Satgas PKH mulai membidik perusahaan terafiliasi Arif Kurniawan. Satgas juga mendalami dugaan keterlibatan oknum jenderal polisi dalam penguasaan ilegal hutan.
MENTERI Pertahanan yang juga Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin langsung rapat pengambilan keputusan penertiban penguasaan kawasan hutan yang melibatkan sosok berinisial AK.
Hasil rapat memutuskan penertiban dilakukan menyeluruh, termasuk pada seluruh jaringan perusahaan di Indonesia yang terkait dengan sosok AK.
“Pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia,” tutur Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/11/2026) malam.
Penguasaan Kembali Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Barita mengatakan, Satgas PKH telah melakukan inventarisasi, verifikasi, sekaligus menertibkan kegiatan usaha serta penguasaan kawasan hutan dari perusahaan yang teridentifikasi dalam jaringan milik AK.
Selain itu, Satgas PKH juga akan melakukan penagihan denda administratif serta pemulihan aset. Pemulihan aset ini dilakukan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dari hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan.
“Penguasaan kembali kawasan hutan tadi merupakan bentuk tindakan pemerintah melalui Satgas untuk memastikan bahwa kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dikembalikan ke dalam penguasaan negara,” kata Barita.
Ia memastikan Satgas PKH juga akan meminta pertanggungjawaban pidana pada Arif Kurniawan meskipun sudah ada sanksi administratif. Namun, pertanggungjawaban pidana akan diterapkan jika memang ada bukti tindak pidana dalam melakukan penguasaan ilegal kawasan hutan di Indonesia.
Namun, Barita mengaku belum bisa mengungkapkan luas dan komoditas kawasan hutan yang ditertibkan maupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi AK. Ia juga tak mengungkap detail identitas sosok AK.
“Pada saatnya akan kami sampaikan secara terbuka karena ini adalah langkah awal untuk memastikan dan menghentikan apabila ada rencana-rencana untuk melakukan penguasaan ilegal secara berkelanjutan,” ujarnya.
Satgas PKH juga memastikan akan mendalami dugaan keterkaiytan perusahaan yang terafiliasi AK dengan oknum aparat penegak hukum. Hal itu disampaikan Barita, setelah ditanya terkait dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi sosok AK dengan seorang jenderal polisi bintang empat.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengakui salah satu komoditas tambang yang termasuk ditertibkan adalah nikel. "Tadi Pak Barita menyampaikan salah satunya adalah nikel juga di dalamnya. Tetapi nanti kan bisa yang lain-lain, karena rupanya kan perusahaannya bukan yang satu. Atas nama AK ini beberapa perusahaan," ujar Anang.
Anang menambahkan, konsesi ilegal yang terafiliasi dengan AK tersebut diduga tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Kapuspenkum Kejagung mengatakan Satgas PKH masih melakukan proses validasi lebih lanjut terkait luasan kawasan yang ditertibkan dari sosok diduga Arif Kurniawan.
"Saya tidak tahu pasti (berapa luasannya). PKH nanti kan, kan nanti kan divalidasi dulu berapa luasnya, seperti apa," tegas Anang.
Sosok AK
Sosok AK diduga merujuk pada nama Arif Kurniawan. Jika dugaan ini benar, kemungkinan nama ini merujuk pada sosok ‘Raja Nikel Indonesia’ pemilik perusahaan PT Dua Delapan Resource. Perusahaan ini didirikan pada 2015 dan langsung melejit dalam dunia pertambangan nikel. Bloomberg pernah memerkirakan Arif Kurniawan menguasai sekitar sepertiga perdagangan bijih nikel Indonesia di dalam negeri.
Arif diduga memiliki kepentingan di sedikitnya 20 konsesi pertambangan nikel yang tersebar di sejumlah sentra produksi utama bersama Edi Liu Amas. Dalam analisisnya terhadap dokumen PT Dua Delapan Resource, Bloomberg menemukan total luas konsesi perusahaan Arif Kurniawan mencapai lebih dari 71 ribu hektare.
Masih dalam laporannya, Bloomberg juga menyinggung salah satu konsesi pertambangan yang dikaitkan dengan Arif di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara mendapat sorotan terkait persoalan izin kehutanan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan Satgas PKH yang berhasil menyelamatkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dengan nilai hampir Rp400 triliun. Prabowo menegaskan, penyelamatan aset menjadi langkah penting menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
“Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektare lebih, 6,2 juta hektare lebih. Kalau tidak kalian selamatkan ini hangus, ini kekayaannya hilang 6 juta ini nilainya dihitung hampir 400 triliun. 6,2 juta ini hampir 400 triliun,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026).