Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu diusut hingga aktor intelektual dan pengguna informasi hasil operasi tersebut. Pemerintah didesak mengaudit seluruh pemegang alat penyadapan di Indonesia.
MANTAN Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman Ponto mengatakan, penyelidikan perkara penyadapan harus sampai menelusuri pihak yang memerintahkan operasi hingga penerima hasil penyadapan.
Menurutnya, aktivitas pengumpulan informasi tidak mungkin dilakukan tanpa adanya pihak yang membutuhkan dan memanfaatkan informasi itu. “Tidak ada pengumpulan informasi tanpa user. Informasi dikumpulkan karena ada yang membutuhkan dan memakainya,” ujar Soleman pada Swara Indonesia Raya, pada Rabu (04/11/2026).
Soleman menyebut penelusuran perlu diarahkan kepada aliran hasil penyadapan, termasuk siapa penerimanya, kapan informasinya diberikan, berapa banyak salinan beredar, hingga pihak yang membiayai operasi tersebut.
“Tugas negara jelas: ikuti aliran hasil sadapan. Siapa yang menerimanya, kapan, dalam bentuk apa, berapa salinannya, untuk keputusan apa, dan siapa yang membiayai,” lanjut dia.
Pemerintah juga perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kementerian dan lembaga yang memiliki alat penyadapan. Pendataan seperti ini perlu untuk memastikan tiap penyadapan memiliki dasar hukum dan kewenangan.
Penyadapan ini menurut dia juga memperlihatkan adanya celah dalam sistem perlindungan komunikasi kepala negara. Karena itu, seluruh komunikasi yang diduga telah tersadap harus melalui penilaian dampak keamanan.
“Audit total seluruh pemegang alat sadap: Polri, KPK, Kejaksaan, BIN, BNN, BNPT dan lembaga lain yang memiliki kewenangan,” ujar Soleman.
“Seluruh nomor yang pernah disadap dicocokkan dengan surat perintah yang sah. Penyadapan tanpa dasar langsung diproses pidana," tambahnya.
Sebelumnya, tiga orang jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan presiden, pejabat negara, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat. Penyadapan dilakukan sejak 2025 hingga Oktober 2026.
Selain Jenderal Listyo, dua tersangka lain adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdikpol) Polri. Ada juga seorang perwira tinggi yaitu Irjen Slamet Uliandi yang saat ini masih berstatus saksi.
Pengamat intelijen Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, mempertanyakan penguasaan alat penyadapan oleh pihak yang tidak memiliki tugas dan kewenangan intelijen.
Menurutnya, dari deretan nama tersangka yang diumumkan, tidak ada satu pun yang berlatar belakang personel intelijen. Padahal, aksi penyadapan secara lazim merupakan instrumen resmi intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap negara.
Karena itu dia aparat harus menelusuri asal-usul perangkat penyadapan, mulai dari mekanisme pengadaan, sumber pembiayaan, hingga vendor yang menyediakan teknologi tersebut.
“Kenapa alat-alat penyadapan bisa dimiliki oleh orang-orang yang bukan bertugas untuk melakukan penyadapan? Bagaimana pengadaan barangnya? Itu harusnya ditelusuri panjang,” jelasnya.
Dalam perspektif intelijen, penyadapan seharusnya diarahkan kepada sosok yang memiliki potensi menimbulkan ancaman terhadap negara. Penentuan target harus memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas.
“Intelijen itu melakukan penyadapan terhadap sosok yang berpotensi membuat ancaman untuk negara. Jelas sekali ya, untuk negara, karena intelijen adalah alat negara,” tuturnya.
Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, memperingatkan adanya potensi konflik kepentingan jika penyidikan dilakukan oleh institusi tempat para pihak yang diperiksa pernah menjabat.
Kondisi tersebut, menurut Bambang, berpotensi menggerus transparansi dan objektivitas penanganan perkara, terlebih apabila barang bukti utama berada dalam penguasaan institusi yang sedang diperiksa.
“Jangan sampai pelaksana teknis menjadi pihak yang menanggung seluruh kesalahan, sementara pengendali kewenangan justru terlindungi,” tegasnya.
Aspek Fundamental Negara
Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan mengatakan, penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha, bukan hanya persoalan hukum, melainkan menyangkut aspek fundamental penyelenggaraan negara.
"Persoalan tersebut berkaitan dengan keamanan nasional, perlindungan terhadap pemimpin negara, integritas institusi, hingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," ujar dia dikutip dari Antara.
Dia menekankan perlunya pembenahan tata kelola, khususnya dalam hal prosedur penyadapan, untuk mencegah hal yang sama terulang kembali. Peristiwa tersebut, kata dia, semestinya tidak berhenti sebagai penanganan perkara semata, tetapi menjadi titik masuk reformasi kelembagaan.
"Harus ada evaluasi, pembenahan sistem, penguatan pengawasan, dan langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa mendatang," ujar Syafrida.
Ia menyarankan evaluasi perlu mencakup mekanisme penggunaan kewenangan penyadapan, prosedur pemberian perintah, pengendalian akses terhadap perangkat komunikasi dan data elektronik, serta sistem pencatatan dan pertanggungjawaban setiap tindakan aparat.
Syafrida juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan eksternal serta sistem checks and balances (saling mengawasi dan menyeimbangkan) dapat berjalan efektif.
"Tidak boleh ada kewenangan yang berjalan tanpa kontrol dan pertanggungjawaban, terlebih kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum," ucap dia.
Gerindra Pertanyakan Motif Penyadapan
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan partainya akan melakukan konsolidasi untuk menyikapi dugaan penyadapan ilegal pada Presiden Prabowo Subianto, yang juga ketua umum partai tersebut.
"Kita juga akan melakukan konsolidasi sesama rekan-rekan. Bahwa ini adalah Kepala Negara, Presiden, yang berasal dari partai kami," kata Sugiono.
Gerindra mempertanyakan motif dan dasar penyadapan yang dilakukan oleh institusi di bawah Presiden tersebut. "Kami di Gerindra berpandangan apa sih motifnya, apa sih dasarnya," ujarnya.
Sugiono mengatakan konsolidasi dengan partai politik lain juga akan dilakukan. "Saya kira pada waktunya itu akan dilakukan," katanya.
Dia juga membuka kemungkinan pertemuan antara sekretaris jenderal atau pimpinan partai politik, mengingat sejumlah tokoh partai turut menjadi sasaran penyadapan.