Pimpinan partai politik lintas fraksi di DPR menggelar konsolidasi pekan ini untuk menentukan sikap atas putusan MA dan MK terkait dokumen ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pakar desak DPR tak pasif.
PERTEMUAN antarpimpinan partai politik dijadwalkan berlangsung pekan ini untuk mematangkan konsolidasi lintas fraksi terkait wacana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wacana tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PKS sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, para sekretaris jenderal hingga ketua umum partai tengah mengintensifkan komunikasi untuk menyamakan pandangan atas fakta yuridis yang telah berkekuatan hukum tetap itu.
“Saya dapat info, minggu ini Sekjen PKS (Muhammad Kholid) akan bertemu dengan sekjen-sekjen yang lain atau dengan pimpinan partai lain,” kata Mardani kepada Swara Indonesia Raya melalui sambungan telepon, Rabu (4/11/2026) siang.
“Saya dapat info, minggu ini Sekjen PKS (Muhammad Kholid) akan bertemu dengan sekjen-sekjen yang lain atau dengan pimpinan partai lain.”Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Putusan Yudikatif Perlu Kepastian Sikap
Mardani menegaskan, putusan MA dan MK tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian sikap dari lembaga legislatif. Konsolidasi fraksi akan semakin intensif seiring berakhirnya masa reses DPR pada awal pekan depan. Pertemuan tingkat elite ini ditargetkan dapat memetakan posisi tiap partai sebelum anggota dewan memulai masa persidangan.
Mardani menepis kekhawatiran bahwa manuver ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Ia menilai justru pengabaian terhadap putusan lembaga peradilan tertinggi yang akan menyimpan ancaman lebih besar bagi tata kelola negara.
“Kalau prosesnya dilakukan saksama dan sesuai tata kelola yang baik, tidak akan menimbulkan ketidakstabilan. Justru yang tidak stabil kalau keputusan ini dianggap berlalu begitu saja. Itu akan menjadi preseden buruk yang membusukkan institusi ketatanegaraan kita,” katanya.
Suara Parpol soal HMP
Wacana penggunaan HMP sebelumnya telah disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945. Menurut dia, jika penanganan polemik ini ditujukan untuk pemberhentian Gibran, mekanismenya telah ditentukan, yakni melalui HMP sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.
“Pasal 7A ayat (2) itu bagian dari fungsi pengawasan DPR,” kata Doli.
Doli menambahkan, pendapat DPR disampaikan melalui fraksi masing-masing dan harus memenuhi syarat dukungan dua pertiga anggota.
Adapun sejauh ini, dukungan serupa datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran dapat menjadi pijakan kuat bagi DPR untuk menggulirkan HMP.
“Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 atas objek Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dinyatakan batal demi hukum. Putusan ini menjadi pijakan bagi DPR untuk mengajukan HMP,” ujar Khozin di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai putusan MA dan MK telah memberikan kepastian hukum, sehingga persoalan ini tinggal ditindaklanjuti melalui proses politik di DPR.
“Proses hukum sudah ada hasilnya, tinggal bagaimana proses politik di DPR. Persoalan ini tidak bisa berdiri sendiri,” kata Herman kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Meski begitu, Herman mengatakan Demokrat belum mengambil sikap resmi dan akan menyikapi persoalan ini dengan sungguh-sungguh. Fraksinya masih perlu berkoordinasi dengan fraksi-fraksi lain.
Menurut dia, pernyataan yang muncul sejauh ini, disampaikan secara individu. Adapun sikap resmi Demokrat akan diumumkan setelah masa sidang DPR berikutnya dibuka pada 10 November 2026.
“Proses hukum sudah ada hasilnya, tinggal bagaimana proses politik di DPR. Persoalan ini tidak bisa berdiri sendiri,”Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron
Pakar: DPR Harus Segera Menanggapi
Kalangan akademisi hukum juga telah mendesak DPR agar segera mengambil langkah tegas. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta DPR segera menggulirkan HMP terkait status Wakil Presiden Gibran.
Menurut dia, sikap pasif parlemen berisiko membiarkan pembangkangan terhadap putusan MK dan MA. “Kalau DPR tidak mengambil langkah, berarti kita membiarkan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” kata Denny dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11/2026) malam.
Denny menyatakan, putusan MK dan MA telah menegaskan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan. Karena itu, jalur konstitusional yang paling tepat menurutnya adalah pemakzulan melalui mekanisme HMP.
“Tidak perlu langkah lain. Cukup HMP, karena sudah ada putusan MK dan MA,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemakzulan presiden atau wakil presiden yang terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Dalam konteks ini, kualifikasi pendidikan Gibran dinilainya telah gugur berdasarkan putusan dua lembaga peradilan tertinggi tersebut.
“Lewat putusan MK yang dikonfirmasi dan dikuatkan MA, Gibran tidak lagi memenuhi syarat,” katanya.