Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan HGB)PT Summarecon Agung Tbk tanpa jadwal pemanggilan. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai hal itu sebagai perlakuan istimewa.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11/2026). Ini merupakan kehadiran pertamanya setelah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.
Pada pemanggilan pertama, Rabu (7/10/2026), Nusron tidak hadir dengan alasan ada agenda internal kementerian. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026), tetapi Nusron kembali absen karena berada di luar negeri.
KPK memanggil Nusron sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kehadiran Nusron hari ini merupakan pemenuhan atas panggilan sebelumnya.
“Benar, hari ini Saudara NW (Nusron Wahid) hadir memenuhi panggilan sebelumnya. Jadi, sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini,” kata Budi.
Budi menjelaskan, Nusron diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dua kasus di lingkungan Kementerian ATR/BPN, yakni dugaan suap dan penerimaan lain atau gratifikasi yang dilakukan sejumlah oknum di kementerian tersebut. Penyidik juga mengonfirmasi kewenangan Nusron dalam urusan sertifikasi tanah dan HGB, serta mekanisme pendelegasian kewenangan di kementerian.
Dinilai Diperlakukan Istimewa
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuding KPK memberikan perlakuan istimewa kepada Nusron. Pasalnya, lembaga antirasuah itu tetap menerima kehadiran Nusron meski tidak ada jadwal pemeriksaan resmi.
“Padahal, kalau saksi-saksi lain datang tidak sesuai jadwal, ya tidak diterima,” kata Boyamin kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (4/11/2026).
Boyamin mendesak KPK mendalami keterlibatan Nusron dalam sejumlah perkara, terutama dugaan penerimaan uang yang melibatkan beberapa orang kepercayaannya. Ia juga menyoroti dugaan aliran dana dari mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Boyamin, Arif diduga membiayai sejumlah kepentingan pribadi Nusron, termasuk pernikahan anaknya yang digelar di Arab Saudi dan Jakarta. “Meskipun statusnya saksi, menurut saya perlu didalami dugaan irisan dengan Arif Sugiyanto terkait dugaan pembiayaan kepentingan pribadinya,” ujarnya.
Seusai diperiksa, Nusron memilih irit bicara. Ia hanya menyinggung perjalanan dinasnya ke luar negeri yang menjadi alasan ketidakhadirannya pada dua panggilan sebelumnya.
“Saya pejabat publik, seorang menteri. Kalau dinas ke luar kota, apalagi ke luar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara. Jadi, kami tidak mengada-ada, titik,” kata Nusron.
Nusron tidak menjelaskan materi pemeriksaan secara terbuka. Ia juga tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan aliran uang dalam perkara tersebut maupun keterkaitan sejumlah orang kepercayaannya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.