Hak Menyatakan Pendapat (HMP) disebut akan segera bergulir dalam waktu dekat. Pimpinan dewan masih menunggu dokumen putusan MA secara utuh.
SEJUMLAH Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai mengambil sikap atas wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) disebut akan segera bergulir dalam waktu dekat sebagai buntut dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 Tahun 2026 yang menganulir persyaratan pencalonan Gibran.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa DPR tidak boleh tinggal diam dalam merespons putusan lembaga hukum tertinggi tersebut. Menurutnya, opsi penggunaan Hak Angket sudah tidak lagi relevan, sehingga DPR harus langsung bermuara pada HMP.
"Apa yang mau diselidiki (dengan hak angket)? Sekarang sudah ada putusan MA yang linier dengan putusan MK. Maka hak yang paling relevan digunakan oleh DPR adalah Hak Menyatakan Pendapat," tegas Doli di Jakarta, Senin (9/11/2026) siang.
Doli juga menyebut sejumlah anggota dewan lintas fraksi telah menjalin komunikasi secara intens. Dari hasil komunikasi tersebut, para anggota dewan sepakat untuk mencermati dan menindaklanjuti aspirasi publik.
“Saya sudah dihubungi oleh beberapa teman-teman dari fraksi yang lain. Kita sudah komunikasi. Hari ini juga mungkin kita akan tindak lanjuti komunikasi itu. Intinya, kami betul-betul mencermati aspirasi publik,” ujarnya.
Saya sudah dihubungi oleh beberapa teman-teman dari fraksi yang lain. Kita sudah komunikasi. Hari ini juga mungkin kita akan tindak lanjuti komunikasi itu. Intinya, kami betul-betul mencermati aspirasi publik,Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia
Secara pribadi, Doli menyatakan setuju untuk menggunakan hak tersebut karena menilai Gibran secara hukum sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
“Saya secara pribadi, ini kan hak anggota. Saya setuju menyampaikan hak menyatakan pendapat,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi III DPR sekaligus Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, memaparkan landasan hukum yang mendasari wacana ini.
Ia menjelaskan bahwa putusan MA bersifat eksekutorial. Karena syarat awal pencalonan Gibran dinyatakan batal demi hukum, maka jabatan yang diperolehnya pun turut menjadi tidak sah.
"Ketika persyaratan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi, maka sesuai Pasal 7A UUD 1945, Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Mekanismenya diatur dalam Pasal 7B melalui Hak Menyatakan Pendapat yang diusulkan minimal oleh 25 orang anggota dewan," urai Sudding kepada Swara Indonesia Raya, Senin (9/11/26) siang.
Meski belum ada arahan resmi dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sudding menyebut komunikasi politik antaranggota dewan berjalan sangat baik.
Pimpinan DPR Tunggu Paripurna
Merespons memanasnya dinamika lintas fraksi ini, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tidak menampik adanya dorongan kuat dari para anggota dewan untuk menyikapi status hukum Wapres Gibran.
Namun, Dasco menegaskan bahwa pimpinan DPR belum bisa mengambil langkah formal mengingat masa sidang baru akan dibuka besok.
"Secara informal memang masih (berjalan) pembahasan lintas fraksi. Mereka meminta (HMP) dalam forum yang diatur secara mekanisme resmi. Semuanya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI sudah dibuka besok, dan tentu melalui tata tertib yang berlaku," jelas Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11/26) siang.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa pimpinan dewan belum bisa menggelar rapat pengambilan keputusan karena masih menunggu dokumen putusan MA secara utuh.
“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” jelas Dasco.
Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
Nasib Kursi Wapres Diserahkan ke Prabowo
Konsolidasi penggalangan syarat minimal 25 tanda tangan anggota lintas fraksi diprediksi akan mengerucut dalam 1-2 hari ke depan. Apabila HMP ini disetujui DPR, disidangkan di MK, dan berujung pada putusan pemakzulan di MPR, kursi Wakil Presiden dipastikan akan kosong.
Terkait siapa yang akan menggantikan posisi Gibran kelak, Ahmad Doli Kurnia menyebut mekanismenya merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Koalisi sepenuhnya akan menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden.
"Kalau terjadi kekosongan wakil presiden, kewenangannya kembali kepada Presiden untuk mengajukan dua nama ke sidang MPR. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Pak Prabowo sekiranya (pemakzulan) itu terjadi," pungkas Doli.