TNI mengakui ada pergerakan prajurit besar-besaran secara bertahap memasuki Jakarta. TNI meminta masyarakat tidak mengaitkan pergerakan pasukan ini dengan isu apa pun.
PIHAK TNI mengakui ada pergerakan pasukan dalam jumlah besar masuk ke wilayah DKI Jakarta. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, pergerakan prajurit ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan wilayah dan mempertahankan kedaulatan bangsa.
"Pada prinsipnya, TNI AD berupaya menjaga kesiapsiagaan satuan dan personel dalam menghadapi setiap perkembangan situasi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa," kata Donny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Donny tidak menjelaskan secara rinci maksud dari pengerahan prajurit TNI dalam jumlah besar itu. Dia hanya mengatakan pengerahan prajurit diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di Jakarta. Saat kembali ditanya situasi apa yang dimaksud, dia enggan menjelaskan.
"Kapan pun negara membutuhkan, TNI AD siap melaksanakan tugas sesuai perintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif," tegas dia.
Senada dengan Donny, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas juga mengatakan pengerahan pasukan TNI dalam jumlah besar dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara. Yakni, menjaga kesatuan Republik Indonesia.
"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," kata Nas di Jakarta, Selasa (3/11/2025).
Nas juga tidak menjelaskan secara detail maksud dari pengerahan pasukan itu. Dia juga tidak menjelaskan secara rinci berapa personel yang dikerahkan ke ibu kota. Namun, Nas meminta seluruh pihak tidak mengaitkan penebalan pasukan di DKI Jakarta dengan isu apa pun.
“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan. Ga perlu dikait-kaitkan dengan isu apa pun,” tegas Nas.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono menuturkan, kesiapsiagaan TNI merupakan bagian dari tugas negara untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat. Ia mengingatkan agar pengerahan prajurit dalam jumlah besar harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai kebutuhan, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
“Informasi resmi TNI AL menyebutkan penyiapan 20.980 personel untuk mendukung pengamanan Jakarta secara bertahap,” tutur Dave kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (4/11/2026).
Namun, Dave meminta angka pengerahan prajurit dari matra lain dan alasan operasional secara lebih terperinci harus merujuk pada penjelasan resmi TNI. Hal ini dibutuhkan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. “Seluruh langkah pengamanan harus mengutamakan perlindungan masyarakat dan menjaga stabilitas nasional,” tegas Dave.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan penebalan keamanan di wilayah DKI Jakarta melalui pengerahan prajurit TNI merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Pramono menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mendukung keputusan pemerintah pusat dalam pengamanan dan pertahanan di ibu kota.
“Tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk pengamanan di ibu kota ini,” kata Pramono saat jumpa pers di Balai Kota, Rabu.
Pramono menekankan secara prinsip dirinya tidak ingin dikaitkan dengan isu politik yang tengah berkembang di khalayak belakangan ini. “Tetapi secara prinsip sebagai gubernur saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang terakhir-terakhir ini,” kata Pramono.