DKPP memproses aduan masyarakat sipil mengenai syarat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dua aduan lolos verifikasi administrasi untuk berlanjut ke tahap materiil.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima lima aduan masyarakat sipil terkait syarat ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dikonfirmasi Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (8/11/2026) siang.
“Betul, kami telah menerima lima aduan masyarakat sipil terkait syarat ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka,” kata Wiarsa.
Penetapan status berkas perkara tersebut menandai babak baru penanganan sengketa etik di lingkungan penyelenggara pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Wiarsa memaparkan, penanganan seluruh laporan berjalan secara berjenjang mengacu pada pedoman beracara yang berlaku di dewan etik.
“Saat ini dari kelima aduan tadi, posisi tindak lanjutnya dua aduan sudah MS materiil, dua lagi sudah MS verifikasi administrasi dan akan segera dilakukan verifikasi materiil, serta satu lagi belum MS,” jelasnya.
Kelima aduan yang menguji integritas penyelenggara pemilu ini diajukan oleh berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk salah satunya laporan dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
Substansi Perkara Belum Dibuka
Kendati demikian, Wiarsa enggan merinci apakah laporan Denny Indrayana termasuk dalam dua berkas perkara yang telah lolos verifikasi materiil untuk dibawa ke persidangan.
“Mengenai substansi aduan/perkara, kami mohon izin tidak dapat menyampaikan karena ini sedang dalam proses tindak lanjut,” ujarnya.
Wiarsa menambahkan, kerahasiaan identitas pihak teradu dan substansi pokok perkara pada tahap awal sengaja dijaga guna menjaga netralitas para anggota DKPP yang nantinya bertindak sebagai Majelis Pemeriksa.
“Sekali lagi, mohon maaf, yang dapat saya sampaikan adalah mengenai tahapan dan perkembangan tindak lanjut oleh DKPP sebagai bentuk transparansi DKPP. Di luar itu, mohon maaf tidak bisa saya sampaikan,” tegasnya.
Mekanisme Verifikasi
Wiarsa menjelaskan, sesuai dengan mekanisme hukum acara DKPP, setiap aduan yang masuk terlebih dahulu disaring melalui verifikasi administrasi. Jika dokumen pelapor dinilai belum lengkap, pengadu diberikan batas waktu perbaikan selama tujuh hari kerja sebelum diverifikasi ulang.
“Jadi kami berikan waktu selama seminggu untuk diperbaiki. Setelah itu, hasil perbaikan diverifikasi administrasi kembali,” jelas Wiarsa.
Ia memastikan jalannya persidangan perkara etik ini akan dilangsungkan secara terbuka untuk umum.
“Persidangan DKPP dilaksanakan secara terbuka, kecuali dugaan pelanggaran etik berkaitan asusila,” pungkasnya.