Disinformasi makin masif, dibuat AI dan menyebar lewat akun anonim. Penanganannya menemui dilema, sebab hoaks memang mengancam, tapi take down bisa membungkam.
ARUS disinformasi di media sosial kian sulit dibendung, terutama setelah kecerdasan artifisial (AI) generatif dan deepfake memudahkan siapa pun memalsukan suara dan wajah. Pemerintah merespons dengan menurunkan (take down) konten. Para pakar dan pegiat hak digital mengingatkan bahwa cara ini bisa berbalik menjadi ancaman bagi demokrasi bila tidak disertai prosedur yang jelas dan akuntabel.
Indonesia memiliki lebih dari 235,26 juta pengguna internet. Dalam Reuters Institute Digital News Report 2026, 64 persen responden Indonesia mengaku mendapat berita melalui media sosial dan platform video, naik dari 57 persen pada laporan sebelumnya. WhatsApp menjadi platform paling banyak dipakai untuk berita, sementara TikTok kian penting.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat 16.999 konten hoaks di media sosial sejak 1 Agustus 2018 hingga 29 Juli 2026. Pada 2025, Komdigi mengutip data Sensity AI yang menunjukkan konten deepfake naik 550 persen dalam lima tahun terakhir.
Mudah Dibuat, Cepat Menyebar
Pakar Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Edi Santoso, menilai disinformasi bukan hal baru. Menurutnya, kabar bohong “mungkin seumur dengan peradaban manusia”.
Yang berbeda, media sosial menyebarkan informasi tidak hanya dari satu orang ke satu orang, tetapi juga dari satu ke banyak dan dari banyak ke banyak, sehingga penyebarannya menjadi masif.
“Orang ternyata lebih fokus, mudah fokus pada apa yang terlihat buruk, yang berbeda. Itu biasanya menjadi semacam modus dari disinformasi,” ujar Edi kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (8/11/2026).
AI, kata Edi, kini menjadi alat anonim untuk mempercepat penyebaran. Ia mencontohkan sebuah akun Instagram yang memakai identitas mirip institusi perguruan tinggi dan menerima semua laporan tanpa verifikasi. Setiap kiriman otomatis dijadikan utas, dan akun itu ternyata dijalankan AI, bukan manusia.
“Disinformasi itu dibuat oleh orang jahat, pintar tapi jahat. Tapi yang menyebarluaskan orang baik tapi bodoh,” ujarnya, mengutip ungkapan yang lazim. Penyebar yang tidak sadar bisa siapa saja, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Dampaknya bisa nyata. Edi mengingatkan polarisasi tajam pada masa Pilkada DKI Jakarta dan pemilu, ketika masyarakat terbelah dan dikompori kabar bohong. Menurutnya, konflik bisa merembet sampai tetangga dan keluarga.
“Kalau ditanya apakah serius, sangat serius dampaknya buat masyarakat,” katanya.
Kasus yang paling disorot adalah video deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2025. Video itu menampilkan seolah-olah ia menyebut guru sebagai “beban negara”.
Kementerian Keuangan menyatakan video tersebut adalah hasil deepfake dari potongan pidatonya di ITB pada 7 Agustus 2025. Komdigi menjadikan video itu contoh disinformasi yang mengganggu ketika memanggil TikTok dan Meta untuk meminta peningkatan moderasi.
Deepfake juga dipakai untuk penipuan. Bareskrim Polri menangani kasus pencatutan video Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan menggandeng Komdigi untuk pencegahan.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut sebagian besar konten hoaks berbentuk video bertema penipuan digital pada 2025 adalah deepfake.
Take Down Bukan Solusi
Upaya pemerintah menertibkan konten justru memunculkan kekhawatiran baru. Setelah demonstrasi Agustus 2026, Komnas HAM menyatakan Komdigi mengakui telah menurunkan 486 konten, dan Komnas HAM masih memeriksa jenis konten tersebut serta apakah ada dasar hukum yang memadai.
SAFEnet menyoroti bahwa kementerian sebelumnya sempat membantah melakukan pembatasan, lalu kemudian mengakuinya.
Kekhawatiran itu makin menguat setelah terbitnya Keputusan Menteri Komdigi Nomor 127/2026. Aturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang memuat konten buatan pengguna (user generated content) memutus akses terhadap konten disinformasi dan ujaran kebencian paling lambat empat jam setelah menerima perintah menteri.
Kepatuhan platform diawasi lewat Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), sedangkan sanksinya merujuk pada Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024. Ketentuan empat jam itu ramai diperbincangkan di media sosial, dan sejumlah pengguna mengkhawatirkan penurunan konten dalam waktu sesingkat itu.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai kewajiban empat jam berisiko melanggar kebebasan berekspresi, terutama bila definisinya terlalu luas atau platform menghapus berlebihan demi menghindari sanksi. SAFEnet juga menilai aturan itu berpotensi memicu overblocking.
Komdigi menepis anggapan bahwa aturan tersebut membuat konten langsung dihapus. Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komdigi Farida Dewi Maharani menjelaskan, Kepmen 127/2026 tidak bisa dibaca sendirian, tetapi harus bersama Kepmen 128/2026 yang memuat kriteria dan mekanismenya.
“Jadi membacanya teman-teman itu tidak hanya SK Menteri 127/2026. Tapi memang harus dibaca secara holistik. Ada yang namanya SK 128. Tidak langsung di-takedown, tapi sudah ada kriterianya,” kata Dewi, Kamis (29/10/2026).
Solusi: struktural dan kultural
Pengamat Media dan Teknologi Agus Sudibyo menilai dalam upaya menekan konten disinformasi, pemerintah telah berusaha mendorong platform global untuk meningkatkan moderasi konten. Secara regulasi, Indonesia dinilai sudah cukup baik dibandingkan negara-negara setara.
Akan tetapi, implementasi dan penegakannya masih problematis. Agus menyebut, perkembangan teknologi selalu melompat jauh lebih cepat daripada kemampuan negara dalam menyusun dan menjalankan regulasi.
Hal ini tidak spesifik terjadi di dalam negeri saja, tapi berlaku secara global di berbagai negara di dunia. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, dia mengungkap, dua langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan dan stakeholder terkait.
Pertama, regulasi digital harus dipandang seperti ‘rumah tumbuh’. Dia mencontohkan untuk berkaca dari Uni Eropa dengan legislasinya yang bersifat dinamis. Mereka rutin melakukan amandemen secara berkala dalam rentang waktu 2-3 tahun, guna merespons laju dan perkembangan teknologi terkini.
Kedua, penguatan fondasi melalui literasi digital. Menurutnya, ini justru merupakan hal yang paling esensial. Pasalnya, regulasi yang kuat tidak akan efektif jika masyarakatnya masih apriori dan mudah menyebarkan konten-konten disinformasi.
Dia menjabarkan, literasi digital tidak boleh lagi hanya menjadi gerakan adhoc melalui kegiatan seperti seminar.
Keterampilan tersebut sudah semestinya dilembagakan. “Literasi digital harus masuk dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA), bukan sekadar ekstrakurikuler.
Pendidikan literasi teknologi, juga harus diberikan kepada anak-anak sejak kecil. “Kita sebenarnya sudah terlambat untuk melembagakan itu, tapi kita tidak boleh lebih terlambat dari ini,” katanya.