Pimpinan DPR menunggu pembukaan masa sidang dan salinan lengkap putusan MA; Surya Paloh: tak ada alternatif lain.
WACANA pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI mulai mengerucut. Sejumlah anggota dewan lintas fraksi mengambil sikap setelah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 Tahun 2026 menganulir persyaratan pencalonan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, DPR tidak boleh diam merespons putusan lembaga hukum tertinggi tersebut. Menurutnya, hak angket tidak lagi relevan sehingga DPR harus langsung menggunakan HMP.
“Sekarang sudah ada putusan MA yang linier dengan putusan MK. Maka hak yang paling relevan digunakan oleh DPR adalah Hak Menyatakan Pendapat,” tegas Doli di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Doli menyebut sejumlah anggota dewan lintas fraksi telah berkomunikasi intens dan sepakat mencermati aspirasi publik. Secara pribadi, ia menyatakan setuju menggunakan hak tersebut karena menilai Gibran secara hukum tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
“Saya secara pribadi, ini kan hak anggota. Saya setuju menyampaikan hak menyatakan pendapat,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR sekaligus Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding memaparkan, putusan MA bersifat eksekutorial. Karena syarat pencalonan Gibran dinyatakan batal demi hukum, jabatan yang diperolehnya pun menjadi tidak sah.
“Ketika persyaratan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi, maka sesuai Pasal 7A UUD 1945, Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Mekanismenya diatur dalam Pasal 7B melalui Hak Menyatakan Pendapat yang diusulkan minimal oleh 25 orang anggota dewan,” kata Sudding.
Meski belum ada arahan resmi dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, ia menyebut komunikasi politik antaranggota dewan berjalan baik.
Pimpinan DPR Tunggu Masa Sidang
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak menampik adanya dorongan kuat dari anggota dewan. Namun, pimpinan DPR belum dapat mengambil langkah formal karena masa sidang baru dibuka Selasa (10/11/2026).
“Secara informal memang masih (berjalan) pembahasan lintas fraksi. Mereka meminta (HMP) dalam forum yang diatur secara mekanisme resmi. Semuanya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI sudah dibuka besok, dan tentu melalui tata tertib yang berlaku,” kata Dasco di Gedung DPR RI.
Pimpinan DPR juga belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah karena masih menunggu salinan lengkap putusan MA. Penggalangan syarat minimal 25 tanda tangan anggota lintas fraksi diprediksi mengerucut dalam satu hingga dua hari ke depan.
Surya Paloh: Satu-satunya Alternatif
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi sinyal mendukung proses pemakzulan. Sikap itu muncul setelah MK dan MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
“Memang itu (pemakzulan) sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, jalankan saja. Kan enggak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir,” kata Surya Paloh.
Menurut dia, Nasdem berpihak pada suasana kebatinan yang kondusif bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan rencana kerja. Pemerintah, katanya, harus dilepaskan dari persoalan yang terus menyeret.
“Ini barangkali ada musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden masih aktif, wakil presiden masih aktif, tiba-tiba wakil presiden harus ada rencana pemakzulan. Bagi saya, jujur saya katakan, tragis. Ini bukan yang kita harapkan. Ya sudah terjadi kalau itu harus terjadi,” ujarnya.
Prosedur Diprediksi Lebih Cepat
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Charles Simabura menjelaskan, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden atau wapres mulai dari usulan DPR, pengujian di MK, hingga keputusan akhir di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Mekanismenya tetap harus melalui HMP DPR RI dari para fraksi. Kuorum persetujuannya syaratnya dua per tiga anggota hadir dan disetujui dua per tiga juga,” jelas Charles kepada Swara Indonesia Raya.
Secara normal, alur ini memakan waktu hingga 120 hari. Namun, dalam kasus ini proses pembuktian dinilai terpangkas karena DPR cukup menghadirkan putusan MK dan MA.
“Dugaan saya enggak akan lama, enggak sampai 60 (hari), karena mereka cukup menghadirkan putusan MK dan MA itu. Pembuktian secara materiil sudah dilakukan MA dan MK, sehingga DPR tidak memerlukan lagi penyelidikan,” kata Charles.
Menurut Charles, tantangan terbesar justru terletak pada konstelasi politik di parlemen, bukan kekuatan hukumnya. “Kalau sudah terpenuhi dua per tiga, itu barang,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pasal 7A membuka ruang pembuktian yang menjangkau ke belakang bila syarat yang pernah diajukan terbukti bermasalah di kemudian hari.
Apabila HMP disetujui DPR, disidangkan di MK, dan berujung putusan pemakzulan di MPR, kursi wakil presiden akan kosong. Doli menyebut mekanisme pengisian merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
“Kalau terjadi kekosongan wakil presiden, kewenangannya kembali kepada Presiden untuk mengajukan dua nama ke sidang MPR. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Pak Prabowo sekiranya (pemakzulan) itu terjadi,” pungkas Doli.