Tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, bisa menjadi "Justice collaborator", setelah kuasa hukumnya menyatakan akan kooperatif dan membantu aparat mengungkap tuntas kasus ini.
PAKAR hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Hibnu Nugroho, menyebutkan tersangka Inspektur Jenderal (irjen) Ahrie Sonta bisa menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama mengungkap tindak pidana tertentu.
Ahrie, kata Hibnu bisa mengajukan diri sebagai justice collaborator pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Nanti LPSK yang akan menilai sejauh mana peran dari tersangka. Ya, semua LPSK, karena mereka yang menentukan,” kata Hibnu ke Swara Indonesia Raya, Senin (9/11/2026).
Irjen Ahrie Sonta menjadi tersangka penyadapan ilegal pada Presiden Prabowo, para pejabat negara, tokoh politik, pimpinan media dan ormas, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha bersama tiga jenderal polisi lain.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Pol. Eko Hadi Santoso, serta Perwira Tinggi Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol. Slamet Uliandi.
Menurut keterangan polisi mereka diduga melakukan penyadapan ilegal pada rentang waktu 2025 hingga 2026. Aturan yang disangkakan pada mereka adalah Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Namun Istana berkali-kali menyatakan bahwa perbuatan empat orang jenderal ini mengarah pada pidana makar yang diatur dalam Pasal 191, Pasal 192 dan Pasal 193 KUHP.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, makar yang para tersangka lakukan adalah upaya membuat presiden tidak bisa menjalankan pemerintahan.
Selain itu penyadapan pada kepala negara merupakan primus inter pares atau "yang utama di antara yang setara". Karena itu perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.
Harus Penuhi Syarat
Menurut Hibnu, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi seorang pelaku untuk menjadi justice collaborator, seperti diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK.
Sebagai imbalan, seorang justice collaborator bisa mendapatkan pidana percobaan dengan syarat khusus atau hukuman pidana paling ringan di antara para terdakwa lain dalam perkara yang sama.
Syarat-syarat menjadi justice collaborator adalah bukan pelaku utama, mengakui kejahatan, dan memberikan keterangan signifikan.
Selain itu, justice collaborator juga harus kooperatif, dan bertindak atas kemauan sendiri.
Selain justice collaborator, Ahrie juga bisa menjadi saksi mahkota sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 2025. Sebagai saksi mahkota, dia bisa memberikan keterangan tentang pelaku lain, termasuk dalam hal informasi memberatkan.
Menurut Hibnu, yang dapat menentukan sebagai saksi mahkota adalah para penyidik yang menilai memiliki kemampuan bertindak sebagai saksi kunci. “Saksi mahkota itu yang menentukan penyidik Bareskrim. Jadi kalau posisinya itu mampu, sebagai saksi kunci, ya bisa jadi. Tergantung penyidiknya,” tandasnya.
Kuasa hukum Ahrie, Krisna Murti, menyatakan kliennya akan kooperatif dan membantu aparat mengungkap tuntas kasus ini.
“Klien kami akan tetap kooperatif memberikan keterangan yang diperlukan serta terbuka untuk menjelaskan fakta-fakta yang diketahuinya, guna membuat perkara ini menjadi terang-menerang,” kata Krisna dalam video yang dikutip Senin (09/11/2026).
Krisna menegaskan kliennya akan bersikap objektif terkait pasal yang disangkakan, serta tidak mau membangun opini terhadap proses hukum yang sedang bergulir.
“Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami,” tegasnya.
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengonfirmasi bahwa polisi mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi kasus penyadapan ilegal.
Saat ini lembaganya masih melakukan penelaahan atas permohonan tersebut. Susilaningtias belum mengungkap asal keenam saksi tersebut, maupun durasi penelaahan permohonan perlindungan.
"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih melakukan penelaahan," kata Susilaningtias.