Pemakzulan Wapres Gibran melalui HMP diprediksi lebih cepat karena putusan MK dan MA telah menuntaskan pembuktian materiil ijazah tanpa perlu penyelidikan panjang di DPR. Pakar Hukum Tata Negara menegaskan Pasal 7A UUD 1945 berlaku retroaktif untuk menggugurkan jabatan yang cacat syarat pencalonan.
PROSEDUR pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui penggunaan Hak menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diprediksi akan lebih cepat dari mekanisme normal dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan langsung oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura. Ia menjelaskan bahwa konstitusi, khususnya pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian presiden atau wapres yang dimulai dari usulan DPR, dilanjutkan dengan pengujian di MK, hingga penetapan akhir di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Pertama DPR harus bersidang dulu ya. Mekanismenya tetap harus melalui HMP DPR RI dari para fraksi. Kuorum persetujuannya itu syaratnya dua per tiga anggota hadir dan disetujui dua per tiga juga,” jelas Charles kepada Swara Indonesia Raya, Senin (9/11/26) siang.
Menurut Charles, jika merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945, alur pemakzulan memakan waktu hingga 120 hari yang mana dibutuhkan proses mendalam di DPR, termasuk pemanggilan para pihak. Namun, dalam kasus dugaan ketidakabsahan ijazah Gibran sebagai syarat pencalonan ini, proses pembuktian dinilai dapat terpangkas secara signifikan.
“Dugaan saya enggak akan lama ini, enggak sampai 60 karena mereka cukup menghadirkan putusan MK dan MA itu. Jadi pembuktian secara materiil terhadap dugaan pelanggaran sudah dilakukan oleh MA dan MK, sehingga DPR tidak memerlukan lagi penyelidikan,” kata Charles.
Setelah DPR menyetujui HMP berdasarkan putusan tersebut, berkas nantinya akan diserahkan ke MK untuk diadili dan diputus keabsahannya. Jika MK mengabulkan permohonan DPR, tahapan berikutnya bermuara di sidang paripurna MPR untuk mengambil keputusan akhir.
Charles menegaskan tantangan terbesar dari berjalannya prosedur ini murni berada pada konstelasi politik di parlemen ketimbang kekuatan hukumnya. ”Betul mas, jadi tantangan lebih besar politiknya. Jadi kalau sudah terpenuhi 2/3, jadi itu barang,” jelas Charles.
Terkait substansi persyaratan pencalonan administrasi ijazah Gibran yang sering dipersoalkan karena telat disidangkan, Charles menilai Pasal 7A UUD 1945 justru membuka ruang pembuktian yang bersifat menjangkau ke belakang apabila ditemukan fakta bahwa pejabat terkait terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden.
“Klausul itu membuka mekanisme pemberhentian manakala ada syarat-syarat yang pernah diajukan sebelumnya itu ternyata terbukti bermasalah di kemudian hari. Artinya gugur, yang kemudian dibuka ruang,” pungkasnya.