Penyadapan mensyaratkan tiga agar sah secara hukum. Yakni, kewenangan, prosedur, dan substansi. Penyadapan jadi ilegal dan melanggar hukum jika tidak memenuhi tiga unsur ini.
DPR mewacanakan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan usai kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit dan beberapa perwira tinggi Polri terbongkar. Namun, dinamika pembahasan soal RUU ini baru dibahas setelah seluruh anggota menyelesaikan masa resesnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku, pihaknya belum bisa memastikan pihaknya akan menindaklanjuti pembahasan RUU Penyadapan setelah memasuki masa sidang. "Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana," tutur Dasco, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dasco menambahkan, saat ini DPR menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kasus penyadapan ilegal ke pihak kepolisian. Dia menyampaikan kasus yang menjerat sejumlah perwira polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sudah ditangani juga oleh pihak kepolisian. "Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," kata Dasco.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku RUU Penyadapan akan didorong untuk dibahas setelah RUU tentang Perampasan Aset selesai. Dia mengatakan RUU itu dirancang agar nantinya upaya penyadapan tidak dilakukan secara sembarangan dan bukan hanya melindungi Presiden. Habiburokhman mengeklaim pembahasan RUU ini untuk melindungi masyarakat luas dari penyadapan ilegal.
"Kayaknya sih sudah ya (masuk Program Legislasi Nasional), tinggal kita dorong lagi. Ini kan insyaallah selesai nih Undang-Undang Perampasan Aset. 'Gas' besok itu Undang-Undang Jabatan Hakim, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Penyadapan," kata Habiburokhman.
Menurut dia, RUU Penyadapan sebetulnya sudah mulai disusun sejak DPR RI periode lalu,. Yakni, dengan membahas praktik-praktik penyadapan di berbagai negara. Salah satunya, menurut dia, DPR mempelajari skandal penyadapan "Watergate" di Amerika Serikat yang akhirnya negara itu melahirkan UU Penyadapan.
"Watergate itu kan penyadapan dilakukan untuk kepentingan politik. Jadi mirip-mirip ini nih, kalau ada kepentingan politik ini namanya Watergate Indonesia, ya. Sekarang ini," katanya.
Nantinya, RUU Penyadapan akan memperketat dan memperjelas upaya penyadapan. Menurut politikus Gerindra ini, jangan sampai ada warga negara yang dirampas haknya karena penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum. "Ini akan menjadi masukan bagi kita ya. Jangan sampai terulang kembali," kata dia.
Perlindungan Masyarakat
Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo juga menilai pembahasan RUU tentang Penyadapan perlu segera dilanjutkan. Menurutnya hal ini untuk mengatur penggunaan alat sadap sekaligus melindungi hak privasi masyarakat. "Ini perlu untuk segera sebenarnya menurut saya untuk didesak agar bisa segera dilanjutkan pembahasannya," kata Yanuar.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, regulasi tentang penyadapan diperlukan untuk memastikan penggunaan alat sadap oleh instansi yang memiliki kewenangan dapat diawasi dan diaudit. Terutama karena pengadaan alat tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurut Yanuar, penggunaan alat sadap harus dapat dijelaskan kepada publik secara akuntabel. Tujuannya tidak disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi, politik maupun kepentingan lain di luar kewenangan.
Yanuar menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya oleh perwira tinggi Polri menjadi peringatan bahwa perlindungan privasi perlu mendapat perhatian serius.
“Kalau sekelas presiden dan pejabat-pejabat penting di republik ini bisa disadap, tentu kita sebagai rakyat biasa ini jadi khawatir. Jangan-jangan kita di Indonesia sudah tidak punya privasi,” tegasnya.
Menurut dia, penggunaan alat sadap oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, terlebih untuk kepentingan pribadi atau kelompok, harus dapat dicegah melalui regulasi yang jelas. RUU Penyadapan, lanjut dia, telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).
Yanuar berharap, pembahasan RUU tersebut dapat segera dilanjutkan menyusul kasus dugaan penyadapan yang melibatkan petinggi Polri.
Mendesak Dilakukan
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Fadjar menilai pembahasan RUU Penyadapan mendesak dilakukan. Menurut dia, perkembangan teknologi memungkinkan praktik penyadapan dilakukan semakin luas. Sehingga diperlukan aturan yang membatasi tindakan tersebut.
Fickar mengatakan, penyadapan perlu diatur secara jelas, terutama terkait mekanisme dan kewenangan pelaksanaannya. Dia berpandangan, penyadapan merupakan bagian dari upaya paksa dalam penegakan hukum pidana yang semestinya mendapatkan izin pengadilan, sebagaimana tindakan penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran.
“Ya mendesak, karena kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya anarki dalam penyadapan. Orang bisa saling menyadap. Karena itu dibutuhkan pembatasan dan itu bisa dengan UU Penyadapan,” kata Fickar kepada Swara Indonesia Raya, Jumat lalu.
Dia menjelaskan, penyadapan yang dilakukan tanpa izin pengadilan dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Karena itu, keberadaan undang-undang khusus diperlukan untuk memberikan batasan terhadap praktik penyadapan.
Unsur Sah
Pakar hukum administrasi negara dan kepegawaian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tedi Sudrajat mengatakan penggunaan perangkat penyadapan oleh aparat penegak hukum harus memenuhi tiga unsur agar sah secara hukum. Yakni kewenangan, prosedur, dan substansi.
"Kalau kita melihat dari aspek kewenangan, kepolisian itu punya kewenangan untuk melakukan penyadapan sepanjang memenuhi kriteria tertentu yang berkaitan dengan proses penegakan hukum," katanya dikutip ANTARA di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu lalu.
Tedi menambahkan, penyadapan merupakan kewenangan khusus yang penggunaannya dibatasi secara ketat untuk kepentingan penegakan hukum. Unsur kedua berkaitan dengan prosedur penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) yang harus dilakukan secara berjenjang. Yakni, mulai dari verifikasi administratif hingga memperoleh otorisasi pimpinan serta izin tertulis dari pengadilan.
"Sepanjang prosedur itu tidak terpenuhi, maka aspek prosedurnya tidak dianggap sah," kata Guru Besar bidang Politik Hukum Administrasi Kepegawaian itu.
Menurut Tedi, unsur substansi mengharuskan penggunaan perangkat penyadapan benar-benar berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Apabila digunakan untuk kepentingan di luar tujuan tersebut, unsur substansi tidak terpenuhi.
Berdasarkan ketiga unsur itu, dia menilai penggunaan kewenangan yang tidak sesuai ketentuan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).
Menurut dia, penyalahgunaan wewenang tersebut dapat berimplikasi pada dua ranah hukum, yakni penegakan hukum administrasi dan hukum pidana. Bahkan, tindakan tersebut berpotensi masuk kategori perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.