Pelaku usaha meminta penganganan fokus pada peredaran narkotikanya, bukan sekadar melarang vape.
TREN penggunaan rokok elektrik atau vape yang makin populer di masyarakat, terutama anak muda, dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Banyak ditemukan kasus dimana cairan rokok elektrik (liquid vape) ternyata mengandung narkotika.
Ketua Gerakan Bebas Tar dan Asap Rokok (GEBRAK) Garindra Kartasasmita menegaskan bahwa GEBRAK mendukung penuh upaya pemerintah dalam melarang penggunaan produk vape yang mengandung narkoba, bersifat ilegal, maupun disalahgunakan. "Kami senantiasa bersama dengan pemerintah dan siap berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba," ujar Garindra kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (3/11/2026).
Hanya saja, ia mengingatkan bahwa pelarangan produk vape legal berpotensi berdampak terhadap 100.000 tenaga kerja serta beragam industri pendukung yang terlibat dalam rantai usaha rokok elektronik. Garindra pun meminta Kapolri untuk tidak menyamakan produk vape legal dengan produk yang disalahgunakan.
Menurutnya, pelarangan terhadap produk legal tidak serta-merta dapat memutus rantai pasok produk vape yang mengandung narkoba atau digunakan secara ilegal. "Ini jauh api dari panggang, artinya solusi yang dikehendaki tidak menyentuh akar permasalahan," kata Garindra.
Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar mendukung penuh pengawasan yang lebih kuat terhadap peredaran rokok elektrik. Produk vape legal mudah diawasi dan ditelusuri karena memiliki identitas produsen dan jalur distribusi yang lebih jelas.
"Pelaku industri juga memiliki kepentingan untuk melaporkan aktivitas atau produk yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum," kata Fachmi.
Perlindungan anak muda harus menjadi prioritas, baik dengan mencegah akses anak di bawah umur terhadap produk rokok elektronik maupun memberantas jaringan narkotika. Penegakan hukum terhadap jaringan narkotika harus diperkuat.
"Jangan sampai kita hanya fokus pada perangkat yang digunakan, sementara jaringan narkotikanya tetap beroperasi," ujarnya.
Menyikapi maraknya peredaran vape dengan likuid berisi bahan narkotika, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan legalitas produk, standar keamanan dan mutu likuid, kepatuhan pelabelan, perizinan pelaku usaha, serta pengawasan jalur distribusi, baik secara konvensional maupun melalui perdagangan elektronik.
Kemendag tengah melakukan perubahan Permendag 33/2025 tentang Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal. Salah satunya terkait penambahan perangkat rokok elektrik sebagai barang yang akan diwajibkan registrasi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).
Selain itu, lewat laboratorium BNN dan BPOM, pemerintah juga sedang menyusun kajian dan konsolidasi data berdasarkan hasil pengawasan peredaran vape. Kementerian terkait tengah melakukan kajian bersama dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendapatan negara/fiskal, industri, ketertiban dan keamanan serta perlindungan anak.
"Hasil kajian tersebut akan menjadi rekomendasi dan tindak lanjut untuk rapat tingkat Menteri," kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (3/11/2026).