hingga 2026. Tidak hanya Listyo, aktivitas tersebut dilakukan bersama tiga jenderal lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kronologi singkat kejadiannya yaitu pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut Asep, sejak 2025 para tersangka memerintahkan memasukkan beberapa nomor ke server LIMS tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor itu kemudian disadap tanpa proses penegakan hukum.
“Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan UU yang berlaku,” ujarnya.
Asep mengungkapkan, Slamet Uliandi memiliki peran sentral karena Eko Hadi dan Ahrie Sonta harus meminta izin kepadanya sebelum melakukan penyadapan.
“Tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning atau penyadapan harus mendapat izin dari saudara SU,” ungkapnya.
Slamet Uliandi juga dimintai izin saat hendak menghapus hasil sadapan.
“Dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap fail selama ini,” tuturnya.
Setelah menerima laporan penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim Polri melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli.
“Kita juga telah melakukan penyitaan barang bukti yaitu berupa handphone sebanyak 11 unit, satu unit iPad, kemudian flashdisk 4 buah,” jelasnya.
Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis. Pertama, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Kedua, Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Ketiga, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara.