Satu kabar bohong bisa membuat saham anjlok dalam hitungan jam. Studi global memperkirakan, disinformasi menggerus ekonomi dunia hingga 78 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.400 triliun, dan ancamannya kian cepat menyebar di era kecerdasan buatan (AI).
DISINFORMASI bukan lagi terbatas pada soal benar atau salah. Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan para pakar di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026), menyebutnya sebagai ancaman ekonomi serius yang bisa menjatuhkan harga saham, mematikan sumber penghasilan, dan merusak kepercayaan konsumen, terutama ketika disebarkan lewat media sosial.
Memanipulasi persepsi publik demi keuntungan finansial sebenarnya bukan hal baru. Pada 1835, surat kabar New York, The Sun, memuat klaim adanya kehidupan di Bulan, yang kemudian dikenal sebagai “Great Moon Hoax”.
Klaim itu langsung mendongkrak penjualan dan reputasi koran tersebut, sebelum akhirnya diakui sebagai berita bohong.
Ancaman Ekonomi di Era Digital
WEF menyebut skala dan kecepatan penyebaran disinformasi di era digital telah menimbulkan ancaman ekonomi yang serius. Informasi keliru yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI) kini menyebar lebih cepat dan lebih luas dari sebelumnya. Kondisi itu membuat WEF menempatkan disinformasi sebagai salah satu risiko utama dunia pada 2025.
Studi pada 2019 oleh Roberto Cavazos, profesor Universitas Baltimore, bersama perusahaan keamanan siber CHEQ memperkirakan kerugian per tahun akibat berita palsu di sektor pasar saham mencapai 39 miliar dolar AS (Rp702 triliun). Disinformasi membuat pelaku pasar keliru mengambil keputusan.
Riset yang sama mencatat tambahan kerugian finansial akibat dampak disinformasi sebesar 17 miliar dolar AS (Rp305 triliun). Penelitian itu menyimpulkan kerugian finansial global akibat disinformasi mencapai sekitar 78 miliar dolar AS (Rp1.400 triliun).
Di sektor e-commerce, studi Trustpilot, perusahaan pengelola ulasan bisnis daring, pada 2020 menemukan sekitar 89 persen pendapatan e-commerce dunia dipengaruhi ulasan konsumen yang diunggah secara online. Ulasan positif bahkan menjadi satu dari tiga faktor tertinggi penentu penjualan.
Karena itu, rating yang dimanipulasi dapat menggiring calon konsumen dalam membeli barang di marketplace, memesan perjalanan liburan, hingga menilai platform ulasan.
Sektor Lingkungan dan Sawit
Disinformasi di sektor lingkungan juga telah menimbulkan kerugian finansial. Sejumlah kabar yang beredar menyebut minyak dan gas terlalu mahal untuk digantikan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Padahal, pemberitaan itu tidak benar.
“Energi terbarukan itu investasi awalnya memang besar. Tapi ke depan, masyarakat tidak perlu lagi membayar tagihan listrik bulanan,” kata Laurie Goering, jurnalis senior bidang lingkungan sekaligus Kepala Pendidikan LSM Humanitarian Emergency Response Africa (HERA).
Goering mengatakan banyak kampanye menyebut energi terbarukan terlalu mahal, padahal alternatifnya banyak, seperti panel surya dan tenaga angin. Ia menambahkan, ada pula sektor yang sulit dipilah disinformasinya, misalnya kelapa sawit.
Banyak orang menggantungkan hidup pada industri ini, tetapi permainan politik di dalamnya tidak bisa dikesampingkan.
Melawan dengan Data
Yan Naung Oak, pendiri Thibi.co sekaligus konsultan data dan desain di Thailand, menilai salah satu cara mengatasi disinformasi adalah membangun dataset yang komprehensif. Menurutnya, di era media sosial saat ini data yang objektif sangat sulit diperoleh.
“Di Ukraina, banyak disinformasi menyebar di Telegram, termasuk grup-grupnya. Ada kelompok di sana yang menganalisis data grup Telegram lokal. Informasi yang sudah terverifikasi lalu diteruskan kepada warga di wilayah selatan Ukraina,” kata Yan. Wilayah itu merupakan salah satu medan pertempuran Rusia-Ukraina.
Yan menyebut penanganan disinformasi bergantung pada sikap masing-masing negara. Ia menyarankan pemerintah berdiskusi dengan ilmuwan untuk menentukan taktik terbaik. Pekerjaan itu tidak mudah karena pelaku disinformasi kerap berkelit, misalnya dengan menyebutnya sekadar candaan atau guyonan.
Dampak disinformasi juga menyasar kelompok rentan. Pengungsi Myanmar, misalnya, menjadi sasaran sehingga kesulitan mendapat pekerjaan di negara tujuan pengungsian. Disinformasi juga ditujukan untuk meyakinkan pasar agar menguntungkan kelompok tertentu secara finansial.
Para penyebarnya meyakinkan orang tanpa perlu mengajak mereka mempertanyakan informasi yang disampaikan.
Nasib Jurnalisme Independen
Bahaya disinformasi sebelumnya juga dibahas dalam WEF ke-54 di Davos, Swiss, pada sesi bertajuk “Mempertahankan Kebenaran”. Presiden New York Times Meredith Kopit Levien mengatakan era digital telah merevolusi cara manusia mengakses informasi dan mengonsumsi berita.
Hal itu mendorong lahirnya ekosistem media yang terfragmentasi dan terkotak-kotak, sehingga isu yang kompleks kerap disederhanakan.
Pergeseran tersebut membuat pembaca sulit menghargai nilai jurnalisme independen dan mengaburkan batas antara jurnalisme berbasis fakta dengan opini. Disinformasi pun menyebar tanpa kendali, memicu ketidakpercayaan dan perpecahan.
“Kami harus membantu masyarakat lebih memahami nilai media dan pentingnya jurnalisme independen. Sebab, dengan berbagai alasan, masyarakat sekarang sulit membedakan mana jurnalisme yang independen dan mana yang tidak,” kata Levien.
Sementara itu, Presiden dan CEO Internews Jeanne Bourgault menyoroti keselamatan wartawan di zona berbahaya. Menurutnya, konflik di Timur Tengah termasuk yang paling mematikan dalam sejarah jurnalisme sejak Committee to Protect Journalists mulai mendata.
Di situsnya, WEF menuliskan bahwa memberantas disinformasi mungkin tampak seperti upaya sia-sia yang tak berkesudahan. Namun, semua pihak diminta tetap kompak dan gigih demi menjaga kebenaran dan keberlangsungan demokrasi.